Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung kembali mencoba peruntungan dalam ajang tahunan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang digelar Kementerian PANRB, dengan mengirimkan 15 inovasi pelayanan publik dari berbagai sektor. Pengiriman ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Pendopo Wali Kota, Rabu (11/6/2025).
Farhan mengapresiasi kreativitas dan kerja keras perangkat daerah yang dinilai berhasil menciptakan sistem dan aplikasi pelayanan. Namun di tengah apresiasi itu, terselip tantangan lama yang belum benar-benar tuntas: fragmentasi sistem digital dan tumpang tindih antar aplikasi.
“Saya bangga karena kita bisa menghasilkan banyak inovasi, dari yang benar-benar baru hingga pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Intinya, semua harus bisa memberi manfaat lebih baik untuk warga,” kata Farhan.
Namun realitas di lapangan kerap menunjukkan bahwa aplikasi yang diluncurkan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga secara langsung. Banyak di antaranya hanya berfungsi seremonial atau berhenti pada sekadar “gimmick digital”. Dalam konteks ini, dorongan Farhan untuk melakukan audit integrasi aplikasi menjadi sangat krusial.
“Saya masih mencari metode yang pas untuk mengaudit integrasi semua aplikasi yang kita miliki. Tapi saya yakin, kalau semua terintegrasi dengan baik, pelayanannya akan jauh lebih efisien,” tambahnya.
Ajang KIPP sendiri akan melalui seleksi administrasi pada Juni, dilanjutkan tahap penilaian hingga Agustus 2025. Inovasi yang lolos akan masuk Top 99 atau bahkan Top 45 nasional. Namun, publik bertanya, apakah inovasi yang diajukan memang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat atau hanya menambah deret aplikasi yang tidak terpakai?
Berikut daftar 15 inovasi Pemkot Bandung yang diikutsertakan tahun ini:
1. LAMAN HATI – Manajemen Kesehatan Hewan (DKPP)
2. SIGAH DISTING – Deteksi Dini Stunting (Kel. Panjunan)
3. SUHUNAN – Sistem Urusan Hunian (Disperkim)
4. NEW BIMA – Manajemen Ketenagakerjaan (Disnaker)
5. SI PATEN – Data Gender dan Anak (DP3A)
6. YES JITU – Kesejahteraan Sosial Terpadu (Dinsos)
7. SIKDA – Informasi Kesehatan Daerah (Dinkes)
8. WARGA PEDIA – Digitalisasi Data Penduduk (Kec. Mandalajati)
9. SALAMAN – Layanan Dukcapil Online (Disdukcapil)
10. SIMKURING – Monitoring Kegiatan UPTD (DSDABM)
11. E-PENTING – Pendataan Stunting Digital (Diskominfo)
12. E-SIP – Integrasi Perbendaharaan (BKAD)
13. SIMPELMAN – Pelayanan Pemakaman (DCKBTR)
14. CIJERAH SOPAN – Stop Perkawinan Anak (Kel. Cijerah)
15. HAY.U GAMPIL – Kemudahan Perizinan (DPMPTSP)
Di atas kertas, daftar tersebut terlihat menjanjikan. Tapi tantangannya bukan hanya soal inovasi—melainkan relevansi, keterpakaian, dan integrasi. Ratusan aplikasi sebelumnya yang tidak terpakai atau mubazir menjadi catatan tersendiri bagi Pemkot Bandung.
Pengajuan dilakukan melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) milik Kementerian PANRB. Di akhir sambutannya, Farhan berharap upaya ini membawa hasil:
“Bismillah, semoga usaha kita membuahkan hasil yang membanggakan dan inovasi-inovasi ini bisa bermanfaat secara nyata untuk masyarakat. Saya berharap terus muncul inovasi lain, dan menjadi juara di hati masyarakat Kota Bandung.”
Namun publik Bandung kini menanti, bukan hanya daftar panjang aplikasi dan penghargaan, melainkan layanan publik yang betul-betul terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
