Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara resmi melantik 13 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Senin 16 Juni 2025. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot menuntut percepatan kerja nyata dalam menghadapi berbagai persoalan krusial kota.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah memulai pelantikan untuk jabatan pimpinan tinggi. Tugas utamanya adalah mewujudkan visi Bandung Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” ujar Farhan di Plaza Balai Kota Bandung.
Namun di balik visi tersebut, para pejabat yang dilantik harus segera menyingsingkan lengan. Farhan tak menutupi bahwa tantangan besar sedang menanti mereka, mulai dari krisis sampah, angka stunting yang melonjak, hingga stagnasi sektor pariwisata.
Salah satu sorotan paling tajam ditujukan kepada Darto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang baru. Farhan menegaskan bahwa Kota Bandung masih mengalami defisit pengangkutan sampah sebesar 14-24 rit per hari—jumlah yang bila dibiarkan, akan menumpuk menjadi lebih dari 90 rit dalam sepekan.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi krisis sistemik. Harus ada lompatan kebijakan dan terobosan teknologi. Kalau perlu, mindset penanganannya harus revolusioner,” tegas Farhan.
Saat ini, sejumlah proyek pengolahan seperti insinerator Babakansari, pengelolaan Taman Cibunying Selatan, dan RDF di Cicukang Holis tengah berjalan. Namun efektivitasnya masih jauh dari kata cukup untuk menutupi defisit harian.
Angka stunting di Kota Bandung justru menunjukkan peningkatan dari 16 persen menjadi 22 persen. Sebuah kemunduran yang menurut Farhan “tidak bisa ditoleransi”. Kepala DPPKB yang baru, Anhar Hadian, langsung ditantang mencari pendekatan baru.
“Metodenya terserah. Tapi targetnya jelas: angka stunting harus ditekan. Ini bukan soal program, tapi soal komitmen menyelamatkan generasi,” ujar Farhan.
Restrukturisasi dan revitalisasi seluruh BUMD juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Dudy Prayudi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Farhan menggarisbawahi bahwa keberlangsungan layanan publik dan pemasukan daerah sangat bergantung pada kinerja BUMD. Tanpa langkah konkret, potensi kerugian kian membesar.
Di sektor pariwisata dan kebudayaan, Adi Junjunan Mustafa diminta mengangkat kembali kawasan ikonik seperti Asia Afrika dan Dalam Kaum yang disebut Farhan “mati suri”. Ia juga mendorong penataan kawasan Cicadas sebagai titik ekonomi baru, bukan sekadar sentra keramaian informal.
Kepala Dinas Pendidikan, Asep Saeful Gufron, ditugaskan fokus pada reformasi SPMB dan perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Sedangkan Bambang Sukardi, yang memimpin Satpol PP, diminta mengembalikan wibawa lembaga penegak perda, terutama dalam pengawasan titik-titik vital selama 24 jam.
Farhan juga menekankan pentingnya pelayanan investasi yang tidak birokratis. Erick M. Attauriq, Kepala DPMPTSP yang baru, diberi mandat untuk memastikan tidak ada investor yang merasa dipersulit di tengah upaya massif Pemkot mengundang investasi.
Farhan juga menyinggung krisis literasi kota, yang selama ini hanya ditambal dengan program-program pembagian buku. Ia meminta Dewi Kaniasari, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, melakukan pendekatan baru.
“Literasi bukan soal kuantitas buku, tapi kualitas gagasan. Isi buku harus memperkaya nalar warga, bukan hanya menumpuk di rak,” sindirnya.
Farhan menyatakan bahwa pelantikan ini baru tahap awal dari perombakan besar-besaran. Sejumlah nama masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rotasi dan promosi di tingkat kelurahan dan kecamatan pun sedang disiapkan.
“Kami tahu urgensinya. Tapi semua proses harus sesuai regulasi. Begitu disetujui, langsung dilantik,” tutupnya.
