Pemkot Bandung Luncurkan Integrasi Layanan Primer di Seluruh Puskesmas, Perkuat Sistem Kesehatan Masyarakat

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat melalui peluncuran Program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang diterapkan di seluruh 80 Puskesmas se-Kota Bandung. Program ini menjadi bagian dari implementasi enam pilar transformasi kesehatan nasional dan merupakan langkah strategis memperkuat sistem kesehatan dari akar rumput.

Peresmian program ILP digelar pada Senin, 23 Juni 2025 di Hotel Sukajadi Bandung, dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan RI, serta para pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyampaikan bahwa ILP menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif, mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas.

“Setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Negara hadir melalui ILP untuk menjamin layanan kesehatan primer yang lebih dekat, terstruktur, dan responsif,” ujarnya.

Anhar menegaskan, pelaksanaan ILP sejalan dengan enam pilar transformasi kesehatan nasional, yakni:

1. Transformasi layanan primer,

2. Transformasi layanan rujukan,

3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan,

Baca juga:  Jidon Patta Onda Gagola atau Donny Fattah, penuh Karya dan Perintis Band God Bless

4. Transformasi pembiayaan kesehatan,

5. Transformasi SDM kesehatan,

6. Transformasi teknologi kesehatan.

Tiga Fokus Utama ILP:

1. Pendekatan Siklus Hidup: Pelayanan difokuskan pada seluruh tahapan usia—bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

2. Perluasan Jejaring Pelayanan: Pelibatan aktif hingga tingkat kelurahan, RT/RW, serta penguatan promosi dan deteksi dini penyakit.

3. Pemantauan Digital: Setiap wilayah memiliki dashboard kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan warganya secara real-time.

“ILP adalah inovasi kolaboratif yang melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga unsur kewilayahan seperti RT dan RW. Ini menjadi tonggak transformasi layanan kesehatan di tingkat primer,” tambah Anhar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengapresiasi komitmen Pemkot Bandung dalam mempercepat implementasi ILP. Menurutnya, data kesehatan kini bisa diakses lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan klaster-klaster layanan, seperti ibu dan anak, lansia, hingga penyakit menular.

“Dengan ILP, data yang dulunya sulit tergali, seperti hipertensi dan penyakit kronis lainnya, kini menjadi lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik,” ujar Vini.

Baca juga:  Menyatu dengan Alam, Babinsa Kelurahan Sumberdiren Bersama Warga Tanam Pohon di Bantaran Sungai Abab

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Integrasi Layanan Primer Kementerian Kesehatan RI, Rima Damayanti, menyampaikan bahwa ILP di Kota Bandung telah mulai diimplementasikan sejak November 2024 dan akan diperkuat secara penuh mulai Januari 2025.

“Puskesmas adalah ujung tombak layanan. Mereka harus mampu membangun jejaring hingga ke rumah tangga, termasuk membina Puskesmas Pembantu dan kader di wilayah masing-masing,” tegas Rima.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan data kesehatan berbasis wilayah secara menyeluruh, dengan target: tidak ada warga yang terlewat dari pantauan kesehatan.

Lima Klaster Layanan ILP

1. Klaster Manajemen: Fokus pada tata kelola administrasi, SDM, mutu layanan, sistem informasi, dan jejaring Puskesmas.

2. Klaster Ibu dan Anak: Pelayanan bagi ibu hamil, balita, dan remaja.

3. Klaster Dewasa dan Lansia: Layanan kesehatan untuk kelompok usia produktif dan lanjut usia.

4. Klaster Penyakit Menular: Pencegahan, surveilans, dan pengendalian penyakit berbasis lingkungan.

5. Layanan Lintas Klaster: Termasuk layanan gawat darurat, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, dan farmasi.

Baca juga:  Purna Tugas ASN harus bisa Mentauladani Sikap Adil dan Dipercaya Masyarakat

Dengan program ILP ini, Pemkot Bandung menegaskan arah pembangunan kesehatan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Warga tidak lagi menjadi objek layanan, melainkan subjek aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.