Bandung, porosmedia.com – Sebelumnya, Kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memenangkan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melawan kubu Muchdi Purwoprandjono dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ihwal kepengurusan Partai Berkarya.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 16 Pebruari 2021,” demikian bunyi putusan tertanggal 1 September 2021 yang tertulis dalam situs PTUN Jakarta, dikutip Senin, 6 September 2021.
Kemenangan Tommy Soeharto tersebut menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025, dua-duanya tertanggal 30 Juli 2020. (net)
Namun atas dasar tersebut, bukan berarti pengurus di bawah Mayjen (Purn) TNI Muchidi Purwopranjono tidak sah dan tidak di akui, tegas Ir. H. Gunawan Hasan, Ketua DPW Jabar, Rabu (23/02/2022) di Hotel Grand Cordela Jalan Soekarno-Hatta, No.791, Gede Bage, Kota Bandung, dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan DPW Jabar dan DPD Kabupaten/Kota Se-Jabar Partai Berkarya.
menurut Gunawan Hasan perselisihan itu pasti ada dalam politik, apalagi mengurus partai. namun perlu diketahui, pengurus resmi Partai Berkarya Ketua Umum mantan Panglima Kodam Tanjungpura, di Kalimantan dan Dewan Pertimbangan Partai Hutomo Mandala Putra dari hasil Munaslub.
“kami Partai Berkarya berseragam putih diakui KPU dan siap menjadi anggota KPU mendatang. sudah kokoh pengurus Partai Berkarya, apalagi di Jawa Barat”, imbuh Gunawan Hasan, yang meminta bersatulah bagi yang berselih jangan ada perpecahan.
ditanggapi perseteruan tersebut, disela acara, senada dikatakan Sekjen DPW Partai Berkarya Drs.Priana Wirasaputra, MM bahwa kepengurusan kami tidak diakui adalah salah besar. Surat Kepengurusan DPW Jabar resmi dari DPP Partai Berkarya yang memiliki landasan hukum keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025, dua-duanya tertanggal 30 Juli 2020.
bahkan kepengurusan kami sudah sah dan ada dalam sistem informasi politik yang ada di KPU. bilamana ada kepengurusan lain, dasar hukumnya apa. “lihat di acara deklarasi ini, semua pengurus dari DPP Partai Berkarya hadir. apakah ini pengakuan resmi? terang Drs.Priana Wirasaputra, MM.
lanjut Priana, jika ada proses hukum dalam Partai Berkarya, memang betul belum ingkrah. karena masih ada proses kasasi. bahkan SK yang kami miliki juga tidak dicabut oleh Kemunham, berarti legal standing kami sangat jelas, tambah Priana beberkan.
Acara Deklarasi dan Pengukuhan DPW Partai Berkarya Jabar
Menjelang pemilu tahun 2024. 25 DPD Kabupaten/Kota se Jabar, diminta siap bertarung dan diminta minimal 10% di Jabar terverifikasi, minta Mayjen (Purn) TNI Muchidi Purwopranjono,
“mulai sekarang, bekerja lebih serius. tingkatkan kinerja kalian dengan baik,” tegas jendral yang lahir tanggal 15 April 1949.
mantan Komandan Kopassus ini juga memberikan bekal pengalaman politiknya kepada jajaran pengurus DPW Partai Berkarya Jabar, yang diantara hadir Ketua OKK DPW Jawa Barat Mochamad Monang, SE, Ketua DPD Kab. Purwakarta Asep Saefulloh, Ketua DPD Kab. Bandung H.Edi Efendi.
bahkan menurut Ketua DPD Kab. Purwakarta Asep Saefulloh seluruh pengurus partai akan berusaha dan bekerja keras. selain itu, akan meningkatkan posisi Fraksi Partai Berkarya yang mendapatkan 1 kursi.
“besok di masing- masing dapil yang ada di Kab. Purwakarta harus mendapatkan kursi”, ucap Asep Saefulloh dengan semangat.
berbeda strategi politik dari Kab. Bandung yang diketuai H. Edi Efendi yang menilai kadernya banyak di kalangan Milineal. karena itu, kami bentuk organisasi sayap partai AMPB (Angkatan Muda Partai Berkarya) karena banyak program kerja yang harus singkron dengan pemuda, pungkas Edi Effendi, di dampingi para pengurus Kab Bandung. (jt)
