Porosmedia.com, Jakarta – Pusaran masalah multidimensi yang kian kompleks, dari krisis ekonomi, maraknya korupsi, hingga meningkatnya premanisme di ruang publik, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi pilar utama solusi nasional. Ia mengingatkan, tanpa institusi hukum yang kredibel, semua agenda strategis Presiden Prabowo Subianto berpotensi mandek di tengah jalan.
“Bangsa ini sedang menghadapi badai multidimensi. Daya beli rakyat merosot, pengangguran meningkat, dan korupsi masih bercokol di banyak sektor. Presiden Prabowo sudah menunjukkan arah perbaikan, tetapi kalau aparat hukum tidak berbenah, reformasi hanya tinggal narasi,” tegas Bamsoet dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Sebagai mantan Ketua DPR dan Ketua MPR, Bamsoet tak segan mengkritik praktik tebang pilih dalam penanganan hukum yang hingga kini mencederai rasa keadilan publik. Menurutnya, terlalu banyak kasus besar yang dipetieskan, sementara rakyat kecil cepat dihukum.
“Mengapa kasus korupsi jumbo seperti di sektor infrastruktur atau pajak nyaris tak bergeming? Publik menyaksikan sendiri—hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini ancaman bagi legitimasi negara,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Bamsoet menyoroti fenomena premanisme yang kini tak hanya menyasar jalanan, tetapi juga masuk ke ranah proyek, pasar, hingga distribusi logistik. Baginya, premanisme bukan sekadar persoalan kriminal, tetapi cermin ketimpangan struktural.
“Premanisme itu musuh investasi. Kalau iklim usaha terus diganggu, siapa yang mau tanam modal? Penegak hukum harus bertindak cepat, tapi juga membuka ruang untuk menyelesaikan akar masalah—yaitu ketimpangan dan kemiskinan,” jelas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan FKPPI, Bamsoet juga mengingatkan bahaya laten jika aparat hukum lamban membaca eskalasi konflik sosial seperti demo buruh dan konflik agraria.
“Jika penegak hukum tidak proaktif, kita akan panen masalah baru. Kita butuh sinergi antara Polri, Kejaksaan, KPK, dan pemda untuk deteksi dini serta solusi hukum yang preventif dan restoratif,” katanya.
Ia menyebut bahwa di tengah tekanan global—dari potensi resesi, gejolak geopolitik hingga lonjakan suku bunga dunia—hukum yang adil dan konsisten adalah jangkar stabilitas nasional. “Negara kuat bukan karena senjata, tapi karena kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu dibangun lewat keadilan yang nyata, bukan slogan,” tandasnya.
Di penghujung pernyataannya, Bamsoet menyampaikan harapan besar pada 2025 sebagai tahun konsolidasi hukum. “Jangan sampai institusi hukum justru menjadi penghambat reformasi. Saatnya mereka jadi garda depan perubahan. Jika hukum berdiri tegak, maka rakyat akan berdiri bersama negara.”
