Porosmedia.com – Narasi “Indonesia Emas” kian terasa jauh ketika realita di lapangan menunjukkan luka yang mendalam. Garuda, simbol keagungan bangsa, seolah tertunduk lesu melihat rakyatnya tidak lagi berhadapan dengan penjajah dari luar, melainkan dengan kebijakan domestik yang dinilai mencederai rasa keadilan dan akal sehat.
Berikut adalah sembilan catatan kritis atas fenomena sosial-politik yang tengah mengguncang kepercayaan publik:
1. Inovasi Kebijakan atau Defisit Anggaran?
Wacana dari Kementerian Agama yang memproyeksikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penerima aliran zakat dan infak memicu polemik. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya “lepas tangan” negara dalam pembiayaan program nasional dengan membebankan dana umat yang seharusnya memiliki peruntukan spesifik bagi mustahik (golongan yang berhak).
2. Daur Ulang Figur Bermasalah
Publik menyaksikan kembalinya figur-figur yang memiliki rekam jejak inkompetensi ke panggung kekuasaan. Hal ini menyakiti ingatan kolektif masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban dari kebijakan buruk masa lalu. Preseden ini seolah menegaskan bahwa akuntabilitas jabatan di negeri ini bisa dihapuskan begitu saja oleh kompromi politik.
3. Logika Terbalik Hak Asasi Manusia
Statemen menteri yang menuding penolak program MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai pelanggar HAM merupakan lompatan logika yang mengkhawatirkan. Kritik masyarakat terhadap efektivitas program adalah bentuk partisipasi warga negara, bukan pelanggaran hak, sehingga pelabelan tersebut dianggap sebagai upaya pembungkaman nalar kritis.
4. Nepotisme Berkedok Penugasan
Penunjukan pensiunan TNI sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan memicu pertanyaan besar mengenai profesionalisme dan relevansi latar belakang. Di tengah janji pembukaan 19 juta lapangan kerja, dominasi lingkaran elite dalam posisi strategis justru mempersempit ruang bagi profesional sipil yang kompeten di bidangnya.
5. Kedaulatan Data di Ujung Tanduk
Kesepakatan untuk mengirimkan data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat pasca pertemuan tingkat tinggi memicu alarm kedaulatan digital. Di era di mana data adalah “komoditas baru”, langkah ini berisiko mengekspos privasi nasional demi kepentingan geopolitik yang belum tentu menguntungkan rakyat banyak.
6. Monopoli versus Kompetisi Sehat
Rencana penutupan ritel modern demi memberi jalan bagi Koperasi Desa (Kopdes) menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang kompetitif. Pola proteksionisme agresif ini mengingatkan publik pada sektor energi, di mana dominasi entitas negara seringkali membunuh pilihan konsumen dan inovasi swasta.
7. Tragedi Kemanusiaan oleh Aparat
Kasus kekerasan yang melibatkan oknum kepolisian hingga merenggut nyawa warga sipil, termasuk anak-anak, kembali mencoreng institusi Polri. Reformasi kultural di tubuh kepolisian yang digemborkan selama ini seolah kehilangan tajinya di hadapan laras senjata yang masih mengarah ke rakyat sendiri.
8. Peradilan yang Mengusik Logika
Kasus anak muda yang baru bekerja tiga hari sebagai ABK namun langsung terancam hukuman mati atas penyelundupan narkotika skala besar (2 ton) menjadi potret buram penegakan hukum kita. Hal ini memicu kecurigaan publik tentang adanya upaya pengalihan tanggung jawab dari bandar besar ke “pemain kecil” yang tidak berdaya.
9. Intimidasi Digital dan Degradasi Etika
Respons Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berupa ejekan visual terhadap kritik mahasiswa, yang diikuti dengan tindakan teror terhadap keluarga kritikus, adalah wajah otoritarianisme baru. Pejabat publik seharusnya menjawab kritik dengan data, bukan dengan perundungan atau ancaman terhadap privasi.
Meski Garuda kita hari ini tampak bersedih dan terluka oleh carut-marut kebijakan, satu hal yang pasti: kita tidak boleh lelah mencintai negeri ini dengan cara tetap bersuara.
