Porosmedia.com, Garut – Visi “Jabar Istimewa” yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, yang menilai visi tersebut berpotensi menjadi slogan kosong bila tidak diimbangi dengan perbaikan serius di tubuh birokrasi Pemprov Jabar.
Yudi menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan adanya kesenjangan mencolok antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan persepsi terhadap kinerja Gubernur. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahwa Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) lebih sibuk membangun popularitas pribadi ketimbang memperkuat kinerja pemerintahan.
“KDM cenderung fokus pada kegiatan yang bisa menghasilkan atensi publik. Seolah lupa bahwa tanggung jawab utama sebagai kepala daerah adalah menggerakkan birokrasi demi keberhasilan visi-misi yang telah dicanangkan,” ujar Yudi melalui sambungan telepon, Rabu (28/5/2025).
Menurut Yudi, jika birokrasi tak mampu menerjemahkan visi tersebut secara konkret dalam program dan kebijakan yang menyentuh rakyat, maka gagasan “Jabar Istimewa” hanya akan berakhir sebagai retorika belaka.
“Saya jamin, jika Gubernur terus larut dalam agenda pribadi dan melupakan kerja-kerja sistemik birokrasi, maka Jabar Istimewa tak lebih dari sekadar slogan kampanye,” tegasnya.
Perlu Reformasi Birokrasi dan “Barakisasi”
Yudi juga mengusulkan langkah konkret berupa penguatan disiplin internal, termasuk dengan mengirim Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran pejabat utama Pemprov ke barak militer. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menanamkan disiplin dan etos kerja yang kuat.
“Agenda barakisasi layak dipertimbangkan. Sekda dan pejabat utama perlu merasakan langsung pentingnya kerja sistematis dan fokus pada pelayanan publik,” ungkap Yudi.
Ia menambahkan bahwa posisi Sekda sangat strategis dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan, ibarat seorang koki utama yang meracik kebijakan berdasarkan arahan sang Gubernur. Jika antara Gubernur dan Sekda tidak satu visi, maka masyarakatlah yang akan dirugikan.
“Jangan sampai tidak ada sinkronisasi antara Sekda dan Gubernur. Yang jadi korban nanti bukan mereka, tapi rakyat Jawa Barat,” pungkasnya.
Evaluasi Visi Jangka Panjang
Pengamat menilai peringatan dari Banser Jabar ini bukan sekadar kritik politis, melainkan refleksi dari kebutuhan mendesak akan reformasi birokrasi yang substansial. Dengan waktu yang masih panjang di masa jabatan, publik berharap Gubernur Dedi Mulyadi segera mengalihkan fokus dari pencitraan ke penguatan institusi.
Tanpa langkah nyata yang menyentuh akar persoalan birokrasi dan pelayanan publik, “Jabar Istimewa” hanya akan menjadi janji yang tak pernah menjejak tanah.
Sumber:
Pikiran Rakyat Garut (29 Mei 2025)
Tautan asli: garut.pikiran-rakyat.com
