Porosmedia.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan oleh TNI Angkatan Darat. Gagasan ini digulirkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan nasional melalui perekrutan 24.000 tamtama yang akan disebar ke 514 kabupaten/kota dengan mandat khusus: menggarap lahan pertanian hingga pelayanan kesehatan dasar.
Bamsoet menyebut program ini sebagai terobosan strategis, namun juga menggarisbawahi perlunya kesiapan TNI dan masyarakat sipil menghadapi ancaman non-konvensional, khususnya bentuk-bentuk perang generasi kelima (5GW). Dalam forum “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025” di Graha Zeni Pusziad, Jakarta, Rabu (11/6/2025), Bamsoet menyerukan perlunya redefinisi pertahanan nasional dalam konteks “accelerated warfare”—perang yang berlangsung cepat, tak kasatmata, dan sarat manipulasi opini publik.
“Hari ini kita hidup dalam dunia di mana dominasi bukan lagi ditentukan oleh senjata, tetapi oleh narasi, algoritma, dan disinformasi. Negara bisa jatuh tanpa satu peluru pun ditembakkan,” kata Bamsoet.
Menurutnya, Indonesia tengah “tidur dengan musuh” karena berbagai ancaman siber, infiltrasi budaya, dan propaganda digital menyelinap tanpa disadari ke ruang-ruang privat dan publik masyarakat. Di tengah populasi digital Indonesia yang mencapai 213 juta pengguna internet (We Are Social & Kepios 2024), potensi kerentanan terhadap penetrasi asing dan perang opini menjadi sangat besar.
Bamsoet menyinggung minimnya kesadaran kolektif terhadap ancaman siber dan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam membangun sistem pertahanan informasi nasional. Ia juga menyoroti bahwa serangan terhadap institusi pemerintah dan swasta mengalami lonjakan drastis, sementara langkah konkret untuk memperkuat sistem siber nasional masih belum proporsional.
“Ancaman yang kita hadapi bersifat multidimensi, sehingga tidak cukup ditangkal hanya dengan pendekatan militer klasik. Kita perlu sistem keamanan komprehensif yang melibatkan masyarakat sipil, sektor teknologi, dan seluruh komponen bangsa,” tegas Ketua MPR RI ke-15 ini.
Dalam konteks ini, Bamsoet menekankan pentingnya Keluarga Besar TNI (KBT) sebagai agen kontra-narasi. Ia mengajak mereka aktif hadir di ruang-ruang publik dan media sosial untuk membendung gelombang disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang terus menggerogoti kesatuan nasional.
“KBT harus jadi pelurus arus. Jangan hanya diam. Bangun narasi kebangsaan yang inklusif, jaga akal sehat masyarakat, dan lawan segala bentuk infiltrasi yang mengancam integritas bangsa,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Brigjen TNI Taufiq Shobri (Wakil Aster Kasad Bidang Tahwil Komsos dan Bhakti TNI), Prakoso (Deputi Hubungan Antar Lembaga BPIP), Cecep Agus Supriyatna (Asdep Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam), serta Aang Witarsa Rofik (Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri).
Rekomendasi strategis Bamsoet menyoroti arah baru pertahanan nasional yang tidak lagi berporos pada kekuatan militer semata, tetapi pada penguasaan informasi, teknologi digital, dan kemampuan menyusun narasi yang menyatukan. Dalam era di mana musuh tak selalu tampak dan serangan bisa datang dari dalam layar, kewaspadaan dan kesadaran menjadi benteng utama.
