Begini Konsep Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB

Avatar photo

Porosmedia.com, Nabire – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (15/11/2024). Di sana, Ribka membicarakan berbagai persoalan. Di antaranya terkait pembangunan manajemen pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Kata Ribka, pembangunan di keempat DOB itu butuh waktu, energi, dan tenaga besar. Meski begitu, ia optimistis pemekaran itu akan berdampak positif bagi masyarakat Papua.

“Kita fokus untuk membangun sistem pemerintahan. Saya pikir kalau orang yang bekerja khususnya di pemerintahan sipil pasti tahu dan merasakan betapa beratnya,” katanya, dalam siaran tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Ribka menambahkan, membangun keempat DOB bukan hal mudah. Selain fasilitas sangat terbatas, mereka dituntut mampu membuat regulasi, produk peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Gubernur (Pergub).

Dari keempat DOB, kata Ribka, Papua Tengah adalah paling aktif membuat Pergub dan peraturan lain.

“Hampir sekitar 46 produk peraturan yang kami buat dan ini melelahkan, banyak kegiatan rintisan dalam satu setengah tahun ini,” ujarnya.

Baca juga:  DPKP Gelar Monitoring Dan Evaluasi Program Kawasan Kumuh

Meskipun telah berhasil melahirkan 46 produk hukum daerah, lanjutnya, masih banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan. Ini termasuk pembangunan sistem pemerintahan, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembentukan lembaga-lembaga penting seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pertama di Indonesia.

“Mensukseskan Pilkada (Serentak) pertama kali se-Indonesia tanpa ada pengalaman,” tukasnya.

Selain itu, ia menekankan, pekerjaan penting lain adalah pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan, serta menyiapkan kantor dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) juga menjadi perhatian utama.

“Saya dorong segera DPRK harus selesai Desember. Ini lagi saya kerjakan di Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh Papua,” jawabnya.

Ceppy Febrinika Bachtiar