Porosmedia.com, Bandung – Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermasalah mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat. Upaya ini dinilai sebagai momentum penting untuk merombak total wajah BUMD yang selama ini stagnan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita sambut baik langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang akan mengevaluasi dan audit BUMD, karena selama ini BUMD di Jabar hanya rutin penyertaan modal. Sehingga mindset-nya bukan ke profit oriented,” keluh Buky Wibawa, salah satu anggota DPRD Jabar, Senin (26/5/2025) di Bandung.
Berdasarkan catatan DPRD Jabar, dari total sekitar 41 BUMD yang ada, hanya dua yang dikategorikan sehat dan berkontribusi nyata, yakni Bank BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ). Selebihnya, dinilai bermasalah baik secara manajerial, keuangan, maupun tata kelola.
DPRD Jabar juga telah menyatakan komitmennya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD sebagai respon konkret terhadap banyaknya masalah yang menggerogoti kinerja perusahaan-perusahaan daerah tersebut. Pembentukan Pansus ini sejatinya bukan hal baru, namun kembali mengemuka seiring munculnya inisiatif audit oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
“DPRD periode sebelumnya sudah berniat membentuk Pansus, dan saat ini kami pimpinan DPRD juga sepakat untuk menindaklanjutinya. Salah satunya dengan mendorong evaluasi terhadap BUMD,” tegas Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
Lebih lanjut, Ono menjelaskan bahwa Pansus tersebut akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan solusi atas masalah-masalah kronis di tubuh BUMD. Ia menyebutkan, hasil evaluasi kemungkinan akan mengerucut pada dua opsi kebijakan strategis: pembubaran BUMD yang tidak sehat dan merger terhadap BUMD yang memiliki kesamaan usaha.
Inisiatif ini patut diapresiasi karena selama bertahun-tahun, banyak BUMD cenderung hanya menjadi beban fiskal. Dengan alasan “pengembangan usaha,” mereka rutin menerima suntikan penyertaan modal dari APBD, tanpa disertai laporan kinerja yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi digital, serta logistik regional justru minim kontribusi dari BUMD. Situasi ini menjadi ironi ketika hanya segelintir dari mereka yang benar-benar berorientasi pada profit dan pelayanan publik.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi dinilai sebagai koreksi arah: mengembalikan fungsi BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang efisien, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dukungan DPRD Jabar atas inisiatif eksekutif ini mencerminkan bahwa ada kesadaran politik yang mulai tumbuh bahwa BUMD tidak boleh lagi jadi “lahan parkir” atau “alat kompromi” elite politik. Audit investigatif harus dibarengi dengan transparansi publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan independen.
Pansus BUMD nantinya bukan hanya sekadar komite administratif, tapi harus menjadi garda terdepan dalam mendorong reformasi menyeluruh. Reformasi BUMD bukan hanya soal keuangan, tapi juga menyangkut tata kelola, SDM, etika bisnis, dan visi jangka panjang.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, Jawa Barat berpeluang besar menjadi pionir dalam reformasi BUMD di tingkat nasional. Namun semua itu tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan integritas semua pihak yang terlibat.
