Oleh: R. Wempy Syamkarya|
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Porosmedia.com, Bandung — Tumpukan persoalan tata kelola kota, secercah harapan mulai terlihat dari arah Balai Kota. Sejak dilantik, Wali Kota Bandung Farhan perlahan mulai menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik. Salah satu contohnya tampak dalam sidak baru-baru ini di lahan kosong bekas Palaguna—sebuah titik strategis yang berubah menjadi kawasan kumuh akibat penelantaran dan tumpukan barang tidak produktif.
Sidak tersebut bukan sekadar simbolik. Farhan memerintahkan pembongkaran area tersebut secara langsung di hadapan pengelola. Satpol PP bergerak cepat mengangkut barang-barang yang mengganggu estetika dan fungsi ruang kota. Tindakan cepat ini disambut positif oleh publik Kota Bandung. Warga melihat kehadiran pemimpinnya, tidak hanya di belakang meja, tapi langsung di medan persoalan.
Namun, Palaguna hanyalah satu dari sekian titik masalah di Kota Bandung. Masih banyak ruang publik dan fasilitas umum yang terbengkalai, terpinggirkan, bahkan dikuasai oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemimpin kota dan masyarakat. Informasi dari bawah harus menjadi bahan bakar utama bagi kebijakan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menyampaikan laporan, keluhan, maupun ide tentang kawasan rawan yang perlu dibenahi.
Sebagai pengamat kebijakan publik, saya menilai langkah Farhan ini seharusnya menjadi standar baru: wali kota harus lebih banyak “ngantor” di luar. Mengamati langsung dinamika kota, belanja masalah di lapangan, dan menyerap harapan warga. Karena sesungguhnya, seluruh masalah—baik keamanan, kenyamanan, hingga kesejahteraan—bersumber dari arus bawah.
Tugas besar lainnya menanti: masalah sampah, banjir musiman, dan kemacetan akut. Ketiganya bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal manajemen tata kota yang selama ini tampak tidak terintegrasi. Diperlukan pembenahan menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah, keharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menjadi faktor penting. Keduanya harus bersinergi dalam membangun sistem pemerintahan yang solid, bukan terjebak dalam rivalitas internal. Wakil Wali Kota Erwin Satya yang dikenal santun dan loyal, diharapkan mampu menjadi penyeimbang sekaligus penguat bagi visi besar Farhan.
Jika prinsip gerak cepat (gercep) ini dijalankan secara konsisten dan menyeluruh, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah kota akan tumbuh secara organik. Di bawah kepemimpinan Farhan–Erwin, Bandung punya peluang besar untuk berbenah menuju kota yang manusiawi, tertib, dan bermartabat.
Selamat bekerja, sahabat. Jangan lelah mencintai kota ini lewat tindakan nyata.
