Porosmedia.com, Depok – Pemerintah Kota Depok resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 untuk jenjang TK, SD, dan SMP melalui agenda sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama yang digelar di Ruang Teratai, Balai Kota Depok, Senin (26/5/2025). Agenda ini dibuka langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri, didampingi Wakil Wali Kota Candra Rachmansyah, dan dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, organisasi masyarakat, serta seluruh camat se-Kota Depok.
Dalam pidato pembukanya, Wali Kota Supian Suri menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini kerap disorot karena isu transparansi dan permainan kuota. Ia menekankan bahwa proses PPDB harus steril dari segala bentuk intervensi, termasuk dari dirinya sendiri sebagai kepala daerah.
“Saya memahami keresahan masyarakat. Tapi saya tegaskan, saya tidak akan dan tidak bisa intervensi dalam proses PPDB. Semua harus sesuai sistem dan aturan yang berlaku. Kita ingin proses ini adil, transparan, dan bebas titipan,” tegas Supian Suri di hadapan para pemangku kepentingan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkot Depok ingin keluar dari praktik-praktik lama yang rentan manipulasi data dan tekanan politik dalam sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri. Supian juga mengingatkan bahwa kapasitas sekolah negeri tidak bisa dipaksakan, dan mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan sekolah swasta berkualitas sebagai alternatif.
“Kami sudah siapkan program bantuan pendidikan untuk keluarga tidak mampu. Tapi bukan berarti semua harus dipaksakan ke sekolah negeri. Kalau kita paksakan, kualitas pendidikan akan dikorbankan,” lanjutnya.
Lebih dari sekadar teknis penerimaan murid, Supian mengajak masyarakat untuk membangun kembali nilai integritas dalam dunia pendidikan. Ia menyoroti fakta bahwa banyak anak dari luar Depok justru mengisi kampus-kampus ternama di kota tersebut, sementara anak-anak Depok tertinggal dalam kompetisi masuk perguruan tinggi negeri.
“Kita harus sadar, kalau tidak jaga mutu dari sekarang, anak-anak kita akan tersisih. Ini bukan soal masuk sekolah mana, tapi soal mencetak generasi unggul yang siap bersaing,” katanya.
Sebagai penutup, acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan DPRD, Forkopimda, camat, dan tokoh masyarakat. Langkah ini menjadi penegasan bahwa PPDB bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal keadilan sosial dan masa depan pendidikan Kota Depok.
Tony| porosmedia.com
