Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengelola 361 paket pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai Rp2,287 triliun. Program besar ini kembali menempatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan–jembatan sebagai sektor yang mendapat prioritas utama, sekaligus membuka ruang evaluasi publik terkait efektivitas, transparansi, dan pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan.
Kepala DBMPR Jabar Agung Wahyudi menegaskan bahwa ribuan kilometer ruas jalan provinsi membutuhkan intervensi berkelanjutan untuk menjaga standar pelayanan. DBMPR, kata dia, telah menyusun paket pekerjaan yang mencakup rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan serta penggantian jembatan.
“Fokus kami menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan ruas yang memerlukan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala,” ujar Agung di Bandung, Rabu (3/12/2025).
361 Paket Konstruksi: Besaran Anggaran, Pergeseran, dan Kebutuhan Respons Cepat
Dari total 361 paket tersebut, DBMPR membaginya dalam beberapa kelompok program: 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, 57 paket melalui BTT dan BTT 2, yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak.
Paket pergeseran menjadi kelompok paling besar dengan nilai Rp1,245 triliun, terutama untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan. Sementara itu:
Paket murni senilai Rp321,31 miliar diarahkan pada pemeliharaan berkala dan rehabilitasi,
Paket perubahan senilai Rp348,672 miliar diprioritaskan untuk percepatan penanganan ruas yang membutuhkan tindakan cepat,
Dana BTT difokuskan pada penanganan kondisi khusus dan respons darurat.
Besarnya porsi anggaran hasil pergeseran dan perubahan menunjukkan dinamika kebutuhan lapangan yang cukup tinggi. Namun pola ini juga menuntut keterbukaan data dan evaluasi berkala, agar publik memahami urgensi setiap pergeseran anggaran—terutama pada paket yang menyangkut rekonstruksi jangka panjang.
Kemantapan Jalan 86,44 Persen, Tetapi Ruas Rusak Masih Perlu Percepatan
DBMPR mencatat kondisi jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada Semester II 2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen. Meski angka ini relatif tinggi, DBMPR mengakui masih terdapat ruas dengan status rusak ringan dan rusak berat yang membutuhkan percepatan penanganan.
Pada sisi jembatan, dari total 1.318 unit, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.
Agung memastikan bahwa peningkatan kualitas jalan rusak tetap menjadi prioritas, sekalipun persentase kemantapan sudah tinggi.
“Kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur bisa dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Progres 2025: 263 Paket Kontrak, 124 Selesai, dan Tantangan Pengadaan
Hingga laporan terbaru, DBMPR mencatat: 263 paket telah masuk tahap kontrak, 124 paket selesai, 139 paket masih berjalan, 98 paket dalam proses pengadaan.
Paket-paket yang masih dalam proses pengadaan menjadi sorotan penting, karena tahap ini kerap menjadi titik rawan keterlambatan, kesalahan perencanaan, ataupun ketidaksesuaian spesifikasi yang kemudian berpengaruh pada hasil pekerjaan.
Agung menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis, baik melalui mekanisme internal maupun pemantauan oleh UPTD di enam wilayah kerja.
“Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres fisik terus kami monitor. Targetnya, paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu,” ujarnya.
Kualitas, Pengawasan, dan Keterbukaan Data Jadi Kunci Tahun Anggaran 2025
Dengan skala pekerjaan yang besar, anggaran yang masif, serta sebaran paket di berbagai kabupaten/kota, DBMPR menghadapi tantangan utama pada tiga sektor:
1. Kualitas pekerjaan, agar tidak menimbulkan kerusakan dini.
2. Pengawasan fisik dan administrasi, agar seluruh paket berjalan sesuai standar.
3. Transparansi data, agar masyarakat dapat mengawasi secara terbuka.
DBMPR menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur akan terus menjadi prioritas, disertai pengawasan ketat dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan dunia usaha,” kata Agung.
