Porosmedia.com, Bandung – Kekecewaan mendalam dirasakan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam berbagai organisasi pers di Jawa Barat, setelah usulan kegiatan Dialog Masyarakat Pers Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditolak mentah-mentah. Alasannya: tidak tersedia anggaran.
Padahal, kegiatan tersebut digagas sebagai ruang terbuka guna membangun komunikasi yang sehat antara pers lokal dengan pemangku kebijakan daerah. “Kami tidak sedang meminta dana untuk seremoni. Kami mendorong dialog agar tidak ada kebuntuan komunikasi antara pers dan pemerintah. Tapi ditolak begitu saja. Ini menunjukan bahwa Pemprov Jabar tidak memiliki komitmen membangun ekosistem pers yang sehat,” ungkap Sony Ketua JMSI Jawa Barat (Jurnalis Media Siber Indonesia) penggagas dialog dari kalangan pers.
Penolakan ini memicu reaksi keras dari kalangan jurnalis. Dalam grup diskusi internal yang beredar, Dede Gumilar dari JMSI menyebut respons Pemprov sebagai “lier”—menyiratkan bahwa pihak pemerintah bersikap tidak jujur dan inkonsisten terhadap narasi dukungan terhadap media. Sementara itu, Syahadat Akbar dari JBN (Jurnalis Bela Negara) sekaligus pengurus inti JMSI menulis, “Semua kena prank, ku gubernur konten”, merujuk pada gaya komunikasi Pemprov Jabar yang selama ini dinilai lebih fokus membangun citra konten digital ketimbang dialog substansial dengan stakeholders nyata, termasuk pers.
Wartawan Pipih Fendy dari JMSI menilai, sudah saatnya media bersikap lebih kritis dan tidak lagi tunduk pada pola relasi “pencitraan”. “Kudu rada galak beritana… ulah landai wae,” tulisnya. Dalam konteks ini, ia mengajak sesama jurnalis untuk tidak sekadar melaporkan berita yang datar, tetapi menggugat struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada keberlanjutan media lokal.
“Kami kecewa. Ketika pers dibutuhkan untuk menyebarluaskan program pemerintah, kita dicari. Tapi saat kita ingin berdialog, pintu tertutup,” ujar Deni pengurus JMSI lainnya.
Sejumlah pengamat komunikasi menilai, gaya kepemimpinan yang terlalu sibuk membangun “personality branding” lewat konten viral justru mengabaikan ekosistem informasi publik yang sehat dan berimbang. Dialog semacam ini seharusnya menjadi ruang strategis untuk membahas hal-hal mendesak seperti perlindungan jurnalis, transparansi informasi, hingga ketahanan media lokal dari serbuan platform digital besar.
“Gubernur bisa viral tiap minggu, tapi apakah ia mau berdialog dengan para jurnalis di daerah yang setiap hari berjibaku menjaga informasi publik tetap hidup? Ini soal keberpihakan,” kata Praktisi Media Sarja Sutamso.
Meski ditolak oleh Pemprov, para jurnalis menyatakan tidak akan berhenti. “Kita akan tetap upayakan agar acara dialog ini bisa terwujud. Mungkin masih ada stakeholder di Jabar yang peduli dengan masa depan pers lokal,” tutur Sony.
Para jurnalis tengah menjajaki dukungan dari berbagai elemen, termasuk legislatif, tokoh masyarakat, dan pengusaha daerah yang peduli pada kebebasan pers dan keberlanjutan media lokal.
_______
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Tamansari No. 55, Bandung 40132
Telepon: (022) 2502898 | Faksimili: (022) 2511505
Website: https://diskominfo.jabarprov.go.id
Email: [email protected]
—
Bandung, 13 Juni 2025
Nomor : 2872/KPG.15.04/SEKRE
Sifat : Biasa
Lampiran : –
Hal : Balasan Pengajuan Proposal Kegiatan
Kepada
Yth. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
Provinsi Jawa Barat
Di TEMPAT
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat dari Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Barat Nomor 013/JMSI-JBR/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Dialog Masyarakat Pers Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini belum dapat memberikan bantuan terhadap kegiatan dimaksud dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan pengertiannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT
[Ditandatangani secara elektronik]
Dr. Ir. Ika Mardiah, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681015 199403 2 001
Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Yth. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
—
Catatan:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat diverifikasi melalui pemindaian QR Code atau akses tautan berikut: https://signature.jabarprov.go.id
________
JMSI adalah singkatan dari Jaringan Media Siber Indonesia. Ini adalah organisasi yang mewadahi perusahaan media siber (online) di Indonesia. JMSI bertujuan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional, serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam pembangunan nasional dan daerah.
Berikut beberapa poin penting tentang JMSI:
Organisasi Konstituen Dewan Pers:
JMSI diakui sebagai salah satu organisasi konstituen Dewan Pers.
Tujuan:
Membangun ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berkualitas, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional dan daerah.
Fungsi:
Menjadi wadah bagi perusahaan media siber, menjalin kemitraan dengan pemerintah, dan berkontribusi pada kemajuan pers Indonesia.
Perkembangan:
JMSI telah berkembang di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki peranan penting dalam dunia pers digital.
Hari Jadi:
Peringatan hari jadi JMSI biasanya dirayakan bersamaan dengan Hari Pers Nasional.
Harapan:
Diharapkan JMSI dapat menjaga kondusivitas, mendorong kredibilitas media siber, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.
