Porosmedia.com, Kab. Bekasi – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjanjikan solusi digital dalam mengatasi persoalan klasik: pengangguran dan praktik percaloan kerja. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, secara resmi menggandeng 23 camat dan lebih dari 60 perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk menguji coba implementasi Platform Digital Ketenagakerjaan Jawa Barat.
Uji coba dilakukan di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Selasa (24/6/2025), dengan harapan mempercepat distribusi tenaga kerja ke sektor industri dan jasa. Namun, pertanyaan publik tetap mengemuka: sejauh mana solusi digital mampu mengurai akar masalah struktural ketenagakerjaan di Jabar?
“Para camat saya minta untuk edukasi para pencari kerja agar memanfaatkan platform ini aktif. Harus by name, by address, dan ditindaklanjuti kalau ada panggilan,” kata Herman dalam arahannya.
Platform Loker Jabar yang dapat diakses di loker.jabarprov.go.id, diklaim telah terintegrasi dengan sistem SiapKerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Pencari kerja disebut dapat dengan mudah memantau lowongan, pelatihan, dan peluang kerja sesuai keahlian. Sementara perusahaan dapat melakukan rekrutmen secara langsung melalui dashboard khusus.
Namun, janji efisiensi dan transparansi melalui sistem daring belum sepenuhnya menyentuh realita di lapangan. Praktik percaloan tenaga kerja masih menjadi momok di kawasan industri Bekasi dan sekitarnya, bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penindakan nyata.
“Calo kerja ini momok. Banyak pencari kerja dipungut jutaan rupiah hanya untuk bisa diterima kerja. Ini harus dihentikan,” tegas Herman, seraya meminta para camat dan perusahaan untuk bersih dari praktik ilegal tersebut.
Pernyataan itu disambut skeptis sebagian pengamat ketenagakerjaan. Mereka menilai akar masalah percaloan bukan semata pada sistem rekrutmen, tetapi pada lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap proses masuknya tenaga kerja di sektor industri.
Sekda Herman juga menekankan pentingnya integritas perusahaan dalam menyampaikan informasi lowongan secara transparan. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan yang justru menggunakan pihak ketiga atau oknum dalam proses rekrutmen, membuka ruang bagi praktik pungutan liar.
“Rekrutmen jangan kucing-kucingan. Harus adil dan terbuka agar kualitas tenaga kerja meningkat,” katanya.
Melalui sistem algoritmik, platform ini diklaim mampu mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan profil pencari kerja. Namun, tanpa evaluasi independen, transparansi algoritma dan akuntabilitas penyaringannya masih diragukan.
Selain sektor formal, Pemprov Jabar juga menggembar-gemborkan strategi pengembangan kewirausahaan sebagai alternatif bagi mereka yang tak terserap dunia industri. Narasi ini sejatinya bukan hal baru. Namun, pertanyaannya: apakah akses pelatihan benar-benar menyentuh akar kebutuhan lokal dan inklusif terhadap semua kalangan?
Sekda mengklaim akan mengecek langsung perusahaan-perusahaan yang telah mengunggah data lowongan, termasuk memastikan keberlanjutan proses rekrutmen.
“Kalau belum ada progres, akan kami fasilitasi, baik lewat platform maupun langsung,” kata Herman.
Namun belum dijelaskan secara gamblang apakah ada mekanisme sanksi bagi perusahaan yang tidak kooperatif.
Dalam penutupan acara, Herman kembali menegaskan bahwa turunnya angka pengangguran bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi. Pemprov Jabar disebut akan terus mendorong belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, hingga investasi sebagai penggerak utama.
“Investasi terus kami pacu. Jawa Barat tetap unggul secara nasional, dan itu akan kami jaga,” tuturnya.
Namun data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi tidak selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Alih-alih menyerap, sejumlah industri justru mengandalkan tenaga kerja outsourcing, kontrak jangka pendek, bahkan buruh migran dari luar daerah.
Langkah digitalisasi perlu diapresiasi, namun tanpa pembenahan menyeluruh pada sistem pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, platform seperti Loker Jabar bisa terjebak dalam pencitraan semata. Tantangan ke depan bukan sekadar akses, melainkan kepercayaan, integritas, dan keberanian membongkar mafia percaloan yang sudah terlalu lama mengakar.
