Porosmedia.com, Bandung – Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul dan Indonesia Unggul, Tody A. Prabu, S.H., menyampaikan pandangan kritisnya terkait dinamika internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya soal konflik yang mengemuka antara Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat.
Menurutnya, konflik tersebut harus segera diakhiri demi kelancaran roda organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat Jawa Barat.
“Konflik antara Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi harus segera disudahi. Organisasi pemerintahan harus solid, fokus pada program keberpihakan kepada rakyat, bukan terjebak dalam tarik-menarik ego jabatan,” tegas Tody, Senin (2/7/2025).
Tody mengingatkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai pemimpin tertinggi daerah—yang akrab dijuluki “Bapak Aing Rakyat Jabar”—harus tampil sebagai penengah dan perekat dalam tubuh birokrasi provinsi.
“Gubernur mesti mengambil peran sebagai penengah, memastikan harmonisasi kerja antara jajaran. Tata kelola pemerintahan bersifat kolektif-kolegial dan diatur berdasarkan tupoksi yang jelas dalam Undang-Undang,” katanya.
Ia menekankan bahwa harmonisasi antara gubernur, wakil gubernur, sekda, dan perangkat daerah adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Hubungan kerja yang setara, saling menghargai, dan sinergis menjadi syarat mutlak keberhasilan pembangunan daerah.
Tody juga menyoroti peran sentral Sekretaris Daerah dalam struktur pemerintahan. Menurutnya, Sekda bukan hanya pejabat administratif, tetapi penghubung vital antara kepala daerah dan seluruh perangkat birokrasi.
“Sekda memegang peran krusial. Ia bertugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan perangkat daerah, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Jika harmonisasi dengan kepala daerah terganggu, maka sistem pemerintahan ikut goyah,” papar Tody.
Dengan slogan “Jabar Istimewa”, kata Tody, sudah seharusnya keistimewaan itu tercermin dari harmonisasi dalam tubuh pemerintahan. Kepemimpinan yang teladan adalah yang mampu hadir, merangkul semua elemen birokrasi, dan fokus melayani rakyat secara sistematis dan terukur.
“Kepemimpinan yang memiliki integritas, kecerdasan intelektual, kemampuan membangun jaringan luas, dan berpihak pada rakyat adalah kunci menjadikan Jawa Barat unggul di antara provinsi lain,” imbuhnya.
Dalam pernyataan terpisah, Tody juga menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan kekuasaan. Ia menyebut pers bukan sekadar pilar keempat demokrasi, tetapi bagian dari daya hidup rakyat yang menuntut keadilan.
“Pers hadir sebagai corong suara rakyat, penjaga ritme kekuasaan para elite, dan pengawal demokrasi yang beradab,” ujarnya.
Menurutnya, peran pers sangat strategis dalam memastikan pemerintah tidak melupakan mandat rakyat. Ia menyebut pers sebagai kekuatan yang menyuarakan keadilan, memajukan peradaban, dan membentengi kedaulatan.
“Pers hadir di tengah masyarakat, dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers adalah pilar ekonomi rakyat, penentu mutu informasi, dan kekuatan perubahan kaum intelektual,” ungkap Tody yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP FABEM.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan semangat nasionalisme melalui jurnalisme yang sehat, objektif, dan berkualitas:
“Pers harus menyajikan fakta dan realitas kehidupan, membangkitkan rasa kebangsaan, serta menjaga spirit nation interest,” tandasnya.
Salam TAP
Tody A. Prabu, S.H.
Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul & Indonesia Unggul
Wakil Ketua Umum DPP FABEM
