Porosmedia.com, Depok – Momentum penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 DPRD Kota Depok menjadi catatan penting bagi performa legislatif di Kota Belimbing. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (29/12/2025), Badan Kehormatan (BK) DPRD mengumumkan 10 anggota dewan terbaik, di mana legislator Fraksi PKS, Haji Bambang Sutopo (HBS), berhasil meraih penghargaan dalam kategori Anggota Fraksi Berkinerja Terbaik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Depok, Haji Supian Suri. Penampilan HBS yang mengenakan busana adat Jawa lengkap menambah kesan khidmat sekaligus menjadi simbol integritas budaya di tengah forum formal tersebut.
Meski baru setahun mengemban amanah sebagai wakil rakyat, politisi senior PKS ini menunjukkan standar tinggi dalam kedisiplinan. Baginya, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan beban moral untuk terus menjaga marwah institusi.
”Ini adalah motivasi untuk bekerja lebih optimal. Kepatuhan terhadap tata tertib DPRD bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan secara konsisten,” ujar HBS.
HBS juga memberikan catatan kritis terhadap performa internal Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok. Di tengah sorotan publik mengenai efektivitas pengawasan anggota dewan, HBS mengapresiasi keberanian BK dalam merespons masukan masyarakat. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan kualitas pengawasan.
Ia mendorong agar ke depannya BK tampil lebih:
- Berani: Tegas dalam memberikan sanksi tanpa pandang bulu.
- Aspiratif: Responsif terhadap laporan dan keluhan konstituen.
- Independen: Menjaga jarak dari kepentingan politik faksi agar penegakan aturan berlaku setara bagi seluruh anggota.
Menyikapi fenomena rendahnya kehadiran anggota dewan dalam rapat-rapat paripurna—yang sering menjadi keluhan warga—HBS memberikan pernyataan menohok. Ia menegaskan bahwa komitmen sebagai wakil rakyat tidak boleh dinomorduakan oleh urusan pribadi.
”Menjadi Wakil Rakyat berarti menaruh kepentingan rakyat di atas segalanya. Kehadiran fisik dalam rapat adalah simbol penghormatan kepada konstituen. Jika tidak bisa konsisten hadir, bagaimana bisa mengawal aspirasi dengan maksimal?” tegasnya.
Pernyataan HBS ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen di DPRD Kota Depok bahwa kredibilitas lembaga legislatif sangat bergantung pada kedisiplinan dan kehadiran para anggotanya dalam merumuskan kebijakan publik.
Reazal | Porosmedia
