​Kisah ini bermula ketika keputusan pengunduran diri secara resmi dinyatakan per akhir Desember 2024. Niatnya sederhana: menyelesaikan semua hal secara elegan dan bermartabat. Pertemuan awal Januari 2025 yang dihadiri jajaran pengurus, penasihat hukum, hingga kehadiran tokoh agama menyiratkan satu pesan: jalan damai sudah diketuk. Kewajiban dituntaskan, kertas klarifikasi ditandatangani di atas meterai kesepakatan untuk tidak saling menuntut di kemudian hari. Bahkan, demi “kedamaian dan kebaikan bersama”, alokasi 25 persen kepemilikan saham yang dijanjikan sejak era perintisan PT Solusi Rahayu Indonesia rela dilepaskan begitu saja tanpa riak.

​Ketika Layar Tangkap Media Sosial Jadi Teror Hukum

​Namun, dalam hukum gaya baru, “perdamaian tertulis” rupanya bersifat sangat fleksibel. Hanya sebulan berselang, di pertengahan Februari 2025, gawai mendadak bergetar membawa Legal Notice. Pemicunya? Sebuah unggahan dari warganet tak dikenal di jagat media sosial. Sang warganet mengutip tangkapan layar artikel berita lama bertahun 2022 saat sang perintis masih menjabat di Koperasi Sampah Bersinar, seraya menambahkan komentar spekulatif yang menyeret-nyeretan instansi kementerian.

​Ajaib. Bagaimana mungkin seseorang dimintai pertanggungjawaban hukum atas komentar atau unggahan pihak asing di media sosial yang sama sekali di luar kendali kontrol dirinya? Apakah kini setiap jejak digital masa lalu yang dikutip warganet secara acak otomatis menjadi delik kesalahan pribadi sang mantan pengurus?

​Pintu Terkunci dan Tembok Bisu

​Ikhtiar damai seolah bertepuk sebelah tangan. Ketika ruang dialog dicoba dibuka melalui fasilitas komunikasi Polresta dan arahan penasihat hukum pihak pelapor agar disampaikan permohonan maaf tertulis—yang murni demi asas kerendahan hati dan ketulusan jiwa—keinginan berjumpa langsung justru membentur dinding tebal.

​Pesan WhatsApp membisu, sambungan telepon tak bersambut. Percobaan mendatangi kediaman maupun kantor secara langsung oleh perwakilan keluarga, orang tua, hingga anak-anak pun harus berujung pada pintu yang tak kunjung terbuka. Sementara itu, pihak pelapor teknis di lapangan menyatakan posisi yang tak kalah unik: sekadar menjalankan arahan atasan dan siap mencabut laporan jika ada petunjuk dari pimpinan tinggi.

​Sebuah lingkaran absurd: yang di bawah menunggu arahan atas, yang di atas enggan membukakan pintu untuk berdialog.

​Merawat Asosiasi Moral di Atas Dialektika Hukum

​Pelajaran terpenting dari dinamika ini bukanlah soal perebutan materi, angka kepemilikan saham, atau gengsi kedudukan. Ini adalah refleksi mendalam bagi dunia gerakan sosial dan penggiat lingkungan di Tanah Air. Betapa rapuhnya konsensus kekeluargaan di hadapan formalitas hukum, dan betapa mudahnya sebuah pengabdian bertahun-tahun terhapus oleh narasi perselisihan yang dipaksakan.

​Melalui tulisan ini, pintu maaf dan ketulusan dialog tetap direntangkan seluas-luasnya demi mengedepankan nilai kasih dan kemanusiaan. Sebab bagaimanapun juga, energi dan perhatian bangsa ini terlalu berharga jika habis terkuras oleh friksi internal, di saat persoalan kelestarian lingkungan dan ujian ekologis nasional memerlukan kerja kolektif yang jauh lebih mendesak.

​

Artikel Drama Saling Memaafkan dan Komedi Hukum di Balik ‘Rumah Sampah’ Kita pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Sungguh sebuah pemandangan yang estetik. Di satu sisi, ada aparat yang konon sedang melakukan “monitoring estetika” di kafe, dan di sisi lain, ada benteng pertahanan yang siap siaga menjaga integritas hukum agar tidak goyah oleh “tatapan mata yang terlalu tajam”.

​Romantisme Koordinasi yang ‘Menegangkan’

​Bagi masyarakat awam yang terbiasa menonton serial detektif, fenomena ini tentu memicu imajinasi liar. Apakah ini bentuk sinergi gaya baru? Sebuah metode koordinasi antar-lembaga yang saking akrabnya, hingga harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi di bawah remang lampu kafe, atau justru sebuah unjuk rasa kasih sayang yang diterjemahkan dalam bentuk patroli ekstra ketat?

​Secara hukum, tentu kita harus patuh pada rilis resmi: semua baik-baik saja. Pertemuan para petinggi di istana dengan senyum merekah dan jabat tangan erat adalah doktrin utama yang wajib kita imani. Jika ada riak-riak kecil di lapangan, itu hanyalah bumbu penyedap dalam semangkuk sup birokrasi.

​Namun, satire yang sesungguhnya bukan berada pada siapa menguntit siapa, melainkan pada bagaimana uang rakyat digunakan untuk mendanai “drama petak umpet” tingkat tinggi ini. Ketika korupsi kelas kakap sedang dibongkar—sebut saja pusaran timah yang nilainya membuat kalkulator rakyat biasa langsung error—perhatian publik justru ditarik ke arah koreografi pasukan di luar pagar.

​Benteng Hukum atau Benteng Ego?

​Ketika sebuah rumah dinas penegak hukum harus dijaga lebih ketat daripada instalasi nuklir, publik sebenarnya sedang diajak merenung: sejauh mana hukum kita bisa tegak tanpa perlu dikawal oleh bayonet? Jika penegak hukumnya saja merasa perlu “saling mengawasi” satu sama lain dengan tensi tinggi, lalu ke mana rakyat kecil harus bersandar ketika hak-hak mereka dijepit oleh ketidakadilan?

​Kita tentu tidak ingin melihat poros penegakan hukum berubah menjadi arena komedi situasi, di mana pasal-pasal hukum kalah pamor oleh adu gengsi seragam. Porosmedia melihat, esensi dari seluruh keriuhan ini adalah ujian transparansi. Publik tidak butuh plot twist baru; publik hanya butuh uang negara kembali, dan para koruptor memakai rompi oranye tanpa perlu ada drama pengawalan yang menyerupai persiapan perang dunia ketiga.

Artikel Menanti Episode Terbaru ‘Sinetron’ Korps Baju Cokelat dan Baju Hijau pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Mari kita bedah fenomena kultural ini dengan kacamata yang sedikit lebih jernih, tanpa harus kehilangan rasa bangga.

​Ritus “Merebut” Jalanan: Musik Perayaan atau Polusi Suara?

​Secara tekstual, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan konvoi sebagai pergerakan bersama dari sejumlah kendaraan untuk tujuan tertentu, seperti keamanan atau upacara. Namun di jalanan kota, definisi ini mengalami perluasan makna yang cukup “kreatif”. Konvoi bukan lagi sekadar iring-iringan logistik atau pengawalan VVIP, melainkan proklamasi kekuasaan auditori.

​Salah satu bumbu wajib dalam ritus ini adalah raungan knalpot bising alias knalpot brong. Secara hukum positif, aturan kita sangat galak. Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sudah mengancam pelanggar persyaratan teknis ini dengan pidana kurungan atau denda materi. Ambang batas desibelnya pun sudah dipatok rapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

​Namun di hadapan psikologi massa, lembaran undang-undang sering kali kalah perkasa dibanding knalpot imitasi. Mengapa kebisingan yang mengganggu ini justru dicintai oleh pelaku konvoi?

​Secara sosiologis, raungan mesin itu adalah alat dominasi. Ada semacam kebutuhan psikologis untuk melakukan amplifikasi euforia. Semakin bising, dianggap semakin megah. Di dalam kerumunan ribuan roda dua, terjadi fenomena deindividuasi—sebuah kondisi psikologis di mana identitas pribadi melebur ke dalam mentalitas kelompok (mob mentality). Remaja yang jika sendirian mungkin akan santun dan taat lampu merah, tiba-tiba menjelma menjadi “penguasa jalanan” saat dikelilingi kelompoknya karena merasa terlindungi oleh anonimitas massa.

​Rapors Merah Kesantunan Remaja di Ruang Publik

​Fenomena ini menjadi pisau bermata dua, khususnya bagi generasi muda. Di satu sisi, komunitas suporter adalah laboratorium sosial yang luar biasa dalam memupuk modal sosial (social capital). Kita tidak bisa menutup mata bagaimana kelompok-kelompok ini mampu menggalang aksi sosial kreatif, mulai dari bagi-bagi takjil hingga donasi bencana alam. Ada rasa sauyunan (kebersamaan) dan kerja tim yang solid di sana.

​Namun di sisi lain, ruang publik sering kali disuguhi tontonan nir-disiplin yang jauh dari nilai kesantunan urang Sunda. Berkendara tanpa helm, berboncengan tiga, hingga aksi saling ejek (psywar) yang kasar di ranah digital menjadi potret buram yang sulit dibantah.

​Bagi masyarakat madani (civil society), tatanan yang beradab haruslah menjunjung tinggi hukum dan hak asasi orang lain di ruang bersama. Ketika ambulans terjebak di tengah kemacetan total (gridlock) akibat perayaan yang meluap, atau ketika lansia dan bayi harus terjaga karena polusi suara semalam suntuk, di titik itulah batasan antara “ekspresi kegembiraan warga” dan “pemaksaan kehendak” menjadi sangat tipis.

​Menuju Kedewasaan Kultural

​Merayakan kemenangan adalah hak kultural yang sah. Sejarah panjang sejak era Perserikatan telah membentuk genetik masyarakat Jawa Barat untuk selalu menyambut pahlawan lapangan hijau mereka dengan pesta rakyat. Kemenangan tersebut adalah katarsis emosional yang valid setelah pengorbanan waktu dan materi yang tidak sedikit.

​Namun, menempatkan kebanggaan pada tempat tertinggi tidak boleh dilakukan dengan cara merendahkan hak-hak warga kota lainnya. Kebanggaan yang sejati tidak lahir dari ketakutan pengendara lain yang terpaksa menepi, melainkan dari rasa hormat yang muncul karena ketertiban yang ditunjukkan.

​Tantangan terbesar bagi kepolisian, manajemen klub, dan para pentolan komunitas hari ini adalah bagaimana mentransformasi konvoi liar yang intimidatif menjadi sebuah pawai budaya yang terorganisasi dan estetik. Sudah saatnya energi raksasa ini diarahkan menjadi kekuatan yang madani. Sebab, mendukung totalitas tidak harus membunuh moralitas, dan menjadi fanatik tidak perlu membuat kita lupa cara menjadi santun. ***

porosmedia

Artikel Membedah Sisi Lain Kegilaan Konvoi: Antara Ekstase Massa dan Ujian Kedewasaan Warga Kota pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Porosmedia.com – Masuknya korporasi skala besar ke sektor industri susu nasional sejatinya memuat angin segar. Sudah terlampau lama Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor yang tinggi. Saat ini, kebutuhan susu nasional berada di kisaran 4,6 hingga 4,7 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi domestik baru mampu menyumbang sekitar 800 ribu hingga 1 juta ton per tahun. Artinya, pasokan lokal baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan, sedangkan 80 persen sisanya masih harus didatangkan dari luar negeri.

​Dari perspektif kedaulatan pangan, ketimpangan ini tentu tidak ideal. Negara sebesar Indonesia sudah sepatutnya memiliki ketahanan struktural dan tidak bersandar pada komoditas impor. Oleh karena itu, ekspansi grup-grup bisnis besar yang membangun peternakan sapi perah terintegrasi (mega farm), mendatangkan indukan produktif, hingga menyiapkan infrastruktur pengolahan modern, merupakan langkah strategis yang positif. Akselerasi produksi mutlak diperlukan untuk memangkas defisit pasokan.

​Namun, kalkulasi di lapangan tidak sesederhana membalik telapak tangan. Aspek yang harus dihitung dengan cermat bukan sekadar seberapa besar volume produksi dapat digenjot, melainkan bagaimana distribusinya dan siapa yang akan bertahan ketika stabilitas pasar terguncang oleh lonjakan pasokan tersebut.

​Dilema Proyeksi MBG dan Realitas Pasar

​Dalam proyeksi pemerintah, kebutuhan susu nasional pada tahun 2029 diestimasikan melonjak hingga 8,5 juta ton per tahun. Struktur angka ini bertumpu pada dua pilar: kebutuhan reguler sebesar 4,9 juta ton dan kebutuhan penunjang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprediksi menyerap 3,6 juta ton.

​Jika instrumen program MBG dimasukkan dalam variabel, serapan pasar memang tampak menjanjikan. Bahkan, jika investasi besar berhasil menaikkan produksi domestik mendekati angka 8 juta ton per tahun (dalam skenario moderat), posisi kita masih berada sedikit di bawah ambang batas kebutuhan total 2029. Dalam konteks ini, ekspansi industri besar terlihat sangat rasional demi mengejar target swasembada.

​Namun, terdapat satu variabel krusial yang wajib diantisipasi: program MBG merupakan kebijakan yang berbasis pada keputusan politik dan kapasitas fiskal negara, bukan cerminan dari permintaan pasar alami (natural market demand). Keberlanjutannya sangat bergantung pada dinamika anggaran, desain program, serta arah kebijakan pemerintahan ke depan. Dinamika politik senantiasa membuka ruang bagi penyesuaian format program, substitusi komponen pangan, atau reposisi urgensi susu dalam menu yang disediakan.

​Di sinilah risiko sistemik mulai mengintai. Jika program MBG mengalami kontraksi atau tidak berlanjut secara penuh, struktur permintaan akan menyusut kembali ke angka reguler, yakni sekitar 4,9 juta ton. Di sisi lain, investasi hulu yang kadung berjalan tidak bisa dihentikan begitu saja secara instan. Sapi-sapi di mega farm tetap harus diperah, pabrik pengolahan harus tetap beroperasi, dan efisiensi biaya tetap harus dikejar.

​Berdasarkan simulasi logis, apabila produksi nasional telanjur menyentuh angka 5,6 juta ton sementara pasar reguler hanya mampu menyerap 4,9 juta ton, maka akan terjadi potensi surplus sekitar 700 ribu ton per tahun. Jika produksi menembus skenario tinggi hingga 8 hingga 9,4 juta ton, maka potensi surplus tanpa serapan MBG bisa berkisar antara 3,1 hingga 4,5 juta ton per tahun. Angka surplus sebesar itu berpotensi memicu guncangan harga di tingkat peternak.

+———————————————————————–+
| SIMULASI POTENSI SURPLUS SUSU TANPA PROGRAM MBG |
+————————————+———————————-+
| Proyeksi Kebutuhan Pasar Reguler | 4,9 Juta Ton / Tahun |
+————————————+———————————-+
| Skenario Produksi 1 (Rendah-Sedang)| 5,6 Juta Ton -> Surplus 0,7 Juta |
+————————————+———————————-+
| Skenario Produksi 2 (Moderat) | 8,0 Juta Ton -> Surplus 3,1 Juta |
+————————————+———————————-+
| Skenario Produksi 3 (Tinggi) | 9,4 Juta Ton -> Surplus 4,5 Juta |
+————————————+———————————-+

Kerentanan di Tingkat Peternak Mandiri

​Dalam mekanisme pasar yang kelebihan pasokan (oversupply), tekanan ekonomi tidak akan terdistribusi secara merata. Pihak yang berada di posisi paling rentan adalah peternak rakyat berskala kecil.

​Mayoritas peternak mandiri hanya memiliki modal kepemilikan beberapa ekor sapi. Mereka tidak memiliki pabrik pengolahan mandiri, minim jaringan distribusi makro, serta memiliki posisi tawar (bargaining power) yang relatif lemah. Mereka sangat bergantung pada rantai pasok tradisional melalui koperasi, pengepul, atau Industri Pengolahan Susu (IPS). Karakteristik susu segar yang cepat rusak (perishable) juga membuat peternak tidak memiliki kemewahan waktu untuk menahan produk; jika hari itu tidak terserap, kerugian material langsung terjadi.

​Saat pasokan melimpah, IPS secara bisnis akan mengutamakan efisiensi. Industri cenderung memprioritaskan pasokan dari peternakan internal milik mereka sendiri, mitra strategis yang volumenya stabil, atau bahan baku impor jika secara keekonomian dan standar industri dinilai lebih kompetitif. Dalam situasi jenuh tersebut, peternak rakyat rawan menghadapi pembatasan kuota serapan, tekanan harga beli, hingga potensi penolakan produk dengan dalih pemenuhan standar kualitas.

​Indikator alarm ini sebetulnya sudah pernah menyala. Pada November 2024 silam, aksi protes peternak di Boyolali dan Pasuruan yang membuang susu segar menjadi potret nyata dari rapuhnya serapan pasar. Kala itu, pembatasan kuota oleh pihak industri memicu gejolak di tingkat hilir. Peristiwa tersebut menjadi preseden penting: di saat Indonesia belum swasembada saja, hasil peluh peternak lokal sempat kesulitan menembus pasar. Lantas, bagaimana jadinya jika produksi nasional melonjak tanpa adanya jaminan serapan yang berkeadilan?

​Menuju Regulasi yang Berkeadilan

​Oleh sebab itu, kehadiran investasi raksasa di sektor persusuan tidak perlu ditolak, melainkan harus dikelola dan diatur melalui instrumen regulasi yang ketat dan berkeadilan. Korporasi besar harus diposisikan sebagai jangkar penguat ekosistem nasional, bukan entitas yang memonopoli hulu hingga hilir secara eksklusif sehingga meminggirkan pemain lokal.

​Negara melalui kementerian terkait wajib hadir untuk memastikan kepatuhan atas beberapa poin strategis:

• ​Kemitraan Jangka Panjang: Mewajibkan industri besar untuk membangun kemitraan inklusif yang nyata dengan peternak rakyat dan koperasi lokal.
• ​Penguatan Kelembagaan: Merevitalisasi peran koperasi susu sebagai agregator dan penjamin mutu produk peternak kecil agar mampu memenuhi standar industri.
• ​Tata Niaga yang Adil: Menyusun regulasi kuota impor yang dikorelasikan secara ketat dengan realisasi serapan susu lokal (local content requirement).
• ​Pembinaan Mutu: Standardisasi kualitas industri harus dibarengi dengan program pendampingan teknis bagi peternak rakyat, bukan dijadikan instrumen eliminasi pasar secara sepihak.
• ​Diversifikasi Pasar: Perencanaan cetak biru persusuan nasional tidak boleh bersandar tunggal pada asumsi program MBG, melainkan harus memperkuat ketahanan pasar sekunder dan industri turunan lainnya.

​Swasembada susu adalah cita-cita yang mulia. Menekan angka impor adalah langkah ekonomi yang tepat. Namun, kedaulatan pangan yang sejati tidak boleh diartikan sebagai sentralisasi produksi di tangan segelintir korporasi besar semata.

​Kita tentu tidak ingin melihat Indonesia sukses menghapus ketergantungan impor susu, namun di saat yang sama harus kehilangan eksistensi para peternak lokal yang selama ini menjadi tulang punggung sektor riil pedesaan. Swasembada harus dibangun bersama rakyat, bukan dengan mengorbankan peternak rakyat.

Artikel Menjaga Asa Peternak Rakyat di Tengah Arus Swasembada Susu pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Porosmedia.com – Fenomena “post-power syndrome” atau depresi pasca-pensiun bukan sekadar urusan psikologis personal, melainkan ancaman produktivitas sosial yang nyata. Banyak individu yang setelah puluhan tahun waktunya “disita” oleh rutinitas korporasi atau birokrasi, mendadak kehilangan orientasi saat masa tugas berakhir. Kondisi ini seringkali menjebak mereka dalam apa yang disebut sebagai “kegiatan kematian”—sebuah fase di mana raga tetap hidup, namun eksistensi dan peran sosialnya mengalami atrofi atau penyusutan.

​Dalam tinjauan sosiokultural, masyarakat Jawa Barat sebenarnya memiliki filosofi ketahanan mental yang sangat relevan, yakni “Tilu Kunci Kahirupan”. Jika dibedah secara kritis, konsep ini merupakan penyeimbang antara spiritualitas, sosialitas, secara ekosistem lingkungan yang mampu menjaga kewarasan sekaligus harkat hidup seseorang.

​Secara objektif, ada tiga pilar utama yang harus dijaga agar seorang individu tetap “hirup” (berarti), bukan sekadar “hurip” (bernapas):

1. ​Transformasi Spiritual (Ngadeuheus ka Gusti): Kedekatan dengan Sang Pencipta bukan hanya ritualitas sempit di atas sajadah. Secara psikologis, ini adalah momen “recharge” mental. Memulai hari dengan pelaporan diri kepada Tuhan menciptakan ketenangan batin yang menjadi modal dasar untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi maupun sosial.
2. ​Rekonstruksi Sosial (Nyambungkeun Duduluran): Banyak pensiunan merasa tidak berguna karena memutus interaksi sosialnya. Padahal, eksistensi manusia diukur dari kebermanfaatannya bagi orang lain (Habluminannas). Memperbaiki fasilitas umum di lingkungan terkecil atau sekadar membangun komunikasi dengan tetangga adalah bentuk afirmasi bahwa peran sosial kita belum berakhir meski jabatan telah lepas.
3. ​Rekonsiliasi Ekologis (Ngamumule Ka Lemah Cai): Manusia adalah bagian dari alam. Interaksi fisik dengan tanah dan tanaman (Habluminal’alam) secara medis terbukti menurunkan kadar kortisol (hormon stres). Ini adalah upaya mengembalikan jati diri manusia sebagai pemelihara bumi, bukan sekadar konsumen.

​Kritik terbesar bagi mereka yang kehilangan pekerjaan adalah kegagalan mengatur ulang ritme hidup. Mereka cenderung terjebak dalam disorientasi waktu. Pola hidup Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh harus diimplementasikan dalam jadwal harian yang terukur namun manusiawi:

• ​Pagi Hari sebagai Momentum Kedaulatan: Mengambil kendali atas diri sendiri melalui aktivitas fisik dan spiritual sebelum dunia luar mulai sibuk.
• ​Siang Hari sebagai Ruang Restorasi: Budaya Kulon Nuur atau tidur siang bukan bentuk kemalasan, melainkan manajemen energi agar otak tetap tajam dan emosi tetap stabil.
• ​Sore Hari sebagai Fungsi Pengasuhan: Menjadi figur yang bijak bagi keluarga dan lingkungan sekitar, memberikan edukasi serta kasih sayang tanpa harus bersifat mendikte.

​Menjadi pensiun atau kehilangan pekerjaan tetap tidak boleh merampas martabat seseorang sebagai subjek hukum dan subjek sosial. Selama seseorang masih mampu melakukan “gerakan kecil” yang berdampak—seperti memperbaiki barang rusak secara mandiri atau menjaga silaturahmi—maka ia tetaplah individu yang berdaya.

​Masyarakat harus sadar bahwa hidup bukan hanya tentang akumulasi materi melalui pekerjaan formal. Hidup adalah tentang bagaimana kita menyatu dengan alam, memperbarui ilmu, saling menyayangi, dan tetap ringan tangan dalam membantu sesama. Tanpa empat pilar tersebut (Asah, Asih, Asuh, Nyatu jeung Alam), hidup hanya akan menjadi ruang kosong yang menyesakkan.

​Meta Data untuk Porosmedia.com:

• ​Focus Keyword: Tilu Kunci Kahirupan, Pasca Pensiun, Irwan Nurwansyah, Pemerhati Sosial.
• ​Tags: Opini, Sosial, Budaya Sunda, Kesehatan Mental, Poros Media, Jawa Barat.
• ​Meta Description: Simak ulasan kritis Irwan Nurwansyah mengenai filosofi “Tilu Kunci Kahirupan” sebagai solusi menghadapi post-power syndrome dan menjaga produktivitas pasca-pensiun.

Artikel Reformulasi “Tilu Kunci”: Melawan Depresi Pasca-Kerja Di Era Modern pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Bagi warga Tunisia, menjalani puasa Ramadan tidak boleh berhenti di titik menahan lapar dan haus saja. Melainkan rasa lapar dan haus yang kita rasakan selama berpuasa harus melahirkan sikap empati, peduli, dan menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Sehingga sikap tersebut dapat menghidupkan hati nurani dan mendorong kita agar dapat berbagi kepada sesama.

Pada Ramadan pertama saya di Tunisia, yang pada saat itu sudah memasuki masa pandemi, membuat pergerakkan manusia di seluruh dunia pun dibatasi. Tak terkecuali dengan saya dan teman-teman pelajar Indonesia di Tunisia. Kami tidak bisa keluar rumah dengan leluasa, warung-warung dan pasar dibatasi, serta masjid-masjid pun ditutup. Tetapi, walaupun semua orang hampir tidak bisa ke luar rumah, kepedulian dan cahaya kasih sayang warga Tunisia dapat secepat kilat masuk ke dalam rumah kami, para pelajar Indonesia di Tunisia.

Ketika itu, setiap hari saya dapat berbuka puasa dengan makanan yang telah dimasak, dibungkus, dan diantarkan langsung ke rumah oleh dermawan asal Tunisia. Saya tidak mengenal mereka dan mungkin mereka pun tidak mengenal saya. Tetapi, perbedaan negara, suku, maupun ras tidak membatasi warga Tunisia untuk dapat berbuat baik kepada siapapun, khususnya kepada kami, warga Indonesia.

Bagi saya, hal ini merupakan nilai-nilai berharga yang harus senantiasa ditanamkan dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Yaitu menumbuhkan sikap empati, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Karena sejatinya setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, aktivitas berbagi ini merupakan aktivitas mulia yang wajib dilestarikan demi tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan hidup.

Dalam waktu yang sama, fenomena berbagi ini pun mengingatkan saya kepada Indonesia, Tanah Air tercinta. Karena karakter gotong royong dan berbagi ini merupakan karakter asli orang Indonesia. Begitu terekam jelas dalam ingatan saya ketika orang tua memasak makanan di dapur, lalu tetangga yang mencium harum masakan tersebut harus juga merasakan kelezatan makanannya. Begitupun sebaliknya, ketika tetangga saya memasak makanan yang harumnya tercium sampai ke luar, sudah otomatis mereka akan datang juga ke rumah saya untuk membagikan makanan yang telah dimasaknya. Sungguh ini merupakan pemandangan indah yang teduh, tenteram, dan harus terus dijaga.

Kembali ke Tunisia. Faktanya, kebaikan dan kepedulian warga Tunisia yang mereka wujudkan dengan berbagi senantiasa dapat saya rasakan. Begitupun pada Ramadan kedua saya dan Ramadan ketiga tahun ini di Tunisia. Kasih sayang mereka terhadap kami para pelajar Indonesia di Tunisia senantiasa mengalir, menemani kemuliaan bulan suci Ramadan yang segala pahala kebaikannya dilipatgandakan.

Ramadan tahun ini memang berbeda dari dua kali Ramadan sebelumnya. Pada bulan Ramadan kali ini saya dapat leluasa pergi ke luar rumah, membeli takjil untuk berbuka, belanja berbagai kebutuhan ke pasar, juga dapat dengan tenang mengikuti sholat tarawih di masjid-masjid.

Tetapi istimewanya, walaupun keadaan dunia berbeda dari tahun sebelumnya, prinsip dan nilai-nilai kebaikan warga Tunisia tidak pernah berubah. Sikap empati dan kepedulian yang mereka wujudkan melalui kesalehan sosialnya dapat saya rasakan di luar rumah, di pasar, maupun di jalanan.

Jangan kaget jika sedang berjalan di tengah pasar, lalu tiba-tiba ada warga Tunisia yang menghampiri dan memberikan buah atau makanan kepada kita dari apa yang telah mereka beli. Karena hal ini yang saya alami dan rasakan pada Ramadan tahun ini.

Inilah hakikat dari karakter seorang Muslim. Bahwasanya sesama umat Muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh pun akan merasakan sakit. Artinya, ketika ada saudara kita yang merasakan lapar, sudah seharusnya kita berempati dan berbagi kepadanya. Begitupun jika saudara kita senang, maka seyogianya kita merasakan senang. Sehingga karakter inilah yang menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama umat manusia.

Saya pun jadi teringat dengan ucapan Almarhum Gus Dur, ia menyampaikan bahwa, “Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya agamamu”. Ungkapan Gus Dur ini menjadi pijakkan bagi kita agar dapat menebar dan menabur kebaikan kepada semua orang, kapan pun dan di mana pun.

Pada akhirnya, kebaikan dan kepedulian kita terhadap orang lain tidak boleh terbatas terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagaimana kebaikan dan kepedulian warga Tunisia terhadap kami, warga Indonesia. Rasa cinta yang mereka wujudkan dengan berbagi telah mendarah daging dalam jiwa dan raganya. Kenyataan tersebut menjadi karakter dan budaya warga Tunisia yang senantiasa melekat dan memberi pelajaran bagi saya. Betapa puasa Ramadan dapat melahirkan kepedulian terhadap sesama dan menghidupkan kemanusiaan kita.

Maka, sesungguhnya Ramadan merupakan jembatan emas menuju kebermaknaan hidup. Tidak hanya menahan hawa nafsu, lapar, dan haus saja, tetapi bulan suci Ramadan ini harus menjadi momentum kita dalam meningkatkan ibadah ritual dan kesalehan sosial. (*)

Oleh :

Nata Sutisna
Mahasiswa Universitas Az-Zaitunah, Tunisia

Artikel Ramadan di Tunisia, Menghidupkan Kemanusiaan Kita pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2.90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat. Survei ini berhasil mengambil representasi sample yang tersebar proporsional dalam skala nasional.

Dengan teknik ini setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample dan pengujian metode pra-research.

Zulkifli Hasan Lebih Disukai Dibanding Prabowo Subianto Paparan survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), menunjukkan tingkat kesukaan publik pada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan jauh mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Zulkifli Hasan berhasil menempati urutan kelima dengan persentase 82.7 persen sebagai tokoh paling disukai, sementara Prabowo Subianto hanya mencapai posisi ke 11 dengan persentase 73.8 persen.

Meskipun dalam skema popularitas, Prabowo Subianto merupakan tokoh paling populer dengan persentase 97.6 persen, hanya saja 26.2 menyatakan tidak menyukai Prabowo. Sementara Zulhas dalam skema popularitas berada di urutan 8 dengan persentase 57.0 persen.

“Zulhas mendapat persepsi baik, karakternya yang tidak menonjol dalam upaya-upaya kontestasi membuatnya jauh lebih disukai dibanding tokoh-tokoh yang giat promosi politik.

Situasi ini menunjukkan masyarakat lebih suka pada tokoh yang terkesan tenang, tidak memaksa diri untuk habis-habisnya membangun popularitas— Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Sementara nama lain yang berada di urutan teratas paling popular di bawah Prabowo adalah Anies Baswedan 86.2 persen, Sandiaga Uno 85.0 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 70.1 persen, Ridwan Kamil 68.5 persen, Puan Maharani 64.8, dan Ganjar Pranowo 63.2 persen.

“Situasi ini menggambarkan jika popularitas tidak menjamin keterpilihan seseorang, karena tokoh populer terbukti miliki tingkat ketidaksukaan publik cukup tinggi. Sementara elektabilitas lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kesukaan. Membaca data ini, bukan tidak mungkin tokoh kelas tengah kian mengejar ketertinggalan —Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan jika lima nama tokoh teratas paling disukai publik lebih banyak berasal dari kalangan yang tidak tidak diunggulkan dalam keterusungan Parpol dalam wacana pencapresan. Secara berurutan tokoh paling disukai publik adalah Sandiaga Uno mencapai 89.3 persen, Dedi Mulyadi 88.6 persen, Ridwan Kamil 86.4 persen, Ganjar Pranowo 84.0 persen, dan Zulkifli Hasan 82.7 persen.

Survei IPO dilakukan pada 15-22 Februari 2022, dengan metode wawancara kepada 1220 responden yang tersebar proporsional skala nasional. Memiliki perhitungan toleransi kesalahan (margin of error) 2.90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen.[]

Survei IPO: Kepuasan pada Kinerja Presiden Meningkat di Masa Pandemi
Indonesia Political Opinion (IPO) kembali mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada 15-22 Februari 2022. Paparan hasil survei IPO menunjukkan kepuasan pada kinerja Presiden meningkat tajam mencapai 69 persen, meningkat dari 51 persen pada periode survei tahun lalu.

Sementara angka ketidakpuasan pada kinerja Presiden tersisa di angka 31 persen.

“Telaah kami, peningkatan ini terjadi karena bertambahnya pengetahuan publik atas kinerja Presiden yang mengemuka, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan terus bergulirnya vaksinasi. Tingkat kepuasan ini bahkan melampaui persentase pemilih presiden Jokowi-Maruf Amin— Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Senada dengan peningkatan kepuasan pada kinerja Presiden, Wakil Presiden Maruf Amin pun takluput dari sorotan survei publik IPO. Maruf Amin dalam perspektif publik memuaskan di angka 43 persen, lebih baik dibandingkan periode Desember tahun lalu yang hanya 31 persen.

“Perubahan mendasar opini publik terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden dan Wakil Presiden, adalah peningkatan kepuasan publik. Meskipun Wapres Maruf Amin masih tetap tertinggal dari opini kepuasan pada Presiden, tetapi cukup baik karena bertambahnya apresiasi pubik. Kondisi ini menandai bertambahnya publik yang percaya pada kapasitas Wapres Maruf Amin. —Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Opini publik pada kinerja pemerintah perbidang juga alami peningkatan, terutama pada bidang Ekonomi yang mencapai 62 persen, bidang sosial menyumbang kepuasan publik sebesar 57 persen. Bidang politik dan hukum mendapatkan persepsi kepuasan terkecil hanya mampu memuaskan 43 persen.

“Kontribusi terbesar peningkatan persepsi publik dari kinerja bidang Ekonomi dan Sosial. Sementara bidang Politik dan Hukum masih berada di bawah 50 persen. Situasi ini menandai secara umum kinerja pemerintah mendapat apresiasi publik— Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Tawarkan Konsep Islam Tengah, Elektabilitas PAN dan Zulkifli Hasan Meningkat

Gagasan soal Islam Tengah yang akhir-akhir ini digaungkan Zulkifli Hasan membuahkan hasil politis, popularitas dan elektabilitas terpantau meningkat mengungguli Nasdem dan PKS, hal itu terlihat dari paparan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO, di mana PAN berhasil memperoleh angka keterpilihan sebesar 5.0 persen, sementara PKS cenderung menurun hanya sebesar 4.3 persen dan Nasdem 4.6 persen.

Posisi ini konsisten dengan perolehan hasil survei pada periode Agustus 2021 yang lalu, di mana PAN berhasil berada di posisi 7 dengan 5.8 persen, dan PKS 4.9 persen. Sementara Nasdem sebelumnya masih lebih unggul dari PAN yakni sebesar 7.8 persen.

“Peningkatan perlahan PAN jika dilihat dari urutan waktu berdekatan dengan kampanye Zulhas soal Islam tengah, terlebih memang ada semacam pertentangan opini antara kelompok Islam radikal dan plural, sehingga memungkinkan gagasan itu berbuah simpati dan dukungan publik pada Zulhas, juga PAN. —Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Menurut Dedi, posisi PAN dalam persepsi publik terkait keterpilihan jika Pemilu dilaksanakan hari ini tidak lagi mengagetkan, pasalnya temuan pergerakan elektabilitas PAN mulai terlihat sejak survei periode sebelumnya. Hal ini diyakini karena PAN berhasil memperkuat jaringan pemilih ditingkat bawah.

“Jika membandingkan popularitas PAN di ruang siber, perbincangan media sosial, mungkin tidak signifikan, tetapi fakta di tingkat bawah dan dalam sebaran nasional, PAN cukup disukai dan dipilih. —Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Analisa Dedi, selain PAN, Zulhas juga alami peningkatan yang lebih baik. bahkan dalam tataran tokoh paling disukai, Zulhas mampu mengungguli nama-nama populer seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Puan Maharani.

“Ini penanda baik, bahwa Parpol yang populer karena promosi politik di ruang maya dan udara, masih dapat diimbangi secara signifikan oleh Parpol yang lakukan kerja langsung di masyarakat, pelibatan publik dalam aktifitas politik diperlukan guna meneguhkan elektabilitas. —Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO.

Lebih lanjut Dedi menuturkan, jika Parpol ingin dikenal dan disukai publik, sekurangnya perlu lakukan tiga hal. Fokus pada promosi politik saja hanya akan membuat Parpol terkenal, tetapi belum tentu mendapatkan konversi keterpilihan dan kesukaan.

“Tiga hal penting bagi Parpol, harus punya gagasan dan ide yang mudah dipahami, terlibat dan melibatkan publik dalam agenda politik, serta menjalankan program pertanggungjawaban sosial politik. Zulhas dan PAN rasanya telah memilih gagasan Islam tengah sebagai solusi persoalan bangsa saat ini, dan itu terlihat berhasil —Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO. (Jt)

Artikel Isu Sosial Kemasyarakatan dan Dampak Konstipasi Politik 2024 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.