Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menghadiri pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) periode 2025–2030, Prof. Didi Sukyadi, di Kampus UPI, Senin (16/6). Dalam sambutannya, Farhan menyampaikan harapan agar UPI dapat mengambil peran lebih konkret dalam membenahi dan mengembangkan sekolah swasta di Kota Bandung, yang selama ini kerap terpinggirkan dari perhatian kebijakan pendidikan nasional.
“Sekolah negeri jelas tunduk pada regulasi pusat. Tapi pendidikan swasta punya ruang improvisasi yang lebih besar. Di situlah peran strategis UPI dibutuhkan sebagai lembaga akademik yang bisa merumuskan pendekatan inovatif dan aplikatif,” tegas Farhan.
Farhan mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Pemkot Bandung dan UPI sebelumnya telah dimulai, antara lain dalam bentuk kajian subsidi untuk sekolah swasta, yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hingga saat ini implementasinya dinilai masih terbatas dan perlu pengawalan ketat agar tidak sekadar berhenti di tataran konsep.
“Kajiannya sudah rampung, dan sejak Maret kita sudah mulai menjalankan beberapa rekomendasinya. Saat ini kami bersama Wamendikdasmen tengah fokus memantau pelaksanaan SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) di beberapa sekolah swasta. Tapi hasil riilnya akan terlihat setelah peninjauan lapangan tuntas,” ujar Farhan.
Pernyataan Wali Kota ini menyoroti fakta yang sudah lama menjadi masalah laten: pendidikan swasta di Kota Bandung — khususnya jenjang dasar dan menengah — kerap berjalan tanpa dukungan sistemik. Minimnya anggaran, ketimpangan infrastruktur, dan lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik swasta memperparah kesenjangan kualitas pendidikan.
UPI, sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis pendidikan, dinilai punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk tidak hanya mengembangkan wacana akademik, tapi juga menawarkan solusi praktis dan berkelanjutan. Terlebih, banyak guru dan pengelola sekolah swasta di Bandung merupakan alumni UPI.
Menanggapi hal tersebut, Rektor UPI Didi Sukyadi menyampaikan bahwa masa kepemimpinannya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penguatan riset, dan pengabdian masyarakat. Ia menegaskan bahwa UPI menargetkan menjadi universitas rujukan di Asia pada tahun 2030.
“Masih ada kesenjangan besar antara standar yang ditetapkan dan capaian yang kita miliki. Karena itu, UPI akan melakukan transformasi kelembagaan menyeluruh, menuju universitas berbasis riset, kewirausahaan, dan keberlanjutan,” ungkap Didi.
Namun publik patut mencermati sejauh mana transformasi tersebut menyentuh persoalan konkret pendidikan di daerah, khususnya penguatan sekolah swasta sebagai salah satu penyangga penting sistem pendidikan nasional. Tanpa keberpihakan nyata terhadap basis pendidikan masyarakat, narasi besar universitas riset hanya akan menjadi slogan.
Pelantikan ini membuka lembaran baru bagi UPI. Tapi apakah lembaran itu akan diisi oleh perubahan signifikan atau sekadar kontinuitas dari pola lama — publik berhak menilai dari aksi, bukan janji.
(yan)
