Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menghadapi kondisi darurat sampah dengan mendorong setiap RW di Kota Bandung merekrut petugas pemilah sampah.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi penanganan darurat yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta memperkuat gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Kota Bandung sedang dalam kondisi darurat sampah. Karena itu, setiap RW akan merekrut satu petugas pemilah yang diberi upah rutin, minimal selama dua bulan pertama,” ujar Farhan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Rabu (30/10/2025).
Menurutnya, pengelolaan sampah rumah tangga adalah kunci utama, sebab sekitar 60 persen timbulan sampah di Kota Bandung berasal dari aktivitas domestik.
Karenanya, penyelesaian harus dimulai dari tingkat paling kecil — lingkungan RW — agar pengelolaan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Kalau dulu slogan kita ‘buanglah sampah pada tempatnya’, sekarang harus berubah menjadi ‘selesaikan sampah di wilayahnya masing-masing’. Sampah rumah tangga adalah tanggung jawab bersama,” tegas Farhan.
Farhan menyebut Kelurahan Pasir Impun sebagai contoh wilayah yang aktif dan konsisten dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri.
Wilayah seluas 84,11 hektar dengan penduduk sekitar 15.835 jiwa itu memiliki berbagai inovasi lingkungan, mulai dari Rumah Maggot, Bank Sampah di Jalan H. Umar Dalam RT 06 RW 05, hingga kawasan edukasi Pesona PASIM (Pengelolaan Sampah Organik Nuanza Alam Pasir Impun).
Menurut laporan Humas Kota Bandung, lokasi tersebut bahkan kerap dijadikan tempat studi oleh DLH Provinsi Jawa Barat dan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) karena dianggap berhasil menunjukkan praktik nyata pengolahan sampah berbasis masyarakat.
Dari 11 RW di Pasir Impun, enam di antaranya telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Sampah (KBS). Program ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan budaya baru dalam pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Pasir Impun bisa menjadi model pengelolaan sampah di tingkat wilayah. Warganya aktif memilah dan mengolah sampah organik, bahkan menjadikannya sarana edukasi lingkungan untuk anak-anak PAUD,” ujar Farhan.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program lingkungan antar sektor di tingkat kelurahan agar setiap inisiatif memiliki arah dan manfaat yang saling melengkapi.
Ia menjelaskan tiga program utama yang perlu diintegrasikan:
1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) – fokus pada pengolahan sampah organik;
2. Buruan Sae (Pangan Aman, Sehat, dan Ekonomis) – memanfaatkan hasil olahan sampah organik sebagai media tanam;
3. Dapur DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) – mengolah hasil panen menjadi bahan pangan bergizi untuk keluarga.
“Sampah organik diolah di Kang Pisman, hasilnya dipakai untuk Buruan Sae, dan hasil panennya digunakan di Dapur DASHAT. Jadi, ini siklus berkelanjutan dari lingkungan ke dapur keluarga,” jelas Farhan.
Konsep keterpaduan ini sudah mulai diterapkan oleh warga Pasir Impun. Di RW 4, masyarakat mengembangkan Buruan Sae Bumantara yang memanfaatkan pupuk organik dari proses maggotisasi.
Sementara di RW 11, para kader mengelola Dapur DASHAT yang melayani 10 balita dan 5 ibu hamil penerima manfaat.
Menurut Farhan, sinergi antara warga, perangkat wilayah, dan pemerintah ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Upaya warga Pasir Impun membuktikan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar soal kebersihan, tapi bagian dari ketahanan lingkungan dan kemandirian ekonomi warga,” ujarnya.
Kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Pasir Impun menjadi edisi ke-29 dan berfungsi sebagai wadah kolaborasi lintas sektor antara Pemkot Bandung, perangkat kewilayahan, dan masyarakat.
Selain fokus pada isu keamanan dan kesiapsiagaan bencana, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya ketahanan lingkungan sebagai bagian integral dari upaya menjaga keberlanjutan kota.
“Kalau setiap RW punya petugas pemilah dan masyarakat mau mengolah sampah organik sendiri, maka Bandung bisa keluar dari darurat sampah dengan cara yang mandiri dan bermartabat,” tutup Farhan.
