Porosmedia.com, Depok – Pemerintah Kota Depok resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027. Agenda yang berlangsung di Aula Serbaguna Balai Kota Depok pada Selasa (2026) ini menjadi ruang krusial untuk menyelaraskan visi pembangunan kota di masa depan.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan daerah mulai dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, unsur Forkopimda, hingga jajaran DPRD Kota Depok serta berbagai elemen pemangku kepentingan (stakeholders).
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, menegaskan bahwa fokus pembangunan tahun 2027 masih akan bertumpu pada tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, ia memberikan perhatian khusus pada isu angka pengangguran yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Ade menawarkan solusi konkret melalui penguatan konsep link and match. Ia mendesak adanya sinkronisasi yang lebih dalam antara institusi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja terkini.
”Kurikulum dan output pendidikan harus adaptif terhadap dinamika Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tujuannya agar lulusan kita memiliki kompetensi unggul yang relevan, sehingga mampu terserap secara maksimal di dunia kerja,” ujar Ade Supriatna di sela-sela forum.
Penguatan UMKM dan Mandat Regulasi
Selain isu ketenagakerjaan, sektor wirausaha dan UMKM menjadi sorotan utama DPRD. Ade mengingatkan pentingnya implementasi regulasi yang berpihak pada pelaku usaha lokal, sebagaimana diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.
Ia menggarisbawahi kewajiban pemerintah untuk menyediakan sedikitnya 30 persen area publik sebagai ruang promosi dan pemasaran produk UMKM. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menstimulasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Pengawasan Anggaran yang Presisi
Di sisi tata kelola pemerintahan, DPRD mendorong penguatan fungsi Inspektorat sebagai benteng pengawasan internal. Ade Supriatna memandang perlunya peningkatan dukungan anggaran dan SDM bagi Inspektorat agar pengawasan pelaksanaan anggaran di 63 kelurahan dan lebih dari 900 RW dapat berjalan optimal.
”Pengawasan yang kuat adalah kunci transparansi. Kita ingin setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di level terbawah,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan wadah partisipatif yang efektif dalam menyerap aspirasi publik demi mewujudkan pembangunan Kota Depok yang akuntabel dan tepat sasaran.
