Aliansi Pedagang Bersatu Desak Pembenahan Total Tata Kelola Pasar Kota Bandung

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Suara kolektif mulai bergema dari jantung aktivitas ekonomi rakyat Kota Bandung. Aliansi Taktis Pedagang Bersatu Kota Bandung, yang mewakili denyut nadi para pelaku pasar di Pasar Baru Trade Center, Pasar Anyar, Pasar Cicadas, Pasar Ciroyom, dan sejumlah pasar rakyat lainnya, secara tegas menyuarakan kegelisahan dan aspirasi mereka atas kondisi nyata di lapangan.

Haidir A Ismail, Penanggung Jawab Aliansi Taktis Pedagang Bersatu, menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah reformasi struktural yang tengah diusung Perumda Pasar Juara, selama tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip keadilan. Namun dukungan ini tidak datang tanpa syarat.

“Kami mendesak Perumda Pasar Juara untuk segera melakukan langkah nyata, bukan sekadar wacana, dalam merevitalisasi pasar-pasar yang kumuh, semrawut, serta yang hak pakai-nya sudah habis. Ini soal keberlangsungan ekonomi rakyat kecil,” tegas Haidir di hadapan media, Senin (2/6/2025), di Pasar Baru Bandung.

Lebih jauh, Haidir menyoroti lemahnya keterlibatan pedagang dalam proses perencanaan maupun eksekusi revitalisasi dan renovasi pasar. Ia mengkritik bahwa selama ini kebijakan cenderung bersifat top-down tanpa konsultasi yang transparan dengan para pedagang sebagai pemilik kepentingan utama.

Baca juga:  FPD PUPR Akan Mensinergiskan Perangkat Daerah Dengan Usulan Musrenbang Masalah Kemacetan Dan Banjir

“Kebijakan tanpa partisipasi adalah pangkal konflik. Kami minta pedagang dilibatkan sejak awal, mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan harga perpanjangan SPTB 20 tahun mendatang,” lanjutnya.

Desakan terhadap Revisi Surat Sewa Usaha dan Ketegasan terhadap Mitra Nakal

Tak hanya itu, Aliansi juga menyoroti Surat Sewa Tempat Usaha (SSTU) yang dinilai tidak pro-rakyat. Menurut Haidir, formulasi sewa ini perlu dikaji ulang secara menyeluruh oleh Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung agar tidak menjadi beban tambahan yang memberatkan pelaku usaha kecil.

Aliansi juga mendukung langkah tegas Perumda Pasar Juara untuk memberikan sanksi administratif kepada mitra swasta yang melanggar kewajiban kontraktualnya. Bila perlu, pengelolaan pasar yang terbengkalai akibat kelalaian pihak ketiga harus segera diambil alih kembali oleh Perumda.

“Kami berdiri di belakang Perumda Pasar Juara untuk menertibkan pasar. Tapi jangan berhenti pada mitra, tindak pula aparat internal yang bermain mata. Ini soal integritas kelembagaan,” tegas Haidir.

Salah satu titik tekan paling krusial yang disoroti Aliansi adalah fenomena premanisme pasar. Meski telah digembar-gemborkan pembentukan Satgas Antipremanisme, kenyataan di lapangan menunjukkan praktik pungli dan intimidasi masih marak.

Baca juga:  KPU Amnesia ? SIREKAP bukan "hanya Alat Bantu", inilah justru Alat Utama yang ada di PKPU

“Premanisme masih jadi hantu yang menghantui para pedagang setiap hari. Kami minta sinergi Satgas dan Perumda bukan hanya simbolik. Harus ada operasi nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial,” ucapnya.

Sebagai solusi sistemik, Aliansi mendorong DPRD dan Pemkot Bandung untuk meningkatkan penyertaan modal kepada Perumda Pasar Juara. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kemandirian lembaga, mengurangi ketergantungan terhadap investor swasta yang kerap menimbulkan ketimpangan.

“Jika revitalisasi dan renovasi pasar ingin berjalan dengan adil dan pro-rakyat, maka negara tak bisa lepas tangan. Modal itu bukan sekadar uang, tapi keberpihakan,” tutup Haidir.

Porosmedia.com akan terus memantau perkembangan dinamika tata kelola pasar rakyat di Kota Bandung. Sebab dalam denyut harian para pedagang, termuat masa depan ekonomi urban dan keadilan sosial yang seringkali tercecer di lorong-lorong pasar yang lembab dan berdebu.