Porosmedia.com, Sumedang – Gelaran Pemilihan Kepala Desa Elektronik Digital (Pilkades ElDigi) serentak di 92 desa se-Kabupaten Sumedang pada Rabu (28/10/2026) menjadi laboratorium skala besar bagi modernisasi demokrasi tingkat tapak di Jawa Barat. Dengan melibatkan 279.437 warga dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 295 calon kepala desa, serta 423 Tempat Pemungutan Suara (TPS), perhelatan ini menggeser tradisi pencoblosan konvensional berbasis kertas dan paku menuju mekanisme sentuh layar (touchscreen) menggunakan perangkat tablet.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat meninjau langsung proses pemungutan suara di TPS 01 Kantor Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, menegaskan bahwa digitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan praktik demokrasi dengan adaptasi teknologi masyarakat pedesaan.
”Ke depan, seluruh kegiatan proses pemilihan kepala desa di Jawa Barat semuanya menggunakan perangkat digital,” ujar sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut di sela-sela pemantauan yang berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.
Sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh desa yang menggelar Pilkades di Sumedang, skema serupa sejatinya telah diuji coba secara parsial di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Namun, Sumedang tercatat sebagai daerah pertama yang mengeksekusi sistem digital secara penuh berdasarkan instruksi langsung Gubernur kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dua pekan menjelang hari pemungutan suara.
Efisiensi vs Kesiapan Infrastruktur dan Keamanan Data
Dari kacamata tata kelola anggaran dan logistik, transisi ke sistem elektronik menawarkan pemangkasan biaya produksi yang signifikan karena meniadakan pencetakan serta distribusi surat suara fisik. Selain menekan potensi manipulasi suara di tingkat panitia, penghitungan suara yang terintegrasi secara otomatis juga memangkas waktu rekapitulasi secara drastis dibandingkan penghitungan manual yang kerap memicu kelelahan petugas dan kerawanan sengketa.
”Bayangkan jika jumlah pemilihnya sangat banyak, apalagi ada beberapa jenis pemilihan dalam satu hari, dihitung satu per satu. Dengan pola digital ini, proses penghitungan manual menjadi hilang karena sudah otomatis serta memperpendek jarak distribusi,” papar Dedi Mulyadi.
Meski demikian, akselerasi digitalisasi pemilu di tingkat desa—yang rencananya akan diperluas ke Kabupaten Subang, Cianjur, Ciamis, dan Karawang—menyisakan pekerjaan rumah krusial yang menuntut pengawasan ketat. Pergeseran dari surat suara fisik ke sistem elektronik membawa risiko baru berupa kerentanan siber, potensi kegagalan perangkat keras (hardware) maupun jaringan internet di wilayah blank spot, hingga literasi digital pemilih lanjut usia di pedesaan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, mengakui bahwa aspek teknis dan perlindungan data merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam menjaga marwah demokrasi.
”Meski menggunakan teknologi digital, prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) tetap harus dijaga. Perlindungan data pemilih dan calon kepala desa menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkades berbasis digital,” tegas Ade.
Ia menambahkan, keberhasilan di Sumedang diharapkan menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Jawa Barat, dengan catatan pemerintah daerah wajib memprioritaskan kesiapan infrastruktur teknis, keamanan sistem data, serta kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memastikan pelaksanaan perdana Pilkades ElDigi di wilayahnya berjalan kondusif dan terkendali, sembari mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi transformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
