Porosmedia.com, Bandung – Dalam lanskap politik Kota Bandung yang dinamis dan sering kali penuh gesekan kepentingan, muncul satu figur yang dikenal dengan keteguhan, kesantunan, dan arah politik yang jelas: H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua DPRD Kota Bandung periode 2024–2029 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sosok yang akrab disapa Kang Asmul ini meniti jalannya bukan lewat retorika politik belaka, melainkan dari disiplin organisasi, pengalaman lapangan, serta dedikasi panjang dalam pemberdayaan ekonomi umat.
Dari Aktivis Islam ke Struktur Politik Modern
Jejak politik Asep Mulyadi dimulai jauh sebelum dirinya dikenal sebagai figur publik. Sejak masa mahasiswa, ia aktif sebagai Ketua Pusat Studi Islam Politeknik ITB (1988–1989). Pengalaman ini membentuk fondasi nilai yang kelak membimbingnya di panggung politik — berorientasi pada pelayanan, bukan sekadar kekuasaan.
Perjalanannya di PKS berlangsung konsisten. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Bandung (1991–1992), kemudian sebagai Staf Bidang Data dan Komunikasi Jaringan DPW PKS Jawa Barat (2004–2008). Kedua posisi itu memperlihatkan kapasitasnya membangun komunikasi dan jaringan sosial-politik, dua kemampuan yang menjadi modal penting dalam politik perkotaan seperti Bandung.
Tak berhenti di situ, kiprahnya berlanjut di level kebijakan publik. Asep Mulyadi pertama kali duduk di DPRD Kota Bandung periode 2019–2024, dan kemudian terpilih kembali pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara 9.001 dari Dapil 5 (Bojongloa Kaler, Astana Anyar, dan Regol) — angka yang menunjukkan kuatnya kepercayaan publik terhadap dirinya.
Kolaborasi dan Ekonomi Kerakyatan sebagai Nafas Politik
Jika banyak politisi terjebak pada narasi kekuasaan, Asep Mulyadi justru menempatkan politik sebagai ruang kolaborasi. Dari kiprahnya di Komisi B (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) hingga kini menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD, ia dikenal mengusung gagasan “Kolaborasi adalah Kunci Keberhasilan”.
Konsep ini bukan slogan kosong. Dalam banyak forum resmi, ia menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah, dinas teknis, dan pelaku usaha kecil. Bandung, menurutnya, tak bisa tumbuh jika pelaku ekonomi akar rumput dibiarkan berjalan sendiri. Dari sektor UMKM rajut Binong Jati, Cibaduyut, hingga Cihampelas, ia menekankan perlunya integrasi kebijakan dan dukungan konkret agar ekonomi rakyat tidak sekadar bertahan, tapi berkembang.
Sebagai pengusaha fesyen muslim yang memulai bisnis dari nol sejak 2008, ia memahami betul tantangan sektor ini. Berbekal pengalaman berjualan door-to-door, hingga menembus ajang Indonesia Fashion Week, Asep Mulyadi menjadikan pengalamannya sebagai modal politik: bahwa ekonomi rakyat bisa tumbuh jika difasilitasi dengan adil dan transparan.
Membangun Politik yang Santun dan Efektif
Satu hal yang membedakan Asep Mulyadi dari sebagian politisi lain adalah pendekatannya yang komunikatif namun tegas. Ia dikenal mampu menjembatani komunikasi antarfraksi, bahkan dengan partai yang memiliki garis ideologis berbeda.
Dalam banyak kesempatan, termasuk saat wacana pencalonannya sebagai bakal calon Wali Kota Bandung 2024, ia menegaskan pentingnya “politik kebermanfaatan” — politik yang tidak sekadar membangun citra, tapi menghadirkan solusi nyata. Meskipun akhirnya PKS menetapkan calon lain, sikap loyal dan kedisiplinan Asep Mulyadi terhadap keputusan partai menunjukkan soliditas internal yang menjadi ciri khas PKS.
Kepemimpinannya di kursi DPRD pun menjadi simbol komitmen terhadap tata kelola yang baik. Ia menekankan sinergi antara DPRD dan eksekutif tanpa kehilangan fungsi kontrol. Prinsipnya sederhana namun bermakna: kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki arah kebijakan.
Kepemimpinan yang Teruji
Pelantikan Asep Mulyadi sebagai Ketua DPRD Kota Bandung pada 24 September 2024 menandai babak baru dalam sejarah legislatif kota ini. Ia memimpin lembaga yang beranggotakan 50 legislator dari beragam partai, di tengah harapan publik yang tinggi terhadap transparansi dan kolaborasi pembangunan.
Sebagai Ketua DPRD, sekaligus Ketua Badan Musyawarah (Banmus) dan Ketua Badan Anggaran (Banggar), Asep memainkan peran strategis dalam mengawal arah kebijakan anggaran kota. Kepiawaiannya merumuskan kesepakatan lintas partai menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas politik Bandung.
Politik dengan Nurani
Dalam pandangan Asep Mulyadi, politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan ladang pengabdian. Ia kerap menegaskan bahwa “fungsi politik tertinggi adalah melayani dan memperbaiki kehidupan masyarakat.”
Kesadaran inilah yang membuatnya aktif turun ke masyarakat, berdialog dengan pelaku usaha kecil, komunitas pemuda, dan lembaga sosial. Ia dikenal rendah hati, mudah diakses, dan terbuka terhadap kritik — kualitas yang jarang bertahan di tengah euforia kekuasaan.
Kepemimpinan H. Asep Mulyadi, S.H. di DPRD Kota Bandung mencerminkan wajah politik yang berakar pada nilai, disiplin organisasi, dan empati sosial. Di tengah pragmatisme politik yang kian mengeras, ia menampilkan wajah politik yang tenang namun berdaya, bersahaja namun berpengaruh.
Bandung membutuhkan figur yang bukan hanya mampu bicara, tetapi juga mampu mendengarkan dan menindaklanjuti. Dalam konteks itulah, kehadiran Asep Mulyadi bukan sekadar representasi PKS, melainkan simbol politik kolaboratif — politik yang menghidupkan semangat kebersamaan demi kemajuan kota.
Referensi Fakta dan Arsip Publik:
dprd.bandung.go.id/profil/h-asep-mulyadi-s-h
prfmnews.pikiran-rakyat.com
bandung.pks.id
infobdg.com
lezen.id
Foto : Istimewa
