Porosmedia.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mendesak jajaran menteri ekonomi di kabinet untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi lonjakan angka pengangguran di Tanah Air. Ia mengingatkan bahwa ketidakseriusan pemerintah dalam menanggulangi persoalan ini dapat memicu krisis sosial-ekonomi yang lebih dalam, terlebih mayoritas pengangguran berasal dari kelompok usia produktif.
“Para menteri ekonomi sudah sepatutnya tidak lagi bersikap reaktif. Diperlukan langkah proaktif dengan koordinasi lintas sektor guna merancang program-program solutif yang mampu menekan laju pengangguran. Negara tidak boleh pasif ketika angkatan kerja baru terus bertambah setiap tahun,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Ketua MPR RI ke-15 sekaligus mantan Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook 2025 menyebutkan tingkat pengangguran Indonesia turun dari 5,2% menjadi 5%.
“Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat pekerja,” tegas Bamsoet.
Ia mencatat bahwa Indonesia menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja setiap tahun, dengan total angkatan kerja saat ini telah menembus angka 149 juta orang. Jika tidak segera diambil kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja, terutama dari sektor informal dan UMKM, maka ledakan pengangguran hanya tinggal menunggu waktu.
Lebih lanjut, Bamsoet menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak harus bergantung pada investasi besar yang kerap terhambat oleh birokrasi. Pemerintah, menurutnya, dapat mengandalkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang utama daya tahan ekonomi nasional.
“UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama saat krisis melanda. Mereka mampu menyerap puluhan juta tenaga kerja. Langkah realistis saat ini adalah memperkuat kembali sektor UMKM, bukan semata-mata menggantungkan harapan pada investasi asing,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bamsoet juga mengkritisi kebijakan perdagangan yang dinilainya kurang berpihak pada UMKM. Ia menyoroti maraknya praktik dumping produk impor murah yang merusak pasar domestik dan mengancam kelangsungan usaha lokal.
“Ketika UMKM tumbang akibat produk dumping, otomatis akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemerintah tidak boleh membiarkan pasar dibanjiri produk asing murah yang tidak sebanding dengan biaya produksi lokal,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Keluarga Besar Olahraga Tarung Derajat ini menegaskan bahwa keresahan masyarakat terkait pengangguran tidak boleh diabaikan. Ia mendesak para pengambil kebijakan untuk segera bertindak.
“Ini saatnya para menteri ekonomi duduk bersama dan bertindak cepat. Kita tidak bisa terus menunggu, apalagi ketika dampak pengangguran mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat paling rentan. Sudah waktunya berpihak pada sektor yang nyata-nyata menghidupi rakyat,” pungkas Bamsoet.
