Porosmedia.com, Bandung – Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, mengapresiasi langkah progresif Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung yang menghadirkan forum diskusi Ngulik (Ngobrol Bareng Unit Layanan dan Inovasi Kota).
Menurutnya, forum ini merupakan ruang strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat terkait penataan infrastruktur jaringan internet agar lebih terkoordinasi, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Infrastruktur internet yang tertata dan terkelola dengan baik akan menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Juniarso dalam kegiatan bertema “Dari Bandwidth ke Layanan Publik: Optimalisasi Infrastruktur Internet untuk Pemerintah Kota”, Kamis, 30 Oktober 2025.
Legislator asal Komisi I ini menegaskan, di era digital, konektivitas bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan telah menjadi aspek strategis dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur digital di wilayah pinggiran kota yang mencerminkan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dan konsistensi tata kelola digital di tingkat daerah.
Sebagai mitra pengawasan, DPRD Kota Bandung berkomitmen mendukung upaya Pemkot dalam memperkuat ekosistem digital, dengan memastikan setiap kebijakan atau investasi di bidang ini berdampak langsung pada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membangun sistem digital harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan. Kita ingin Bandung menjadi kota yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga nyaman, tertib, dan humanis,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi menuntut aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi digital.
“Masyarakat Kota Bandung sudah sangat adaptif terhadap teknologi. Berdasarkan penilaian Kementerian Kominfo melalui Indeks Masyarakat Digital (IMD), Bandung menjadi kota dengan tingkat literasi digital tertinggi di Indonesia. Artinya, masyarakat sudah melek digital, dan pemerintah tidak boleh tertinggal,” tegas Yayan.
Ia menambahkan, tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan stabilitas layanan digital kini semakin tinggi. Gangguan jaringan atau sistem pelayanan berbasis internet langsung berdampak pada kepercayaan publik.
“Kalau layanan online mati, masyarakat langsung bereaksi. Kalau internet lambat, mereka komplain. Artinya, infrastruktur digital kini setara dengan kebutuhan dasar lain seperti air dan listrik,” ujarnya.
Yayan menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 1.000 menara telekomunikasi di wilayah Kota Bandung. Namun, berdasarkan kajian bersama PT Telkom Indonesia, jumlah tersebut masih belum ideal untuk menopang kebutuhan konektivitas warga.
“Bandung masih membutuhkan sekitar 700 menara tambahan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan jaringan, apalagi dengan pergeseran perilaku digital masyarakat dari audio ke video, serta penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI),” paparnya.
Selain keterbatasan infrastruktur menara, ia menyoroti masalah klasik yakni semrawutnya kabel serat optik (FO) yang menggantung di udara dan mengganggu estetika kota. Banyak di antaranya sudah tidak aktif atau tidak berizin.
“Setiap Selasa kami bersama Apjatel rutin melakukan penertiban kabel udara berdasarkan aduan masyarakat. Banyak kabel yang sudah tidak digunakan, bahkan tidak memiliki izin resmi,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, mulai Jumat, 31 Oktober 2025, Diskominfo akan melaksanakan pembersihan kabel udara di kawasan Jalan Buahbatu. Sebanyak 30 kabel udara akan dipotong dalam dua minggu, sebagai bagian dari program pemindahan jaringan ke jalur bawah tanah (ducting).
“Ada sekitar 750 kabel yang akan dipindahkan ke bawah tanah agar tampilan kota lebih rapi dan aman. Kami berharap dukungan DPRD, camat, dan lurah agar penataan ini berjalan lancar tanpa menimbulkan blank spot,” ujar Yayan.
Yayan juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur digital. Ia meminta aparat wilayah dan masyarakat ikut menjaga menara dan jaringan kabel agar tidak dirusak atau dihambat.
“Gangguan terhadap tower atau kabel akan berdampak langsung pada layanan publik. Karena itu, kami mohon dukungan penuh dari seluruh elemen untuk ikut menjaga infrastruktur digital,” pintanya.
Menurut Yayan, keberhasilan transformasi digital tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan melalui sinergi dengan penyelenggara telekomunikasi dan asosiasi industri.
“Tanpa kolaborasi dengan penyedia jaringan dan asosiasi seperti APJATEL dan APJII, mustahil kita bisa memperluas konektivitas hingga ke seluruh pelosok kota. Semoga forum Ngulik kali ini menjadi langkah nyata menuju Bandung yang semakin terkoneksi dan berdaya digital,” tuturnya.
