Kemitraan Indonesia–Australia di Jabar Diuji: Pemprov Dituntut Hadirkan Dampak Nyata, Bukan Sekadar Seremonial Program

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini menghadapi tantangan serius untuk membuktikan bahwa kerja sama internasional di sektor kesehatan mampu menyentuh persoalan riil masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek administratif belaka. Penegasan tersebut mengemuka seiring bergulirnya Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan (KITA SEHAT) di wilayah Jawa Barat.

​Dalam Pertemuan Komite Pengarah Provinsi Program KITA SEHAT yang berlangsung di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026), Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, secara terbuka mewanti-wanti agar kolaborasi lintas negara ini tidak terjebak pada rutinitas kegiatan semata.

​Menurut Erwan, bantuan dan kemitraan strategis bersama Pemerintah Australia serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus mampu memberikan nilai tambah yang terukur bagi pembenahan sistem pelayanan kesehatan di daerah.

​“Dukungan kemitraan harus memberikan nilai tambah yang nyata, bukan sekadar menambah kegiatan, tetapi memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan,” ujar Erwan dalam arahannya di hadapan jajaran pemangku kepentingan terkait.

​Tantangan Kompleksitas Wilayah dan Sinkronisasi Birokrasi

Baca juga:  Perkuat Hubungan Bilateral, Wali Kota Bandung Ajak Wisatawan Thailand Selatan Jelajahi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bandung

​Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia serta bentang geografis yang kompleks, persoalan kesehatan di Jawa Barat menuntut penanganan yang terintegrasi. Mulai dari penguatan layanan kesehatan primer di tingkat tapak, penanganan masalah kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, hingga mitigasi risiko penyakit menular, seluruhnya dinilai mustahil dituntaskan secara parsial oleh satu instansi saja.

​Erwan mengakui bahwa keberhasilan intervensi program ini sangat bergantung pada keselarasan antara agenda KITA SEHAT dengan prioritas pembangunan daerah yang telah berjalan. Tanpa sinkronisasi yang ketat antara Bappeda, Dinas Kesehatan, perangkat daerah, hingga pemerintah kabupaten/kota, program kemitraan dikhawatirkan berjalan tumpang tindih dan kurang efektif.

​”Keberhasilan Program KITA SEHAT pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk menyatukan perspektif, memperkuat komitmen, dan menyepakati langkah yang konkret,” tegasnya.

​Mengawal Implementasi Pendekatan One Health

​Salah satu poin krusial yang disorot dalam skema kerja sama ini adalah penerapan pendekatan One Health—sebuah kerangka kerja yang memadukan aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan dalam satu kesatuan sistem ketahanan kesehatan.

Baca juga:  Kota Bandung Mantapkan Komitmen Otonomi Daerah Lewat Inovasi dan Kolaborasi

​Pendekatan ini diharapkan mampu menutup celah lemahnya koordinasi antarsektor dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat, sekaligus membuka akses layanan yang lebih merata bagi kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan.

​Meski demikian, efektivitas kemitraan ini akan sangat diuji pada aspek keberlanjutan (sustainability). Pemprov Jabar dituntut untuk memastikan bahwa kolaborasi ini tidak berhenti ketika masa proyek selesai, melainkan benar-benar meninggalkan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah yang mandiri.