Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa keberpihakan terhadap kelompok rentan, khususnya lanjut usia (lansia), bukan sekadar kewajiban moral, melainkan indikator kemajuan sosial yang nyata. Hal itu disampaikan saat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29 tingkat Kota Bandung, Kamis 12 Juni 2025, di Kantor Dinas Sosial.
“Kalau keempat kelompok rentan—anak-anak, perempuan, disabilitas, dan lansia—terlindungi, insyaallah semua warga akan merasakan kesejahteraan yang adil dan merata,” ujar Farhan.
Namun di balik pesan moral tersebut, Farhan juga secara terbuka menyampaikan keprihatinan terhadap situasi sosial-ekonomi yang kian menekan. Ia menyoroti penurunan daya beli masyarakat, khususnya kalangan lansia, yang tercermin dari merosotnya jumlah hewan kurban tahun ini.
“Penurunan hampir 30 persen, terutama dari kalangan menengah dan lansia, memberi sinyal kuat bahwa daya beli masyarakat menurun. Ini harus dibaca sebagai peringatan bahwa inflasi dan ketimpangan ekonomi mulai berdampak ke jantung kehidupan sosial kita,” paparnya.
Dalam konteks ini, Farhan menyebut pentingnya penguatan distribusi kebutuhan pokok dan strategi pengendalian inflasi, serta optimalisasi sumber daya pangan alternatif, termasuk pemanfaatan makanan siap konsumsi dari hotel dan restoran sebelum batas kedaluwarsa.
Tak hanya soal ekonomi, Farhan menyinggung aspek identitas dan hak sipil lansia dan kelompok marjinal lainnya. Ia mengapresiasi kolaborasi PKK dan Disdukcapil yang telah memberikan KTP kepada ODGJ dan penyandang disabilitas mental—kelompok yang selama ini kerap tidak tercatat secara administratif.
“Memberikan KTP bukan hanya soal administratif. Ini pengakuan atas eksistensi mereka sebagai warga negara. Tanpa KTP, mereka rentan terpinggirkan dari program bantuan sosial,” tegas Farhan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang inklusif, serta pendampingan psikososial bagi lansia yang hidup sendiri atau terjebak dalam lingkar kemiskinan struktural. Ia juga menyerukan peran aktif pekerja sosial, karang taruna, hingga pendamping PKH untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lansia yang kerap luput dari perhatian publik.
“Kita harus hadir. Jangan biarkan para lansia menjalani masa tua mereka dalam keterasingan dan ketidakpastian,” tandasnya.
Farhan juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi lansia di era digital. Ia mengajak generasi muda berperan aktif dalam edukasi digital bagi para lansia agar mereka tidak mudah terjebak dalam praktik penipuan, seperti pinjaman online ilegal, penawaran palsu, hingga manipulasi data pribadi.
Menutup pernyataannya, Farhan menyerukan kolaborasi luas antar unsur pemerintahan, Forkopimda, masyarakat, lembaga sosial, hingga media untuk membangun Kota Bandung sebagai kota yang benar-benar ramah lansia—bukan hanya dalam seremoni, tetapi dalam kebijakan yang menyentuh akar persoalan.
“Bandung tidak bisa saya kelola sendirian. Mari kita jaga para lansia dan bangun Bandung yang sejahtera dan inklusif bagi semua,” ujarnya.
Namun, di tengah optimisme ini, publik tentu menanti realisasi konkret dari berbagai komitmen tersebut. Apakah perhatian pada lansia hanya akan berakhir sebagai retorika tahunan, atau benar-benar diwujudkan dalam program yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan?
