Porosmedia.com, Bandung – Dalam rangka meninjau Bank Bandung sebagai mitra strategis tempat penyimpanan administrasi keuangan KMP sekaligus penguatan kerja sama dengan UMKM, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin bersama para pemangku kepentingan terkait perlu mempersiapkan beberapa hal penting, antara lain:
1. Pengembangan Administrasi Keuangan
Membangun sistem administrasi keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pengelolaan keuangan KMP dan UMKM.
2. Kerja Sama dengan Bank Bandung
Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan Bank Bandung guna memperluas akses pembiayaan bagi KMP dan UMKM.
3. Pengembangan Program Keuangan
Merancang program keuangan yang sesuai dengan kebutuhan KMP dan UMKM, meliputi skema kredit, tabungan, investasi, dan produk keuangan lainnya.
4. Peningkatan Kapasitas SDM
Menguatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kota Bandung serta stakeholder terkait agar lebih profesional dalam mengelola keuangan KMP dan UMKM.
5. Pengawasan dan Evaluasi
Melakukan evaluasi berkala terhadap program keuangan yang dijalankan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan program.
Aspek Pendukung yang Perlu Dipertimbangkan
1. Pengalaman dan Keahlian
Memanfaatkan pengalaman H. Erwin sebagai pengusaha dan politisi dalam merumuskan program keuangan yang relevan dan aplikatif.
2. Kemitraan dengan Stakeholder
Memperkuat jejaring dengan Bank Bandung, UMKM, dan KMP agar kebijakan keuangan yang dikembangkan tepat sasaran.
3. Pemanfaatan Teknologi
Mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Dukungan Birokrasi Pusat
Untuk memperkuat efektivitas KMP, perlu diupayakan kemudahan birokrasi dari pemerintah pusat. Alasan utamanya:
Peningkatan Efisiensi: Proses administrasi yang lebih sederhana akan mempercepat pengelolaan dana.
Pengurangan Biaya: Prosedur yang ringkas dapat menghemat biaya dan anggaran.
Peningkatan Transparansi: Pengelolaan dana menjadi lebih akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
Langkah strategis yang dapat ditempuh:
Konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memahami regulasi terkait.
Menyusun proposal resmi dan terstruktur mengenai rencana pengelolaan serta mekanisme pengawasan dana.
Memperkuat kerja sama dengan Bank Bandung sebagai mitra lokal dalam implementasi program.
Peran Direksi dan Komisaris Bank Bandung
Direksi:
Direktur Utama: Yusuf Saadudin – memimpin dan mengawasi operasional bank.
Direktur Kepatuhan: Joko Hartono Kalisman – memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Direktur Korporasi & UMKM: Mulyana – mengembangkan pembiayaan sektor korporasi dan UMKM.
Direktur Konsumer & Ritel: Nunung Suhartini – memperluas bisnis konsumer dan ritel.
Direktur Operasional & TI: Ayi Subarna – mengelola operasional dan sistem teknologi informasi.
Direktur Keuangan: Hana Dartiwan – menjaga stabilitas dan pengelolaan keuangan bank.
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen: Mardigu Wowiek Prasantyo, Helmi Yahya, dan Novian Herodwijanto – mengawasi serta memberi masukan dengan perspektif independen.
Komisaris: Herman Suryatman, Rudie Kusmayadi, dan Tomsi Tohir – menjalankan fungsi pengawasan dan memberi saran strategis kepada direksi.
Catatan ini dapat menjadi dasar diskusi sekaligus kajian lebih mendalam agar kebijakan keuangan KMP yang diturunkan dari pusat ke Bank Bandung berjalan dengan perencanaan matang, profesional, transparan, serta akuntabel.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politikus
R. Wempy Syamkarya
