Oleh: R. Yadi Suryadi – Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Porosmedia.com – Kepemimpinan Dedi Mulyadi pasca menjabat Gubernur Jawa Barat memperlihatkan dilema baru dalam pemerintahan modern: efektivitas komunikasi digital versus kebutuhan membangun konsensus kelembagaan.
“Gubernur Konten”: Efisiensi yang Menjebak
Julukan Gubernur Konten bukan sekadar sensasi media, melainkan simbol dari transformasi komunikasi politik di era digital. Dengan memviralkan aktivitasnya, Dedi Mulyadi mampu memangkas biaya komunikasi publik dan mempercepat transparansi birokrasi. Namun, efisiensi ini sekaligus menimbulkan efek samping: ruang dialog formal dengan lembaga keagamaan, legislatif, dan akademik mulai terpinggirkan.
“Pemimpin boleh populer karena konten, tapi kebijakan publik tetap harus lahir dari musyawarah, bukan dari algoritma,” tegas R. Yadi Suryadi.
Beberapa keputusan kontroversial—seperti wacana vasektomi bagi penerima bansos dan pengiriman siswa nakal ke barak militer—menjadi contoh nyata bagaimana kecepatan digital dapat menggeser kedalaman proses hukum, etika, dan sosial. Dalam model kepemimpinan seperti ini, konten menjadi panglima, sedangkan konsensus menjadi korban.
Konflik Otoritas dengan Pers dan Ormas
Retaknya hubungan Dedi Mulyadi dengan wartawan dan organisasi masyarakat bukan semata soal anggaran, tetapi perebutan otoritas. Dengan menjadikan media sosial sebagai kanal utama komunikasi, fungsi kontrol pers tereduksi. Jurnalisme yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi kehilangan ruang untuk berperan.
Sementara kebijakan pembatasan hibah dan penertiban Ormas yang dianggap premanistik memicu resistensi karena menyentuh sumber daya politik informal. “Masalahnya bukan uang, tapi soal kehilangan pengaruh dan pengakuan politik,” ujar Yadi.
Kasus Rp 4,1 Triliun: Data Jadi Amunisi Politik
Polemik antara Purbaya Yudhi Sadewa (Kemenkeu) dan Dedi Mulyadi soal dana Rp 4,1 triliun yang disebut “mengendap” di Jawa Barat menggambarkan bagaimana transparansi bisa berubah menjadi alat tekanan politik. Pusat menggunakan data mentah dari BI, sementara daerah berbasis pada data verifikasi kas operasional.
“Transparansi harus berjalan seiring akurasi. Data mentah tanpa rekonsiliasi hanya melahirkan fitnah fiskal,” kata Yadi.
Ia menekankan pentingnya rekonsiliasi data pra-rilis dan penghentian praktik public shaming antar-lembaga agar kredibilitas pemerintahan tetap terjaga.
Kontroversi Aqua: Ekologi, Ekonomi, dan Ego Politik
Sidak Dedi Mulyadi ke pabrik Aqua di Subang membuka perdebatan publik tentang sumber air, dampak ekologis, dan akuntabilitas korporasi.
Menurut R. Yadi Suryadi, masalah ini menyentuh tiga hal mendasar:
1. Etika Iklan – Publik berhak atas informasi jujur soal sumber air.
2. Dampak Lingkungan – Eksploitasi air tanah dalam jangka panjang berisiko merusak tata air dan mengurangi akses warga terhadap air bersih.
3. Akuntabilitas Keuangan – Pembayaran antara Aqua, PDAM, dan PJT II perlu diaudit oleh lembaga resmi seperti BPK agar tidak menimbulkan tafsir liar.
“Dedi memiliki semangat ekologis yang baik, tetapi gaya ekspresif melalui konten kerap menimbulkan benturan etik dan hukum yang tak perlu,” tambahnya.
Menempatkan Algoritma di Bawah Konstitusi
Menurut Yadi, masih banyak kebijakan yang gagal mengedepankan solusi karena minimnya komunikasi lintas lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif — bahkan untuk level peraturan gubernur.
Ia menegaskan, gaya kepemimpinan berbasis konten harus tunduk pada koridor konstitusional. Setiap kebijakan yang akan diviralkan sebaiknya melewati forum formal agar memiliki dasar legitimasi, bukan sekadar daya tarik digital.
“Pemimpin sejati bukan yang paling sering muncul di layar, tetapi yang paling sering melibatkan rakyat dan lembaga dalam setiap keputusan,” tutup R. Yadi Suryadi.
