Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai merealisasikan skema penanganan dampak terhadap 57 eks pegawai Kebun Binatang Bandung melalui pemetaan penempatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kewilayahan. Langkah ini menjadi tindak lanjut kebijakan Wali Kota Bandung untuk memastikan keberlanjutan penghidupan bagi para pekerja yang sebelumnya kehilangan kepastian kerja.
Kepastian arah kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Penempatan Eks Pegawai Kebun Binatang Bandung yang diselenggarakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Kamis (8/10/2026).
Dalam rapat teknis tersebut, perwakilan eks pegawai, Yanti Sunarti, menyampaikan bahwa para pekerja merespons positif daftar alokasi dari sejumlah instansi Pemkot Bandung yang siap menyerap tenaga kerja eks Kebun Binatang.
”Saya mewakili 57 rekan-rekan. Hari ini kami sudah melihat daftar OPD teknis yang memetakan penyerapan tenaga kerja. Prinsipnya kami siap bekerja dan beradaptasi sesuai kebutuhan instansi,” ujar Yanti di Kantor Disnaker Kota Bandung.
Para mantan pekerja tersebut diproyeksikan mengisi kebutuhan operasional di beberapa instansi teknis dan kewilayahan, antara lain Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Disnaker, serta Kantor Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Bandung Wetan.
Perwakilan pekerja lainnya, Rizky Nugraha, mengapresiasi langkah konkret Pemkot Bandung, khususnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang memfasilitasi solusi penyerapan tenaga kerja bagi warga terdampak.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menjelaskan bahwa skema penempatan ini dirancang dengan mempertimbangkan kualifikasi serta pengalaman lapangan para mantan pegawai yang dinilai relevan dengan fungsi pelayanan publik di OPD terkait.
”Penempatan ini disesuaikan dengan kebutuhan riil tenaga kerja di masing-masing unit kerja. Kami berharap proses transisi ini berjalan kondusif sehingga para pegawai dapat segera beradaptasi dan mendukung operasional instansi,” kata Yayan.
Proses pemetaan teknis kini memasuki tahap finalisasi administrasi sebelum para pekerja resmi bertugas di unit kerja masing-masing.
