Porosmedia.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp762 miliar dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) Tahun 2025. Jika disetujui, total anggaran BTT dalam APBD-P 2025 akan meningkat menjadi sekitar Rp2,8 triliun, naik 37,19 persen dari sebelumnya Rp2 triliun.
Usulan ini menuai sorotan tajam dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak. Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama Pemprov DKI pada Senin (7/7/2025), Josephine mempertanyakan urgensi dari penambahan anggaran BTT tersebut.
“BTT ini seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang betul-betul mendesak. Tapi saya tidak melihat adanya urgensi seperti masa pandemi lalu. Alangkah baiknya anggaran ini diarahkan untuk hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti pengadaan kamera CCTV di lingkungan warga,” ujar Josephine.
Ia menegaskan bahwa banyak warga di dapilnya yang mengeluhkan tingginya angka kriminalitas, seperti tawuran antar remaja dan kasus pelecehan seksual, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Cakung dan Rumah Susun Pulo Jahe.
“Dalam reses terakhir, saya menerima banyak aduan soal keamanan. Di Pulo Jahe, misalnya, delapan anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Ini jelas kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan harus segera ditanggapi dengan solusi nyata, salah satunya adalah pemasangan CCTV di tiap RT dan RW,” tegasnya.
Josephine juga mengingatkan bahwa janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 mencantumkan program pemasangan CCTV di seluruh lingkungan RT dan RW di Jakarta. Namun, janji tersebut hingga kini belum terealisasi.
“Pak Gubernur sempat menyatakan bahwa program CCTV batal direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Sekarang ada usulan penambahan anggaran BTT hingga Rp762 miliar, tapi kenapa tidak diarahkan untuk program yang sudah dijanjikan dan nyata dibutuhkan warga?” katanya.
Menurut Josephine, alih-alih menumpuk anggaran BTT tanpa kejelasan pemanfaatan, Pemprov DKI harus lebih responsif terhadap kebutuhan riil warga, terutama terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal.
“Sudah saatnya APBD benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Jika warga merasa tidak aman, tugas kita adalah memberikan perlindungan melalui kebijakan yang konkret,” tutupnya.
