Porosmedia.com, Bandung, 19 Mei 2025 – Dalam upaya menciptakan iklim yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, berbagai elemen masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu yang menyuarakan dukungan secara terbuka adalah Asep Djuheri, atau yang lebih dikenal dengan nama Heri Cowet—Ketua Umum Yayasan Anugerah Insan Residivist sekaligus pendiri komunitas Ex Residivist.
Menurut Heri, premanisme telah menjadi momok yang menggerogoti ketenangan masyarakat dan merusak iklim usaha di daerah. Tindakan seperti pungutan liar, pemalakan, hingga intimidasi terhadap pelaku usaha disebut sebagai bentuk premanisme yang tidak boleh lagi ditoleransi. Ia menegaskan, kejahatan semacam itu tidak hanya meresahkan, tetapi juga secara langsung berdampak negatif pada investasi dan stabilitas ekonomi daerah.
“Mari kita dukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, dalam membentuk Satgas Anti Premanisme. Ini adalah langkah konkret untuk memberantas kejahatan yang selama ini mengakar dan mengancam kondusivitas wilayah,” ujar Heri dalam pernyataan resminya, Senin (19/5/2025).
Ia memastikan bahwa komunitas Ex Residivist siap mendukung langkah-langkah penegakan hukum, sekaligus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban sosial.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk ikut berkontribusi menjaga ketenangan masyarakat. Kami ingin agar kebijakan pemerintah dalam pemberantasan premanisme bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan benturan di lapangan,” katanya.
Heri Cowet juga menyoroti pentingnya mengantisipasi potensi gesekan horizontal yang bisa muncul di sejumlah wilayah Jawa Barat seiring dengan digencarkannya operasi pemberantasan premanisme. Oleh karena itu, peran komunitas Ex Residivist diarahkan pada pendekatan persuasif, edukatif, dan kolaboratif, bukan konfrontatif.
“Kami ingin memastikan bahwa langkah pemerintah ini diterima baik oleh masyarakat akar rumput, dan tidak disalahpahami sebagai bentuk represi. Peran serta kami di lapangan diharapkan mampu meredam potensi konflik sosial,” imbuhnya.
Ia pun menghimbau seluruh jajaran komunitas Ex Residivist se-Jawa Barat untuk aktif menjaga ketertiban umum (kamtibmas), dan mengajak masyarakat luas agar turut serta menciptakan rasa aman di lingkungan masing-masing.
Dalam konteks ekonomi, Heri menilai premanisme adalah salah satu penghambat serius bagi tumbuhnya iklim investasi yang sehat di Jawa Barat. Tindakan preman yang menekan pelaku usaha akan menurunkan kepercayaan investor serta menurunkan daya saing daerah.
“Kalau kita ingin perekonomian tumbuh, maka ruang usaha harus steril dari tekanan dan pemaksaan oleh oknum yang mengatasnamakan kekuasaan jalanan. Premanisme adalah racun bagi pembangunan ekonomi,” tegasnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dengan kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan publik. “Kami akan terus menjalin komunikasi dan sinergi dengan kepolisian untuk memastikan wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung, tetap aman, nyaman, dan bebas dari praktik premanisme,” pungkasnya.
