Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengingatkan seluruh jajarannya dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi yang belakangan makin sering terjadi akibat cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim global.
Dalam Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (2/6/2025), Farhan menyebut Kota Bandung kini berada dalam fase kemarau basah—periode rawan yang justru ditandai hujan intensitas tinggi di sela musim kemarau, memicu bencana seperti tanah longsor, pohon tumbang, hingga ambruknya bangunan permukiman.
“Perubahan iklim bukan isapan jempol. Hampir setiap hari kita menerima laporan rumah rubuh di berbagai titik Kota Bandung. Ini kondisi yang serius,” ujar Farhan.
Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh camat, lurah, hingga aparat kewilayahan diminta proaktif melakukan pemetaan risiko, deteksi dini, dan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan jika ditemukan potensi bahaya.
“Jangan tunggu kejadian dulu baru bergerak. Keselamatan warga adalah harga mati yang harus dijaga,” tegasnya.
Untuk mempercepat respons terhadap warga terdampak, Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah pusat, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta. Sejumlah mitra telah menyatakan komitmen menyalurkan bantuan, mulai dari sembako, dana sewa rumah sementara, hingga renovasi rumah rusak.
“Alhamdulillah, solidaritas lintas sektor cukup kuat. Beberapa perusahaan sudah siap membantu secara konkret,” ujar Farhan.
Tak hanya bantuan darurat, Pemkot Bandung bersama mitra juga menargetkan renovasi terhadap 1.020 unit rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi sepanjang 2025–2026.
Farhan menekankan bahwa pendataan rumah terdampak harus dilakukan secara cepat, akurat, dan menyeluruh agar distribusi bantuan tidak timpang.
“Validasi data adalah kunci. Jangan sampai ada yang luput. Penanganan harus adil, transparan, dan manusiawi,” katanya.
Sebagai langkah penguatan, Farhan menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung untuk memperkuat koordinasi teknis dan operasional di lapangan, termasuk dalam proses verifikasi rumah rusak dan penyaluran bantuan.
“Kita tidak bisa bekerja setengah hati. Harus cepat, tepat, dan menyentuh semua yang membutuhkan. Jangan ada korban jiwa karena kelalaian,” pungkasnya.
