Porosmedia.com, Kab. Bogor – Kabar baik datang bagi pelaku usaha pariwisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen Pol Rizal Irawan, memastikan proses pencabutan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap 18 objek wisata, termasuk Eiger Adventure Land (EAL), akan segera rampung.
Mayoritas dari objek wisata tersebut diketahui beroperasi di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2, yang sebelumnya menjadi perhatian publik karena status pemanfaatan ruangnya.
Proses Administratif Menuju “Hari Puncak Hijau”
Kepastian ini disampaikan oleh Anggota DPR RI, Mulyadi, saat menghadiri kegiatan penanaman pohon di kawasan Puncak, Kecamatan Megamendung, Selasa (28/10/2025).
“Dalam waktu tidak lama lagi, saya sudah mendengarkan langsung penjelasan dari pihak KLH, tinggal masalah administrasi saja. Mudah-mudahan Selasa depan sudah resmi dicabut segelnya,” ujar Mulyadi.
Mulyadi juga mengusulkan agar momentum pencabutan sanksi tersebut ditetapkan sebagai “Hari Puncak Hijau”, sebagai simbol dan pengingat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan strategis tersebut.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia berpijak pada prinsip restorasi atau pemulihan lingkungan, bukan semata-mata penindakan.
“Roh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pemulihan. Pengusaha diberi kesempatan untuk memperbaiki, menanam kembali, membangun embung, dan mengambil langkah nyata untuk memulihkan alam,” ungkap Irjen Rizal Irawan.
Sebagai syarat mutlak pencabutan sanksi, seluruh pelaku usaha wajib memenuhi komitmen pemulihan lingkungan. Kewajiban tersebut meliputi kegiatan restorasi lahan, pembuatan embung, dan rehabilitasi vegetasi, berdasarkan kajian ilmiah dari para ahli lingkungan hidup.
Sebagian besar dari 18 bidang usaha tersebut menjalankan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 2, dan telah menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban pemulihan sesuai arahan KLH.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif KLH yang tetap mengedepankan keseimbangan antara kelestarian alam dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Kami memahami tujuan baik KLH. Investasi harus berjalan, tapi Puncak juga harus lestari. Karyawan Eiger Adventure Land yang sempat mengibarkan bendera putih kini bisa kembali berharap, tapi tanggung jawab menjaga lingkungan tidak boleh diabaikan,” tegas Rudy Susmanto.
Pemkab Bogor memastikan akan mengawasi secara ketat implementasi seluruh syarat yang telah ditetapkan KLH.
“Kalau sudah diberi kesempatan, jangan disia-siakan,” ujar Rudy mengingatkan para pengusaha wisata di kawasan tersebut.
Eiger Adventure Land Siap Jadi Teladan Ekowisata
Dari pihak swasta, Direktur Utama PT Eiger Ekowisata Nusantara, Imanuel Wirajaya (Nunu), menyatakan apresiasi dan komitmen kuat perusahaan untuk memulihkan serta menjaga kawasan wisata Puncak.
“Bagi Eiger, mencintai alam bukan sekadar slogan, tapi panggilan dan tanggung jawab. Kami ingin menjadi bagian dari solusi, bukan hanya lewat penanaman pohon, tetapi dengan membangun ekosistem wisata alam yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Nunu.
Menurutnya, pencabutan sanksi bukan sekadar langkah administratif, melainkan momentum emas untuk mewujudkan praktik ekowisata yang berkelanjutan, di mana ekonomi masyarakat tumbuh seiring dengan pemeliharaan lingkungan.
Kolaborasi untuk Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi
Langkah pencabutan sanksi ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, menuju model pembangunan pariwisata yang berimbang — menghidupkan ekonomi tanpa mengorbankan alam.
Dengan dibukanya kembali aktivitas wisata, perekonomian warga Puncak diperkirakan akan kembali menggeliat, disertai pengawasan ketat dan janji kuat untuk memastikan kelestarian kawasan tetap terjaga.
