Porosmedia.com, Nabire, Papua Tengah –Gabungan lima organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Gedung DPRP Papua Tengah (DPRP-PT), Selasa (25/11/2025). Aksi ini diikuti Barisan Merah Putih Papua, Forum Kader Bela Negara (FKBN) Papua Tengah, Barisan Muda Merah Putih Papua, Forum Masyarakat Peduli Afat Papua, dan Aliansi Pemuda Papua. Massa dari Organisasi Helm Biru Nabire Baru juga turut hadir di bawah pimpinan Malik Jumati.
Sebelum bergerak menuju DPRP-PT, massa berkumpul di Taman Gizi Oyehe Nabire. Koordinator Lapangan (Korlap), Samuel Sauwyar, memimpin orasi dan menyampaikan empat tuntutan utama kepada para wakil rakyat.
Empat Tuntutan Utama
Dalam pernyataannya, Samuel menyampaikan empat aspirasi pokok yang menjadi dasar aksi damai ini:
1. Dukungan kepada TNI–Polri dalam penegakan hukum terhadap kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di Papua Tengah dan Tanah Papua.
2. Dukungan terhadap proses hukum terhadap empat narapidana/tahanan yang terafiliasi dengan NRFPB, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
3. Dukungan terhadap investasi di Papua Tengah selama investor menghormati kehidupan, martabat, dan hak masyarakat adat lokal.
4. Permintaan agar Komnas HAM RI dan Kemenkumham bersikap netral dan objektif dalam menangani dugaan pelanggaran HAM di Papua, khususnya Papua Tengah.
Samuel menegaskan bahwa kehadiran TNI–Polri merupakan bagian dari amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, negara berkewajiban menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara.
“Kehadiran TNI–Polri adalah bentuk negara hadir. Mereka menjaga ruang hidup masyarakat, mengawal perdamaian, sekaligus mendukung program pembangunan di Papua Tengah,” tegas Samuel.
Samuel juga mengajak seluruh elemen masyarakat—khususnya kader bela negara dan generasi muda—untuk memperkuat persatuan serta mendukung upaya keamanan yang dilakukan secara profesional dan menghormati hak-hak rakyat.
Aksi damai yang dimulai dari Taman Gizi ini mendapat pengawalan kepolisian. Kapolsek Nabire, AKP Suparmin, terlihat melakukan komunikasi dengan Korlap untuk memastikan kegiatan berjalan tertib.
Sesampainya di Gedung DPRP-PT, aksi sempat terkendala karena lembaga sedang menggelar Sidang Paripurna serta belum ada surat pemberitahuan resmi yang diterima sekretariat. Meski demikian, setelah koordinasi internal, aspirasi massa akhirnya diterima secara resmi oleh pimpinan dewan.
Dokumen aspirasi diserahkan Samuel Sauwyar dan diterima oleh Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah, John NR. Gobai, didampingi Anggota DPRP Yohanes Kemong.
Dalam kesempatan tersebut, Gobai menyampaikan sejumlah pandangan strategis terkait pembangunan, perlindungan masyarakat adat, dan keamanan di Papua Tengah.
Gobai menegaskan bahwa Papua Tengah sebagai Daerah Otonom Baru membutuhkan percepatan pembangunan yang terencana dan berpihak pada masyarakat lokal.
Menurutnya, Pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat hanya akan melahirkan ketidakpercayaan.
Kekerasan—baik dari aktor mana pun—tidak pernah menjadi solusi. Keamanan harus ditempatkan sebagai upaya humanis, bukan pendekatan yang menimbulkan ketakutan.
“Rakyat Papua Tengah berhak hidup damai. Kekerasan hanya melahirkan penderitaan baru dan menghambat kesejahteraan,” ujarnya.
Gobai menekankan bahwa setiap investasi wajib mematuhi prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yang terdiri dari:
Free – tanpa tekanan atau paksaan.
Prior – informasi disampaikan sebelum keputusan dibuat.
Informed – masyarakat menerima informasi lengkap terkait dampak investasi.
Consent – masyarakat adat berhak menerima atau menolak.
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat adalah pemegang hak ulayat dan tidak boleh diperlakukan sebagai objek pembangunan.
Terkait isu-isu kemanusiaan, Gobai mengingatkan bahwa negara harus hadir dalam kerangka perlindungan, bukan intimidasi.
Ia menekankan pentingnya: aparat keamanan yang profesional dan bertindak sesuai hukum, pemerintah daerah yang cepat, transparan, dan akuntabel, investor yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap keputusan strategis.
Gobai mengakhiri dengan seruan moral agar semua pihak menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam pembangunan Papua Tengah.
“Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mempercepat pembangunan Papua Tengah.”
Iing Elsa – Martika Edison| Porosmedia
