Porosmedia.com, Bandung – Majelis Masyarakat Sunda (MMS) akan menyelenggarakan Musyawarah Tahunan ke-II pada Sabtu, 22 November 2025, bertempat di Gedung Sate, Kota Bandung. Forum bergengsi ini disebut menjadi wadah strategis lintas disiplin untuk merumuskan arah kebudayaan Sunda dalam konteks pembangunan daerah dan nasional.
Ketua Badan Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan kehadiran sejumlah tokoh nasional dan daerah. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat capaian musyawarah agar tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan menghasilkan keputusan yang operasional dan berdampak langsung pada kebijakan publik.
“Sejumlah tokoh sudah kami jadwalkan hadir. Mulai dari Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus; Menteri Koperasi Fery Juliantono; Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Wamen Dikdasmen Atif Latiful Hayat; Gubernur Jawa Barat KDM; Sekda Jabar Herman Suryatman; Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa; serta para pinisepuh MMS seperti Burhanudin Abdullah, Laksamana (Purn) Ade Supandi, Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, dan Komjen Pol (Purn) Adang Darajatun,” ujar Andri dalam keterangan pers.
Selain itu, MMS juga mengundang tokoh nasional asal Jawa Barat seperti Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani, Gubernur DKJ Pramono Anung, serta Gubernur Banten Andra Soni. Undangan juga dikirim kepada anggota DPR RI lintas fraksi, perwakilan 35 rektor undangan, serta elemen penting dari TNI dan Polri.
Andri menegaskan bahwa Musyawarah Tahunan MMS bukan pertemuan seremonial yang bertumpu pada simbolisme kebudayaan semata. Sebaliknya, forum ini ditargetkan menghasilkan rumusan kebijakan, policy brief, serta rekomendasi yang bersifat konkret—khususnya untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan lebih luas lagi kepada pemerintah pusat.
“Ini bukan acara seremonial. Ini ruang strategis untuk memastikan kebudayaan menjadi fondasi arah pembangunan. Semua rekomendasi akan kami serahkan secara tertulis agar dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik di Jabar maupun nasional,” jelasnya.
Rumusan tersebut sebelumnya dipersiapkan melalui Pra-Musyawarah MMS ke-II yang digelar di Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, pada Sabtu (15/2/2025). Ratusan peserta, baik panata pikir maupun para pinisepuh, turut memberikan gagasan dan kritik sebagai materi dasar musyawarah.
Menurut Andri, dorongan agar budaya Sunda mendapatkan ruang strategis dalam kebijakan publik merupakan aspirasi kolektif yang terus disuarakan oleh para pinisepuh, akademisi, pelaku seni, hingga masyarakat umum.
“Amanah para pinisepuh dan aspirasi masyarakat jelas: budaya Sunda jangan hanya dirayakan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Identitas budaya harus menjadi kekuatan untuk meningkatkan martabat masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Jawa Barat dan Indonesia,” tegasnya.
Musyawarah Tahunan MMS ke-II diharapkan menghasilkan dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan pemerintah, baik dalam konteks pelestarian budaya, tata kelola kelembagaan, maupun strategi pembangunan yang selaras dengan karakter masyarakat Sunda.
