Porosmedia.com – Gelombang tuntutan terhadap pembenahan tata kelola pemerintahan di Kota Bandung kembali memuncak. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama lintas organisasi kepemudaan dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (28/01/2026).
Kedatangan massa ini membawa rapor merah terkait kinerja beberapa instansi vital dan perusahaan daerah yang dinilai minim transparansi serta sarat akan praktik maladministrasi.
Dalam orasinya, APAK secara tegas menyampaikan dua tuntutan krusial yang ditujukan kepada wakil rakyat:
- Penyelesaian Kasus Perumda Pasar: Massa mendesak adanya kepastian hukum dan penyelesaian tuntas atas berbagai persoalan yang membelit Perumda Pasar Juara.
- Transparansi Seleksi Dirut PDAM & Evaluasi DPKP: APAK menuntut keterbukaan informasi dalam proses pemilihan Direktur Utama PDAM Tirtawening. Tak hanya itu, sorotan tajam diarahkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung. Massa mendesak evaluasi total terhadap dinas tersebut menyusul adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum yang menghambat integritas pelayanan publik.
DPRD Sedang Kosong, Sekwan Jadi “Penerima” Aspirasi
Meski aksi berlangsung riuh, tidak ada satu pun anggota DPRD Kota Bandung yang menemui massa di lapangan. Aspirasi akhirnya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bandung, H. Yasa Hanafiah, S.E., M.M.
Yasa menyampaikan permohonan maaf atas absennya para legislator yang disebutnya sedang menjalankan tugas di luar gedung. Ia berjanji akan meneruskan berkas tuntutan tersebut kepada pimpinan dan komisi terkait sesuai dengan tupoksinya.
Menanggapi penerimaan formal dari pihak Sekwan, Ketua APAK, Yadi Suryadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada penyerahan berkas semata.
“Kami datang bukan untuk sekadar formalitas. Kami akan menagih janji dan menunggu jawaban konkret dari anggota DPRD. Masalah di DPKP dan BUMD ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Bandung, tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja,” tegas Yadi di sela-sela aksi.
Aksi yang berlangsung tertib namun penuh tekanan ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kota Bandung bahwa publik tetap mengawasi setiap kebijakan, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap praktik korupsi.
