Porosmedia.com – Beberapa hari terakhir, publik disuguhi tontonan politik yang membingungkan sekaligus ironis: para pejabat tinggi negara tiba-tiba terkaget-kaget mengetahui adanya aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Lingkungan Hidup buru-buru menyatakan akan menempuh langkah hukum. Menteri ESDM mendadak menjanjikan evaluasi. Wakil Menteri Pariwisata ikut angkat suara agar kawasan Raja Ampat dilindungi. Bahkan, Utusan Khusus dan Wakil Menteri Luar Negeri ikut nimbrung. Tak ketinggalan, DPR pun ikut bersuara lantang.
Pertanyaannya: benarkah mereka baru tahu?
Rakyat yang sedikit saja paham tentang prosedur tambang tahu betul bahwa mustahil sebuah operasi penambangan bisa berlangsung tanpa proses perizinan yang panjang dan berlapis, terutama di wilayah sensitif seperti Raja Ampat. Untuk mengantongi izin tambang, dibutuhkan waktu bertahun-tahun, proses kajian Amdal yang tidak singkat, serta rekomendasi dari berbagai level pemerintahan dan kementerian. Belum lagi tahapan mobilisasi alat berat, logistik, hingga pembukaan akses ke lokasi.
Lalu bagaimana mungkin semua itu terjadi “diam-diam”? Apakah alat berat datang dengan sulap? Apakah dokumen perizinan ditandatangani dalam tidur?
Justru yang patut dipertanyakan adalah: izin siapa yang membuat tambang itu bisa berdiri? Siapa yang mengesahkan Amdal-nya? Siapa yang menutup mata saat alat berat masuk ke kawasan yang seharusnya dilindungi sebagai surga ekowisata dunia?
Pola reaksi para pejabat ini tampak seperti sandiwara yang sengaja dipentaskan untuk meredam kemarahan publik. Reaksi “terkejut” itu bukan hanya tidak meyakinkan, tetapi juga menghina akal sehat rakyat. Seolah-olah tambang itu baru muncul semalam, lalu para menteri bangun tidur dan mendadak syok.
Sayangnya, era ketika rakyat bisa dibohongi dengan drama semacam ini sudah lewat. Kami tahu bahwa yang mungkin “terkaget” hanyalah kamera, bukan nurani pejabat. Sebab jika mereka benar-benar peduli sejak awal, tidak akan ada tambang nikel di jantung konservasi seperti Raja Ampat.
Opini ini tidak hanya mempertanyakan integritas pejabat, tetapi juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Jika Raja Ampat — ikon keindahan laut dunia — saja bisa dibobol, maka tidak ada lagi yang aman dari kerakusan dan pembiaran.
Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh kejelasan: siapa yang memberi izin, siapa yang bermain di belakangnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Foto : istimewa.
