Pandawa Lima Jabar Geruduk Balai Kota Bandung, Desak Evaluasi Transparan Kadisarpus

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi LSM dan Ormas Pandawa Lima Jawa Barat menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (12/1/2026). Massa menuntut Wali Kota Bandung melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja dan tata kelola di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Bandung.

​Pantauan di lapangan menunjukkan massa telah berkumpul sejak pagi hari dengan membawa sejumlah alat peraga berupa spanduk dan poster kritik. Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, aksi ini sempat menarik perhatian pengguna jalan di kawasan pusat kota akibat suara dari mobil komando yang menggema di sekitar Jalan Wastukencana.

​Koordinator lapangan, Agus Satria dan Mochamad Dadang, secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Turut hadir memperkuat barisan aksi di antaranya Iwan Oci, Budi Abuy, dan Iman Sentosa. Dalam pernyataannya, aliansi ini menekankan pentingnya fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya birokrasi.

​Massa menyoroti perlunya peninjauan kembali terkait indikasi persoalan integritas dan tata kelola jabatan di instansi terkait. Mereka mendesak agar pihak Inspektorat Kota Bandung atau auditor internal independen segera melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

Baca juga:  Amankan Libur Nataru, Polda Lampung Kerahkan 3.630 Personel dan 68 Pos Strategis di Titik Vital

​”Langkah ini merupakan desakan agar pemerintah daerah tetap konsisten dalam menegakkan prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance),” tegas salah satu orator di hadapan massa.

​Aksi yang dilandasi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini membawa tiga tuntutan krusial:

  1. Audit Kepatuhan: Mendesak penugasan inspektorat atau auditor independen untuk menilai kepatuhan etika dan kinerja di Disarpus Kota Bandung.
  2. Konsistensi Integritas: Meminta penegakan nilai-nilai integritas ASN dilakukan secara nyata dan tidak sekadar formalitas.
  3. Penguatan Sistem Merit: Menjamin penempatan jabatan publik didasarkan pada rekam jejak dan kompetensi, bukan atas dasar relasi personal.

​Hingga berita ini diturunkan, aksi terpantau berjalan tertib meski arus lalu lintas sempat mengalami perlambatan. Perwakilan massa diterima oleh pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung untuk menampung aspirasi tersebut.

​Sementara itu, Wali Kota Bandung dikabarkan belum dapat menemui massa secara langsung karena adanya agenda lain. Aliansi Pandawa Lima menegaskan akan terus memantau perkembangan tuntutan mereka hingga ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Bandung dalam merespons isu evaluasi tersebut.