Porosmedia.com, Bandung – Jabatan dan kedudukan tidak selamanya langgeng. Resmi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Kadisdik Jabar) Wahyu Mijaya dipindahkan menjadi PJ Bupati Cirebon.
Perpindahan ini disinyalir sangat tergesa- gesa, disaat akan adanya penerimaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/SLB yang bisa mempertaruhkan nama baik bidang pendidikan di bumi Pasundan ini.
Bahkan diduga menurut laman berita media online faktaindonesia.com dan saksinews.com pemindahan ini terkait adanya permasalahan. Bahkan anggota DPRD Wakil Ketua Komisi V Jabar Abdul Hadi setelah dikonfirmasi belum tahu alasannya, kenapa di pindah ke Kab. Cirebon jadi Pj. Bupati Cirebon disaat akan adanya penerimaan siswa baru, ungkap Abdul Hadi merasa ingin dalam menggali info tersiar.
Sebelumnya Abdul Hadi sudah memberi nilai terbaik disaat launching kick off PPDB. Kehadiran para pejabat Jabar sangat berkomitmen menentang kecurangan untuk menjalankan yang terbaik di moment PPDB Tahun 2024 ini. Namun, perubahan yang signifikan dari Pj Gubernur tetap kami hargai, jikalau untuk kemajuan dan kebaikan.
Semoga, paska Wahyu Wijaya menjadi Pj Bupati Cirebon tidak memunculkan keraguan dan kurang efektif fungsi di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar, ujar Abdul Hadi.
Ditempat terpisah Pj Gubernur Bey Triadi Mahcmudin menyebutkan PPDB dijamin tetap berjalan meskipun di tengah proses terjadi pergantian pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan Jabar.
Bey mengatakan sudah mengantongi nama pelaksana harian kepala Disdik Jabar. “Kami akan mencari Plh yang tepat.
Yang pasti Plh – nya tidak dari jabatan di bawahnya (eselon III) tetapi dari yang selevel (eselon II). Bisa jadi kadis atau kepala biro,” ujar Bey Machmudin, di Gedung Sate.
“Intinya kami ingin tidak terganggu sama sekali (PPDB), saya yakin sistem birokrasi di Pemprov Jabar sudah baik,” tambah Bey.
Sebagai bentuk komitmen, Pemdaprov Jabar telah membuat pakta integritas yang saat ini telah di turunkan kepada level kepala bidang dan kepala cabang dinas (KCD) untuk sama ikut menandatangani.
“Fakta integritas ini komitmen, jangan membuat hal – hal kecurangan, jadi sesuai dengan norma – norma,” tegasnya.
Di sisi lain, Tarmizi sebagai Ketua Umum LSM BPKP menyikapi pergantian Kadisdik Jabar Wahyu Wijaya oleh Drs. H..Ade Afriandi, M.T yang sebelumnya menjabat sebagai Satpol PP Jawa Barat.
Menurut Tarmizi pergantian yang bersamaan dimulainya PPDB sudah ditentukan dan sesuai regulasi yang sudah disiapkan Kadisdik lama agar bisa tertib, aman, dan adil. Sehingga bisa meminimalisir kecurangan praktek di lapangan. Hal ini juga tambah Tarmizi menyimpulkan kepercayaan masyarakat Jawa Barat dengan seluruh orang tua siswa/i di Jabar untuk tidak berpersepsi salah.
Satu hal lagi, masih kata Tarmizi, persoalan PPDB dari tahun ketahun selalu saja menimbulkan persoalan klasik terutama transparansi data siswa yang diterima dan diduga ada modus yang dimainkan antara orang tua siswa yang tidak masuk kriteria dengan panitia PPDB yang menyebabkan perampasan hak siswa yang seyognya patut diterima karena memenuhi kriteria dan persyaratan di semua sistem baik afirmasi, Zonasi dan prestasi.
Maka dari itu, saya berharap pergantian ini menjadi putusan yang tepat dari Pj. Gubernur Jabar. Tentunya warisan relugasi yang sudah ditetapkan oleh Wahyu Wijaya untuk Drs. H..Ade Afriandi, M.T bisa dipahami, diterapkan dan dijalankan sesuai komitmen fakta integritas bersama.
