Oleh karenanya, DPR menilai Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komoditas. Puan juga mengingatkan Pemerintah untu memastikan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Puan juga meminta agar Pemerintah segera menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan AKD lainnya.
“Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,” tegas Puan.
Sementara itu, ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian DPR dalam melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti berbagai masalah yang menarik perhatian masyarakat belakangan ini.
Permasalahan-permasalahan itu seperti soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dan percepatan Program Vaksinasi dan Booster Vaksin Covid-19.
Kemudian juga soal pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, persoalan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penerapan PPKM dan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M, serta permasalahan Penipuan Investasi Ilegal.
DPR akan memasuki masa reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 mulai tanggal 15 April sampai 16 Mei 2022.
“Masa reses merupakan kesempatan bagi Anggota DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia,” tutup Puan.
