Porosmedia.com, Bandung – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anti Korupsi, yaitu Maung Kaboa, Cakra Crisis Center, GEBRAK, dan RAGA, mengumumkan rencana pelaksanaan aksi menyambut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HARKODIA) 2025. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025, dengan titik kumpul di Taman Cikapayang, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Dalam seruan aksi yang disampaikan kepada publik, aliansi ini menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan pengawasan dan transparansi pada sektor pelayanan publik di Kota Bandung, khususnya mengenai tata kelola Perumda Tirtawening.
Aliansi menyampaikan bahwa peserta aksi akan mendatangi tiga institusi: 1. Perumda Tirtawening Kota Bandung, 2. DPRD Kota Bandung, 3. Pemerintah Kota Bandung
Ketiga lokasi tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya menyampaikan aspirasi secara langsung terkait isu-isu tata kelola yang menjadi perhatian mereka.
Dalam pernyataannya, Aliansi Aktivis Anti Korupsi menyoroti tiga poin utama:
1. Mendesak DPRD Kota Bandung untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Perumda Tirtawening, khususnya pada aspek tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong Wali Kota Bandung untuk tidak melakukan perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas (PLT) di Perumda Tirtawening apabila pejabat yang bersangkutan telah memasuki masa purnatugas. Menurut aliansi, hal ini penting untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan administrasi dan tata kelola kepegawaian.
3. Meminta Pemerintah Kota Bandung untuk segera melaksanakan proses open bidding sesuai ketentuan perundang-undangan, agar jabatan definitif dapat diisi dengan mekanisme seleksi yang transparan dan kompetitif.
Aliansi Aktivis Anti Korupsi menegaskan bahwa aksi yang akan digelar bersifat terbuka untuk publik dan akan dilakukan dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi ketertiban umum. Mereka mengajak masyarakat untuk turut mengawasi lembaga-lembaga pelayanan publik dan memastikan bahwa proses pengelolaan BUMD berjalan secara profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Bandung maupun Perumda Tirtawening terkait rencana aksi tersebut. Namun, pihak aliansi menyatakan siap berdialog dengan pemangku kebijakan jika diberikan ruang untuk audiensi selama pelaksanaan aksi.
