​Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (10/6/2026), Koalisi menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah hak mutlak publik. Masyarakat berhak mengetahui peta jalan investasi, rincian proyek yang didanai, serta sejauh mana pengelolaan aset jumbo senilai Rp300 triliun tersebut memberikan dampak kesejahteraan sekaligus perlindungan lingkungan yang nyata.

​Sorotan Tata Kelola: Tertinggal dari INA dan Standar Global

​Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritisi standardisasi tata kelola Danantara yang dinilai belum setara dengan pendahulunya, Indonesia Investment Authority (INA). Hingga saat ini, Danantara tercatat belum terdaftar dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) dan belum mengadopsi Santiago Principles—dua indikator utama transparansi Sovereign Wealth Fund (SWF) di kancah global.

​“Absennya transparansi keuangan yang transparan memicu pertanyaan mendasar terkait standar akuntabilitas yang diterapkan Danantara,” ujar Bhima.

​Bhima memperingatkan adanya potensi double fiscal exposure (paparan fiskal ganda). Risiko ini muncul karena dividen BUMN yang semula masuk langsung ke APBN kini dialihkan ke Danantara. Di sisi lain, lembaga ini masih berpeluang menerima suntikan dana dari APBN. Akibatnya, beban fiskal dan eksposur keuangan negara terhadap performa Danantara berisiko membengkak dari dua arah sekaligus.

​Selain itu, CELIOS juga menyoroti kesenjangan antara klaim komitmen dan realisasi di lapangan. Menurut Bhima, publikasi nota kesepahaman (MoU) bernilai fantastis yang dilakukan Danantara belum dibarengi dengan rincian proyek konkret yang berkelanjutan. Publik masih menanti daftar investasi prioritas yang jelas untuk mengukur sejauh mana lembaga ini berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

​Raport Merah Investasi Hijau: Dominasi Fosil dan Proyek Berisiko

​Kritik terhadap arah investasi Danantara juga datang dari sektor lingkungan. Juru Kampanye Program TrendAsia, Novita Indri, menyayangkan mandat investasi Danantara yang dinilai masih kental dengan corak bisnis bahan bakar fosil. Dari 18 daftar proyek yang diamanatkan pemerintah, porsi untuk proyek energi bersih terhitung minim.

​“Di tengah ancaman nyata bencana iklim seperti fenomena El Niño Godzilla, Danantara justru belum menempatkan proyek energi bersih dan terbarukan sebagai prioritas utama. Ini kontras dengan tren SWF global yang masif melakukan diversifikasi investasi ke sektor hijau,” kata Novita.

​TrendAsia juga memberikan catatan kritis terhadap dukungan Danantara pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Merujuk pada evaluasi beberapa tahun terakhir, proyek PLTSa di berbagai wilayah Indonesia kerap membentur kendala serius—mulai dari problem teknis, tata kelola sampah hulu-hilir, hingga nilai keekonomian proyek yang rendah. Kegagalan mitigasi pada sektor ini dikhawatirkan dapat memicu kerugian pada keuangan publik.

​Mengunci Celah Akuntabilitas dan Risiko Regulasi

​Dari perspektif hukum dan anti-korupsi, Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menggarisbawahi bahwa ruang gelap informasi pada pengelolaan aset Rp300 triliun berpotensi membuka celah penyimpangan (governance loophole). Terlebih, penguatan posisi Danantara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memicu kekhawatiran publik terkait potensi adanya imunitas hukum atau minimnya keterjangkauan pengawasan eksternal.

​Egi menilai ada kontradiksi kebijakan yang nyata. Di satu sisi pemerintah gencar mengampanyekan efisiensi anggaran, namun di sisi lain negara justru mengonsolidasikan sumber daya modal yang sangat besar ke lembaga baru yang mekanisme akuntabilitasnya belum teruji secara terbuka.

​“Ketika Danantara memegang kendali atas BUMN-BUMN strategis, muncul kekhawatiran publik yang wajar bahwa evaluasi tata kelola dan penanganan potensi fraud di internal BUMN tidak akan berjalan proporsional. Padahal, catatan satu dekade terakhir menunjukkan sektor BUMN kerap didera persoalan tata kelola,” urai Egi.

​Langkah Hukum Keterbukaan Informasi

​Sebagai bentuk langkah konkret, Koalisi Danantara Monitor telah resmi mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik kepada BPI Danantara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu, 3 Juni 2026.

​Merespons desakan tersebut, pihak Danantara berkomitmen untuk membuka laporan keuangannya pada akhir Juni ini. Koalisi menegaskan akan terus mengawal janji tersebut dan siap membawa permohonan ini ke Komisi Informasi (KI) jika terjadi ketidakpatuhan.

​Ke depan, Koalisi Danantara Monitor berkomitmen memperluas fokus pengawasan pada implikasi kinerja Danantara terhadap sektor ketenagakerjaan dan kedaulatan pangan, demi memastikan kekayaan negara dikelola demi kemaslahatan publik secara luas.

Artikel Menakar Risiko Fiskal Ganda: Koalisi Sipil Desak Transparansi Total Pengelolaan Aset Rp300 Triliun di Danantara pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat struktur kepemimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menjaring lulusan terbaik dari perguruan tinggi papan atas di Indonesia.

​Direktur Kemahasiswaan Unpad, Inu Isnaeni Sidiq, SS., MA., Ph.D., menegaskan bahwa mahasiswa dan alumni yang hadir dalam sosialisasi ini merupakan individu pilihan. Mereka telah melalui proses kurasi ketat berdasarkan rekam jejak akademik dan non-akademik.

​”Kami berharap para peserta dapat memaksimalkan peluang strategis ini. Ini bukan sekadar tentang membangun karier pribadi, melainkan tentang kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penguatan sektor BUMN,” ujar Inu dalam sambutannya.

Inu juga menambahkan bahwa reputasi alumni Unpad (IKA Unpad) yang kini telah menduduki posisi manajerial strategis di Danantara dan berbagai BUMN lainnya menjadi bukti konkret bahwa daya saing lulusan Unpad telah diakui di level nasional.

​Koordinator Asisten Deputi Bidang Manajemen SDM BUMN, Herudi Kandau Nugroho, memaparkan bahwa PFLP 2026 dirancang sebagai inkubator bagi future leaders yang memiliki perpaduan antara kompetensi profesional dan integritas kebangsaan.

​Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk memastikan estafet kepemimpinan di sektor strategis negara diisi oleh talenta-talenta terbaik. Selain membuka akses lapangan kerja, PFLP juga mencakup proses pembinaan intensif guna meningkatkan daya saing BUMN di kancah global.

​Persyaratan dan Kualifikasi Peserta

​Bagi talenta muda yang berminat, berikut adalah kualifikasi umum untuk mengikuti PFLP 2026:

​Pendidikan: Lulusan D4/S1 (Maksimal 26 tahun) dan S2 (Maksimal 28 tahun).

​Akademik: IPK minimal 3,25 (S1) dan 3,50 (S2).

​Komitmen: Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja BUMN di Indonesia.

​Kesehatan: Memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

​Melalui kegiatan ini, Unpad optimis dapat mengirimkan representasi terbaiknya untuk mengambil peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat kinerja perusahaan pelat merah di masa depan.

​

Narahubung:

Media Relations

Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran

Email: humas@unpad.ac.id

Artikel Danantara Gandeng Unpad Jaring Talenta Unggul Lewat Presidential Future Leaders Program 2026 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sektor keuangan digital menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Hingga Semester I 2025, pengguna QRIS mencapai 57 juta dengan 39,3 juta merchant, di mana 93,16% adalah pelaku UMKM. “Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini, muncul pula tantangan baru yaitu bagaimana memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujar Airlangga dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, 30 Oktober lalu.

Transformasi digital tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Pemerintah meluncurkan Danantara untuk mengelola aset strategis negara dan menarik co-investment global tanpa ketergantungan pada modal asing. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan, dalam peta jalan Danantara Investment Management (DIM) 2026, lembaga ini menjalankan mandat ganda menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional. “Mandat kami jelas: menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” jelas Rosan pada 1 Desember.

Pembiayaan digital kini merambah konsumsi sehari-hari. Pada Jumat (5/12/2025), Indodana PayLater mengumumkan kolaborasi dengan Alfagift, platform belanja online milik Alfamart, menghadirkan opsi Buy Now Pay Later (BNPL) untuk kebutuhan harian. Direktur PT Indodana Multi Finance Iwan Dewanto mengatakan sinergi ini menandai perluasan skema BNPL yang tidak hanya untuk barang bernilai besar, tetapi juga transaksi kebutuhan sehari-hari. Chief Commercial Officer Alfagift Linda Valentin menambahkan, tren belanja online melalui aplikasi digital terus menunjukkan pertumbuhan kuat.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan tumbuh 79,91% secara year-on-year menjadi Rp9,97 triliun pada Agustus 2025. Pertumbuhan pesat ini sejalan dengan target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Foto : Liputan6

Artikel Indonesia Mempercepat Transformasi Ekonomi Digital dengan Menggandeng BPI Danantara pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Pada tahun 2026, investasi Danantara diproyeksikan hanya Rp720 triliun atau sekitar 9,66 persen dari total investasi nasional, dengan sedikit peningkatan menjadi Rp980 triliun pada tahun 2029. Secara nominal memang ada pertumbuhan, namun relatif stagnan, hanya bertambah 0,14 persen dalam tiga tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa Danantara masih sibuk pada tahap konsolidasi internal ketimbang tampil sebagai pemain strategis di panggung ekonomi nasional.

Masalah utama bukan sekadar soal angka, melainkan kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan. Danantara dibentuk dengan mandat menjadi katalis investasi negara, mengisi ruang yang tidak sepenuhnya bisa ditangani swasta maupun pemerintah. Namun, ketika investasi swasta pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp6.200 triliun, kontribusi Danantara justru terlihat seperti pelengkap. Hambatan birokrasi, belum terbentuknya “project pipeline” yang agresif, dan keterbatasan daya tarik terhadap investor global masih menjadi batu sandungan utama.

Optimisme pemerintah, seperti keyakinan bahwa Danantara akan tumbuh lebih cepat jika bergerak lebih agresif, sejauh ini masih sebatas retorika tanpa strategi konkret. Pertanyaan mendasar yang muncul di publik adalah bagaimana Danantara mampu mendobrak regulasi yang berbelit, mengefisienkan mekanisme perizinan, sekaligus mengintegrasikan kebijakan fiskal dan dinamika iklim investasi global. Kehadiran regulasi baru, misalnya PP Nomor 28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko, memang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem. Namun, sejauh mana regulasi itu benar-benar memberi ruang bagi Danantara bergerak lebih gesit masih belum jelas.

Kritik Menteri Keuangan bisa dibaca sebagai pesan ganda: kekecewaan atas kontribusi yang terlalu kecil, sekaligus dorongan politik agar Danantara melakukan akselerasi nyata. Namun tanpa indikator kinerja yang transparan, audit independen, dan keberanian mengeksekusi proyek strategis, kritik itu hanya akan berhenti menjadi wacana. Apalagi di tengah tantangan global, mulai dari fluktuasi suku bunga dunia hingga ketegangan geopolitik, lembaga investasi negara dituntut hadir bukan hanya dengan modal keuangan, tetapi juga kredibilitas tata kelola.

Dibandingkan dengan lembaga serupa di negara tetangga terlihat perbedaan yang jelas. Temasek Holdings di Singapura sejak awal 1974 langsung mengelola portofolio puluhan perusahaan negara dengan mandat komersial yang tegas, sehingga cepat menunjukkan kinerja dan menarik investor global. Khazanah Nasional Malaysia yang berdiri tahun 1993 juga segera memegang aset strategis sekaligus mengembangkan investasi baru di sektor teknologi dan infrastruktur. Keduanya memiliki modal awal yang nyata, tata kelola profesional, dan arah jangka panjang yang jelas.

Sebaliknya, Danantara hingga kini lebih banyak berkutat pada proyeksi, bukan aset riil yang bisa langsung digarap. Tanpa kapitalisasi awal yang besar dan terukur, sulit bagi lembaga ini membuktikan kapasitasnya. Pemerintah dan media memang kerap menyebut Danantara mengelola aset Rp14.000–16.000 triliun. Angka yang bombastis ini sering menimbulkan kesan seolah-olah dana sebesar itu siap diinvestasikan. Padahal jumlah sebesar itu adalah nilai buku gabungan BUMN di bawah payung Danantara, sebagian besar berupa aset operasional, bukan kas likuid. Fitch Ratings bahkan memperkirakan modal aktif yang bisa benar-benar dikelola Danantara pada tahun 2025 hanya sekitar Rp136,6 triliun, jauh di bawah angka “belasan ribu triliun” yang sering digaungkan.

Oleh karena itu, target investasi sebesar Rp720 triliun pada tahun 2026 tidak bisa hanya ditopang angka di atas kertas. Diperlukan mekanisme konkret untuk mengubah nilai buku menjadi modal likuid, misalnya melalui penerbitan obligasi, pinjaman sindikasi, penjualan aset non-inti, alokasi dividen BUMN, atau kemitraan dengan investor swasta. Tanpa langkah-langkah itu, target besar berisiko hanya menjadi mimpi.

Ada tiga langkah mendesak agar Danantara bisa keluar dari fase “malu-malu”. Pertama, pemerintah harus segera mengalihkan paket aset awal yang signifikan untuk memberi pijakan kokoh. Kedua, tata kelola harus diperkuat melalui independensi dewan, manajemen profesional, dan target kinerja yang terukur. Ketiga, Danantara harus diposisikan sebagai katalis, bukan pemain tunggal. Setiap investasinya harus dirancang untuk memicu masuknya modal swasta, entah melalui proyek bersama, obligasi tematik, maupun skema jaminan risiko.

Jika langkah itu dijalankan, Danantara dapat menjelma menjadi motor investasi penting, menciptakan multiplier effect, dan memperkuat posisi Indonesia di mata global. Namun bila dibiarkan berlarut-larut dengan arah yang kabur, label “malu-malu” bukan hanya akan melekat pada Danantara, tetapi juga menjadi simbol peluang yang terbuang bagi perekonomian nasional.

Jakarta, 25 September 2025
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

Artikel Danantara: Antara Harapan Besar dan Kontribusi yang Masih Malu-Malu pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menopang konsep Danantara adalah Birokrasi KISS: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi. Prinsip ini bukan hanya jargon teknokratis, melainkan strategi praktis untuk mengatasi keruwetan tata kelola.

Koordinasi: Menyatukan Arah dan Gerak

Koordinasi adalah kunci agar setiap lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, tumpang tindih program antarinstansi menjadi masalah klasik. Data Bappenas (2023) mencatat lebih dari 30% program kerja daerah tidak sinkron dengan prioritas nasional.

Menurut Prof. Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), “Koordinasi yang lemah membuat birokrasi sering kehilangan fokus. Padahal, tugas birokrasi adalah memastikan kebijakan hadir sebagai solusi, bukan menambah masalah.”

Dalam kerangka Danantara, koordinasi berarti mengikat seluruh lini pemerintahan dengan visi kebangsaan yang sama: melayani rakyat, bukan memperumit rakyat.

Integrasi: Menyatu dalam Sistem

Integrasi adalah upaya menghubungkan semua sektor dan level pemerintahan agar tidak berjalan dalam silo. Sistem digital pemerintahan semestinya tidak terpisah-pisah. Fakta menunjukkan, menurut laporan KemenPAN-RB (2024), ada lebih dari 24.000 aplikasi layanan publik yang justru membingungkan masyarakat karena tidak terintegrasi.

Danantara menekankan perlunya satu ekosistem kebijakan yang inklusif, di mana daerah dan pusat saling menopang. Tanpa integrasi, birokrasi hanya menjadi “pulau-pulau kecil” yang tidak pernah membentuk kekuatan bangsa.

Sinkronisasi: Menjaga Irama Pembangunan

Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak saling bertabrakan. Kasus tumpang tindih regulasi investasi atau pengelolaan sumber daya alam menunjukkan betapa mahalnya biaya kebijakan yang tidak sinkron.

Ekonom senior Faisal Basri pernah menegaskan, “Banyak investasi gagal bukan karena kurang modal, tapi karena peraturan antarinstansi tidak sinkron.”

Konsep Danantara mengajarkan pentingnya sinkronisasi sebagai irama yang menyatukan orkestrasi pembangunan, sehingga tidak ada kebijakan yang saling mematikan, melainkan saling menguatkan.

Simplifikasi: Memotong Rantai Birokrasi

Simplifikasi berarti memangkas jalur birokrasi yang bertele-tele. Data Bank Dunia (Ease of Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara, terutama karena perizinan usaha yang rumit.

Jika Danantara ingin menjadi paradigma baru tata kelola, maka penyederhanaan prosedur adalah langkah mutlak. Masyarakat tidak boleh lagi tersandera oleh meja-meja birokrasi.

Danantara sebagai Rumah Besar Reformasi

Dengan mengusung prinsip KISS, Danantara dapat tampil sebagai rumah besar reformasi birokrasi Indonesia. Ia bukan sekadar wacana politik, melainkan gagasan transformasi:

Koordinasi memastikan semua aktor bergerak serentak.

Integrasi membuat sistem berjalan dalam satu ekosistem.

Sinkronisasi menjaga keselarasan pembangunan.

Simplifikasi memberi rakyat layanan cepat, murah, dan pasti.

Danantara menolak birokrasi yang berbelit, dan sebaliknya menegakkan birokrasi yang efektif, efisien, dan humanis.

Penutup

Di tengah kompleksitas bangsa, manajemen birokrasi KISS dalam bingkai Danantara adalah jawaban atas kegelisahan publik terhadap wajah birokrasi yang kaku. Indonesia butuh birokrasi yang lincah, bukan birokrasi yang kaku dan membebani.

Kini saatnya membuktikan, bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar dokumen, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh landasan hukum yang kuat dan fokus pada investasi di sektor strategis dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% .

Danantara mesti selaras dengan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045′. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Oleh karena itu perlu di awasi oleh kaum civil society untuk hadirnya pengawasan dan masukan-masukan dari publik. Semangatnya keberadaanya adalah Danantara tidak boleh menjadi kebijakan dari kelembagaan yang gagal. Haruslah berhasil. Karena ini adalah pertaruhan besar. Bukan saja bagi Pemerintah, tetapi pertaruhan masadepan Republik ini beserta seluruh rakyatnya. Garis Besarnya adalah Civil Society andil besar untuk mengawal dan mengawasinya.

Danantara dapat berperan sebagai motor penggerak investasi di sektor-sektor prioritas program bapa Presiden seperti Energi, ketahanan pangan , Produk komoditi halal, perikanan / hasil laut, Maritim Pelabuhan jalur perdagangan koneksitas antar pulau, sektor pendidikan , infrastruktur Ekosistem Wisata berbasis kearifan lokal & budaya yang Mendunia. Goalnya adalah untuk kemakmuran sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat menuju era lepas landas Peradaban Indonesia Emas 2045

Salam NKRI Indonesia Unggul 2045 !

– TAP, S.H – Ketum Komunitas Rakyat Indonesia Unggul / Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa / Senat Mahasiswa )
– Wakil Ketua Majelis Pertimbangan BPP KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia )

Artikel Danantara dan Birokrasi KISS: Jalan Baru Menuju Tata Kelola Efektif menuju Indonesia Unggul 2045 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Joao menyampaikan pengunduran diri tersebut di kantornya, Jakarta, Senin (11/8/2025), seraya menegaskan bahwa sektor pangan merupakan persoalan serius yang memerlukan percepatan dan langkah konkret. “Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara, diterima staf manajer,” ujarnya.

Presiden RI, Prabowo Subianto, menanggapi langsung mundurnya Joao. Melalui Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aris Marsudiyanto, di Istana Kepresidenan, Selasa (12/8/2025), Prabowo memerintahkan pembenahan internal, termasuk evaluasi terhadap dinamika yang biasa terjadi pada pejabat baru.

“Beliau (Joao) orang baik, pintar, dan tetap dianggap putra terbaik oleh Presiden,” kata Aris, sembari menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk berkomunikasi dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Komunitas Rakyat Indonesia Unggul (RIU) menilai mundurnya Joao adalah sinyal kurangnya sense of crisis Danantara terhadap prioritas sektor pangan. Ketua Umum RIU, Tody Ardiansyah Prabu, SH., menyatakan bahwa di tengah kondisi pangan nasional yang menjadi perhatian Presiden dan Kementerian Pertanian menuju swasembada, dukungan terhadap program kedaulatan pangan semestinya menjadi prioritas mutlak.

Menurut RIU, kehadiran Danantara sangat strategis untuk menopang sektor vital, khususnya food estate yang telah dikerjakan Agrinas seluas 425 ribu hektar dan rencana perluasan ke depan. Namun, alih-alih mempercepat eksekusi, koordinasi yang rumit justru menghambat implementasi kebijakan strategis.

“Kalau diisi oleh orang-orang yang hanya dekat dengan kepentingan politik namun tidak selaras dengan visi besar Presiden, dan minim pengalaman di birokrasi maupun meritokrasi pemerintahan, akan sulit membawa perusahaan besar ini berjalan profesional,” tegas Tody.

RIU juga mengingatkan pentingnya menjaga citra program presiden di ruang publik. “Jangan sampai lembaga yang dibentuk Presiden justru saling melempar tanggung jawab. Manajemen kelembagaan harus profesional, efisien, dan menjaga marwah program presiden agar tepat sasaran,” imbuhnya.

RIU bahkan mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan perombakan tim di Danantara agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Bagi RIU, visi “Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045” bukan sekadar slogan, melainkan agenda strategis yang memerlukan konsistensi kebijakan lintas periode, sinergi antarwilayah, dan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan.

Langkah strategis yang disarankan RIU meliputi:

Konsistensi pelaksanaan roadmap Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD-45)

Penguatan infrastruktur distribusi yang efisien

Peningkatan riset, inovasi, dan teknologi pertanian

Reformasi tata niaga agar petani memperoleh nilai tambah layak

Diversifikasi komoditas untuk daya saing ekspor

Sinergi antarinstansi, tata kelola birokrasi yang efisien, serta penegakan hukum terhadap mafia pangan dan mafia HGU

Optimalisasi diplomasi perdagangan melalui kedutaan dan konsulat sebagai garda depan pemasaran produk pangan Indonesia

RIU juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo seperti Gerakan Pangan Murah di seluruh nusantara dan Gerakan Menanam di rumah tangga untuk mendorong ketahanan pangan organik.

“Program presiden melalui Asta Cita sudah sangat baik untuk masa depan Indonesia. Tantangannya adalah memastikan tim pelaksana benar-benar kompeten dan bebas dari beban politik masa lalu,” tutup Tody.

Foto : – TAP, S.H – Ketum Komunitas Rakyat Indonesia Unggul / Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa / Senat Mahasiswa )

Artikel RIU Soroti Mundurnya Dirut Agrinas dan Kritik Danantara yang Dinilai Tak Prioritaskan Sektor Pangan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.