Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan rotasi dan promosi struktural dengan melantik 13 pejabat baru untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Senin 16 Juni 2025. Bertempat di Plaza Balai Kota, pelantikan ini disebut sebagai bagian dari upaya akselerasi kinerja pemerintahan sekaligus peneguhan integritas birokrasi. Namun, di tengah tuntutan publik terhadap reformasi yang lebih substansial, muncul pertanyaan: apakah ini sekadar rotasi simbolik atau langkah konkret menuju pemerintahan yang lebih efektif?
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam pidatonya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian wajah. Ia menyebut jabatan sebagai amanah, bukan hadiah, dan meminta para pejabat yang dilantik untuk menjadi teladan dalam kejujuran dan etos kerja.
“Jabatan bukan hadiah. Tunjukkan bahwa kita pribadi yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab,” ujar Farhan, sembari menginstruksikan agar adaptasi dilakukan segera, tanpa menunggu 24 jam.
Pernyataan tersebut patut diapresiasi, namun juga perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran kinerja yang transparan dan berbasis capaian. Publik berhak mengetahui, bagaimana indikator “kinerja” itu akan dievaluasi, apalagi beberapa posisi strategis yang diisi menyangkut sektor vital seperti pendidikan, perdagangan, lingkungan hidup, hingga penegakan perda.
Di sisi lain, pelantikan ini terjadi di tengah sorotan terhadap sejumlah persoalan mendesak di Kota Bandung: dari tumpukan sampah yang belum tuntas ditangani, stagnasi penataan kawasan niaga, kemacetan kronis, hingga rendahnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menariknya, dalam kesempatan tersebut Farhan juga menyinggung bahwa ia dan Wakil Wali Kota, Erwin, terbuka terhadap kritik dan masukan. Sikap terbuka ini penting, namun sering kali kontradiktif jika tidak diimbangi dengan kanal partisipasi yang benar-benar responsif terhadap aspirasi warga.
“Kami sosok yang terbuka, bahkan kadang tak dikenal punya basa-basi. Jika ada masalah, sampaikan dengan apa adanya,” tegas Farhan.
Apakah hal ini juga berlaku dalam isu-isu panas seperti polemik revitalisasi pasar, rotasi kepala sekolah yang belum selesai, atau tuntutan transparansi dana hibah? Publik menunggu konsistensi antara pidato dan praktik.
Adapun pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 821.2/Kep.1513-BKPSDM/2025 tertanggal 3 Juni 2025. Berikut daftar nama pejabat yang dilantik:
1. Ronny Ahmad Nurudin – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Eric Mohamad Aththauriq – Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. Dudy Prayudi – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asep Saeful Gufron – Kepala Dinas Pendidikan
5. Asep Cucuk Cahyadi – Asisten Pemerintahan dan Kesra
6. Arief Syaifudin – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
7. Adi Junjunan Mustafa – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Rasdian Setiadi – Kepala Dinas Perhubungan
9. Bambang Sukardi – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
10. Fajar Kurniawan – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan
11. Dewi Kaniasari – Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
12. Anhar Hadian – Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB
13. Darto – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Secara kelembagaan, pelantikan ini tentu merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun akuntabilitas publik menuntut bahwa setiap pengisian jabatan dilakukan secara profesional, bukan semata karena kedekatan atau loyalitas.
Kini, setelah rotasi dilakukan, tantangan sesungguhnya dimulai: akankah para pejabat ini mampu menunjukkan integritas dan inovasi nyata di tengah birokrasi yang kerap mandek oleh budaya administratif dan resistensi perubahan?
