Porosmedia.com, Bandung – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang mengusulkan konsep “West Java Twin Airports” — model kolaborasi operasional antara Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Konsep ini dinilai sebagai strategi realistis untuk memulihkan konektivitas udara Bandung sekaligus memperkuat sektor pariwisata Jawa Barat pasca-penurunan aktivitas penerbangan sejak Husein berhenti melayani penerbangan komersial penuh.
Dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar DPD GIPI Jabar di Hutanika Café Resto, Rabu (29/10), Ketua DPD GIPI Jabar Herman Muchtar menegaskan bahwa keberadaan Bandara Husein bukan sekadar fasilitas lama, melainkan aset ekonomi strategis bagi Kota Bandung dan sekitarnya.
“Bandara Husein adalah pintu gerbang wisatawan ke Bandung. Tidak mungkin pariwisata bisa tumbuh kuat tanpa akses udara yang memadai,” ujar Herman.
Herman menilai, sejak lama sektor pariwisata Bandung mengalami hambatan logistik akibat keterbatasan akses udara. Karena itu, GIPI bersama asosiasi pariwisata lainnya akan mengawal proses reaktivasi Bandara Husein secara sistematis, dengan target dan jadwal yang jelas.
“Kami tidak ingin rapat tanpa hasil. Kali ini harus ada timeline yang konkret,” tegasnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung telah mengajukan proposal resmi konsep Twin Airport kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Komisi V DPR RI.
“Kami telah menyerahkan dua dokumen penting, termasuk proposal Twin Airport Activation. Prinsipnya, BIJB tetap dioptimalkan, tetapi Husein juga harus bisa beroperasi kembali untuk mendukung pariwisata dan ekonomi Bandung,” jelas Farhan.
Namun, Farhan mengakui bahwa aturan nasional masih menetapkan Husein sebagai bandara sekunder, yang baru dapat diaktifkan penuh apabila bandara utama — dalam hal ini BIJB — sudah beroperasi secara optimal.
Kendati demikian, Farhan menilai karakteristik Bandung berbeda dari daerah lain.
“Kalau Jogja, Solo, Semarang bisa punya tiga bandara aktif sekaligus, kenapa Bandung tidak? Kita juga punya potensi ekonomi, bisnis, budaya, dan pariwisata yang besar,” ujarnya.
Farhan mengungkapkan, sejumlah pihak telah menyatakan komitmennya untuk mendukung integrasi dua bandara tersebut.
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) disebut siap mengembangkan lini produksi drone di BIJB, sementara TNI AU berencana memindahkan sebagian operasi logistik dari Halim dan Husein ke Kertajati.
Langkah tersebut diharapkan membuka ruang bagi Husein untuk kembali difungsikan sebagai bandara internasional khusus penumpang dan wisata.
Farhan menargetkan dalam 12 bulan ke depan akan dilakukan beberapa langkah strategis:
Penyusunan Masterplan gabungan BIJB–Husein,
Penandatanganan MoU antar pemangku kepentingan,
Groundbreaking hanggar MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul),
Renovasi terminal internasional Husein, serta
Program vokasi gabungan bidang teknik dan hospitality.
Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga menyiapkan branding internasional “West Java Twin Airports” dalam ajang aviasi global untuk memperkuat citra pariwisata Jawa Barat.
General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Husein, Indra Crisna Seputra, memastikan bahwa secara teknis dan regulatif, Bandara Husein siap melayani penerbangan reguler kapan pun kebijakan membuka kembali izin komersial diterbitkan.
“Dulu Husein bisa melayani hingga 10 ribu penumpang per hari. Seluruh aspek keamanan dan keselamatan masih terjaga sesuai standar. Namun, saat ini rute masih terbatas pada wilayah Intra Jawa,” jelas Indra.
Dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Iendra Sofyan, menegaskan bahwa Gubernur dan Disparbud Jabar telah mendorong kebijakan reaktivasi Husein melalui koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara.
“Kami siap berkolaborasi dengan Kota Bandung dan pelaku industri. Dua bandara aktif di Jawa Barat akan memperkuat konektivitas wisata dan investasi,” ungkap Iendra.
Secara strategis, gagasan Twin Airport bukan hanya soal reaktivasi bandara, tetapi reposisi Bandung sebagai simpul utama ekonomi kreatif dan pariwisata di Asia Tenggara.
Kota ini membutuhkan sistem mobilitas udara yang efisien, dekat, dan berdaya saing internasional.
Dengan integrasi Husein–Kertajati, Bandung bisa menghidupkan kembali ekosistem wisata yang selama ini stagnan karena terbatasnya akses penerbangan.
Tantangannya kini berada di ranah kebijakan pusat: apakah pemerintah berani mengambil langkah adaptif dengan mengizinkan dua bandara utama beroperasi secara simultan di Jawa Barat.
Jika hal itu terjadi, bukan hanya Bandung yang diuntungkan — tetapi juga seluruh ekosistem pariwisata Jawa Barat dan kawasan ekonomi nasional. (rob/PM)
