Porosmedia.com, Jakarta, 3 Juli 2025 — Free Palestine Network (FPN) menyampaikan sikap tegas menanggapi laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengungkap keterlibatan 48 perusahaan global dalam mendukung kejahatan genosida di Gaza.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menyebut laporan tersebut sebagai bukti bahwa genosida di Palestina berlangsung secara massif, sistemik, dan terorganisir, sehingga perlawanan terhadapnya juga harus dilakukan secara terorganisir, terpimpin, dan berlipat ganda.
“Kejahatan genosida ini tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh struktur ekonomi global yang kompleks. Karena itu, melawannya pun tidak bisa dengan cara sporadis,” tegas Furqan.
Laporan yang disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Wilayah Palestina, Francesca Albanese, merinci peran berbagai perusahaan dalam mendukung kejahatan kemanusiaan, mulai dari penyediaan alat berat untuk penghancuran rumah, sistem pengawasan massal, hingga pendanaan militer Israel melalui pasar modal.
Beberapa perusahaan yang disebut antara lain:
Lockheed Martin (pemasok jet tempur F-35 dan drone),
Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo (alat berat untuk penghancuran properti Palestina),
Alphabet, Amazon, Microsoft, IBM, dan Palantir (teknologi pengawasan terhadap warga Palestina),
Booking.com, Airbnb, dan Expedia (mendukung pemukiman ilegal),
BNP Paribas dan Barclays (pendukung finansial melalui obligasi Israel).
Furqan menilai, laporan tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa penjajahan Israel tidak hanya dilakukan lewat kekerasan bersenjata, tetapi juga melalui mekanisme ekonomi global yang canggih.
“Genosida hari ini tidak hanya terjadi di medan perang. Ia juga terjadi di balik layar industri, ruang rapat perusahaan, dan lantai bursa saham,” ujarnya.
Furqan menekankan bahwa publik dunia, khususnya konsumen dan investor, memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menjadi bagian dari apa yang ia sebut sebagai ‘ekonomi genosida’.
“FPN menyerukan kepada investor dan konsumen di seluruh dunia untuk mengevaluasi keterlibatan mereka. Jika terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maka hentikan segera,” tegasnya.
Selain itu, FPN juga mendorong akademisi, peneliti, dan pengamat politik untuk membuka ruang diskusi publik mengenai peran dunia usaha dalam memperpanjang konflik di Palestina.
“Perlu ada pengawasan intelektual yang sistematis terhadap dinamika ekonomi global yang menopang genosida. Isu ini harus masuk ke ruang-ruang akademik dan kebijakan publik,” tambahnya.
FPN secara khusus juga meminta Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti laporan PBB tersebut melalui kebijakan konkret dan diplomasi internasional yang tegas terhadap Israel serta perusahaan-perusahaan yang terlibat.
“Indonesia harus menunjukkan komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina, bukan hanya dengan sikap simbolik, tapi dengan kebijakan nyata yang berdampak,” pungkas Furqan.
Laporan resmi PBB yang dirilis pada awal Juli 2025 ini menjadi penanda penting bahwa kolonialisme modern tidak mungkin bertahan tanpa dukungan sistemik dari infrastruktur ekonomi global. Dalam konteks ini, publik, negara, dan dunia pendidikan punya tanggung jawab bersama untuk menghentikan genosida di Gaza.
