Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mewujudkan sistem transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh warganya. Komitmen ini mengemuka dalam diskusi Parlemen Talks edisi Selasa, 27 Mei 2025, yang diselenggarakan di Studio Radio Sonata. Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, dan Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kurnia.
Rendiana Awangga menegaskan bahwa transportasi publik merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian serius DPRD Kota Bandung. Ia mengungkapkan pengalamannya sejak duduk di bangku SMP, yang harus menempuh perjalanan jauh dengan moda transportasi umum yang hingga kini belum banyak mengalami perubahan signifikan.
“Transportasi publik kita tidak cukup mengalami perubahan berarti. Padahal, solusi kemacetan di Kota Bandung yang paling efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik,” ujarnya.
Rendiana menekankan pentingnya revolusi sistem transportasi publik secara sistemik, bukan sekadar perbaikan bertahap. Salah satu program strategis yang kini tengah didorong adalah penerapan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, yang diharapkan dapat menjadi pendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
“BRT ini harus jadi tulang punggung transportasi publik di Bandung. Tapi jangan lupa, perlu ada feeder yang menjangkau area-area yang belum terlayani. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin masyarakat akan lebih memilih naik transportasi publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh operator transportasi publik, meliputi aspek ketepatan waktu, kenyamanan, dan keterjangkauan tarif. DPRD pun telah menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran subsidi layanan publik (Public Service Obligation atau PSO) sebesar Rp56 miliar pada tahun 2026.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Dishub Kota Bandung, Asep Kurnia, menjelaskan bahwa kemacetan di Kota Bandung merupakan permasalahan lintas wilayah yang mencakup kawasan Bandung Raya. Oleh karena itu, BRT Bandung Raya diharapkan menjadi solusi kolektif yang terintegrasi antarwilayah.
“BRT ini mirip dengan TransJakarta, dengan jalur khusus (dedicated lane) sepanjang 21 km di Kota Bandung. Jalur ini akan menghubungkan titik-titik strategis, dari Jalan Jakarta, Sudirman, Tegalega, Alun-Alun, dan kembali ke kawasan timur,” jelas Asep.
Ia menambahkan, untuk memenuhi standar layanan minimal, beberapa ruas jalan di Kota Bandung akan direkayasa agar dapat difungsikan sebagai jalur khusus BRT.
“BRT ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah komitmen terhadap masa depan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” imbuhnya.
DPRD dan Pemerintah Kota Bandung pun menyatakan kesepakatan bahwa mewujudkan masa depan transportasi publik yang inklusif membutuhkan kolaborasi aktif dari semua pihak: pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Diharapkan, hadirnya BRT Bandung Raya dapat menjadi titik balik transformasi sistem transportasi yang berkelanjutan di Kota Bandung,” pungkas Asep.
