Porosmedia.com Bandung – Pemerintah Kota Bandung tampaknya serius membangun fondasi birokrasi yang lebih adaptif dan bermartabat. Lewat pelantikan ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Mei 2025, wajah baru aparatur sipil negara mulai ditata ulang: lebih terbuka, lebih melayani, dan lebih berintegritas.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam sebuah talkshow bersama BKPSDM bertajuk “Pemkot Bandung Lantik PPPK, Perkuat Layanan Publik di Berbagai Sektor”, menegaskan bahwa PPPK bukanlah pelengkap birokrasi—mereka adalah tulang punggung baru pemerintahan Kota Bandung.
“Menjadi PPPK bukan hanya soal bekerja, tetapi soal melayani. Jabatan ini adalah amanah moral dan spiritual. Ia menuntut kejujuran, kedisiplinan, dan akhlak,” ujar Erwin, penuh tekanan moral yang kuat.
Ratusan PPPK yang dilantik di awal Mei lalu tidak diposisikan sebagai pelengkap tenaga kerja, melainkan sebagai strategic workforce yang mampu menjadi motor utama pelayanan publik. Tercatat, ada 532 orang yang resmi menjadi bagian dari ASN Kota Bandung: 196 guru, 50 tenaga kesehatan, dan 286 tenaga teknis.
Bagi Erwin, kehadiran mereka menandai pergeseran paradigma. Birokrasi tak lagi semata-mata urusan regulasi dan tata naskah dinas, melainkan ruang pelayanan yang harus humanis dan inklusif. “Kita butuh ASN yang berpikir solutif, bekerja cepat, dan melayani dengan ketulusan,” tegasnya.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Erwin menyerukan agar PPPK menjadikan lima nilai utama Kota Bandung sebagai identitas kerja: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis (Bandung UTAMA). Nilai-nilai ini, menurutnya, bukan sekadar jargon, tapi prinsip etis yang harus membentuk karakter birokrat masa depan.
“ASN Kota Bandung bukan hanya digaji untuk patuh pada aturan, tapi untuk hadir sebagai pelayan masyarakat yang berjiwa luhur,” tambah Erwin.
Distribusi PPPK juga dirancang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Pemkot berkomitmen menempatkan mereka secara adil di wilayah yang selama ini kekurangan ASN, termasuk pinggiran kota. Penempatan ini dilakukan secara transparan dan digital, didukung oleh sistem berbasis data yang memetakan beban kerja dan analisis jabatan secara akurat.
“Seluruh warga Bandung—baik di pusat kota maupun di wilayah terluar—harus mendapat layanan yang setara. Itu prinsip dasarnya,” ujar Erwin.
Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, tak menampik bahwa di balik semangat reformasi, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah. “Belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Jadi setiap kali ingin buka formasi baru, kita harus sangat berhitung,” katanya.
Selain itu, Pemkot Bandung menerapkan prinsip zero growth dalam rekrutmen ASN. Artinya, jumlah formasi baru disesuaikan dengan pegawai yang pensiun. Proses ini diiringi analisis jabatan dan beban kerja, lalu diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan formasi yang direkomendasikan.
Di sisi lain, Adi memastikan bahwa proses seleksi PPPK kini jauh lebih terbuka dan akuntabel. “Sistem seleksi sudah real time. Nilai langsung muncul saat tes berlangsung. Tidak ada ruang untuk manipulasi,” ungkapnya.
Di akhir talkshow, Erwin mengajak masyarakat untuk memberi dukungan moral kepada PPPK yang baru dilantik. Mereka telah melewati seleksi ketat, dan kini hadir sebagai pelayan masyarakat. “Doakan mereka, bantu mereka. Karena pelayanan publik tak bisa berjalan baik tanpa kepercayaan dari rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
