​Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk raksasa sepanjang 6 meter yang memuat pesan-pesan penegasan kedaulatan, di antaranya: “Israel Bunuh Prajurit TNI, Saatnya Indonesia Tegas!” serta desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk konsisten melawan segala bentuk kolonialisme dan zionisme sesuai amanat UUD 1945.

​Aksi ini menarik perhatian publik dan tokoh diplomatik. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, tampak hadir di lokasi dan menyempatkan diri berfoto bersama massa aksi sebagai bentuk dukungan moral terhadap aspirasi kemanusiaan dan solidaritas tersebut.

​Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menyatakan bahwa peristiwa gugurnya prajurit Indonesia di bawah bendera UNIFIL merupakan “alarm” keras bagi pemerintah.

​”Gugurnya tiga patriot kita adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengembalikan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih progresif. Agresi militer terhadap pasukan perdamaian PBB adalah pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Furqan di sela-sela aksi.

​Furqan mengapresiasi narasi Presiden Prabowo di berbagai forum internasional seperti KTT D8 dan Sidang Umum PBB yang kerap menyuarakan persatuan bangsa-bangsa Selatan melawan imperialisme. Namun, ia menekankan perlunya langkah konkret menyikapi eskalasi di Palestina dan Lebanon.

​”Publik menantikan ketegasan nyata. Jangan sampai retorika anti-imperialisme di panggung internasional tampak kontradiktif dengan kebijakan di lapangan, terutama terkait jaminan keamanan prajurit kita dan posisi Indonesia terhadap agresi di kawasan Timur Tengah,” tambah aktivis 98 tersebut.

​Dalam pernyataan sikapnya, FPN juga menyoroti beberapa poin krusial terkait posisi geopolitik Indonesia saat ini:

​Evaluasi UNIFIL: Mendorong pemerintah mengevaluasi keberadaan kontingen Indonesia di Lebanon jika PBB tidak mampu memberikan jaminan keamanan absolut bagi pasukan perdamaian.

​Penolakan ISF: Mengingatkan pemerintah agar tidak melibatkan TNI dalam International Stabilization Force (ISF) yang dinilai berisiko merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

​Tinjauan Kerja Sama Ekonomi: Meminta pemerintah meninjau ulang keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) dan perjanjian dagang The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, menyusul dinamika hukum internal di AS terkait kebijakan tarif.

​Aksi ditutup dengan penggalangan tanda tangan dukungan dari masyarakat yang melintas di area CFD. FPN mencatat aksi serupa juga digelar serentak di berbagai kota besar seperti Bandung, Makassar, Solo, Yogyakarta, Surabaya, hingga Tarakan.

​Adapun tiga prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Lebanon adalah:

​Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon (Gugur akibat serangan mortir).

​Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar (Gugur akibat ledakan ranjau).

​Sertu Muhammad Nur Ichwan (Gugur akibat ledakan ranjau).

​”Indonesia berduka. Kami menuntut keadilan bagi para prajurit yang telah mengorbankan nyawa demi perdamaian dunia. Saatnya pemerintah menunjukkan kedaulatan di mata internasional,” tutup Furqan.

Artikel Solidaritas FPN di Bundaran HI: Dubes Iran Hadiri Aksi Doa Bersama untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com, Bandung – Ada bangsa yang besar karena senjatanya.
Ada pula yang besar karena sejarahnya terlalu panjang untuk dilupakan.
Persia adalah keduanya.
Maka ketika wacana serangan darat Amerika Serikat ke Iran mengemuka, pertanyaannya bukan sekadar soal siapa menyerang dan siapa bertahan.
Tapi: apakah sejarah bisa ikut berperang?
Korupsinikus, sambil merapikan gelas kopinya yang mulai dingin, berujar pelan:
“Kadang yang paling sulit ditaklukkan itu bukan wilayah… tapi ingatan sebuah bangsa.”

Persia: Bukan Sekadar Nama Lama
Sebelum dunia mengenal Iran seperti hari ini, ada satu nama yang sudah menggema ribuan tahun: Persia!
Ia pernah melahirkan kekaisaran besar.
Mengatur wilayah luas.
Dan, yang paling penting—mewariskan rasa sebagai bangsa yang tidak mudah tunduk.
Sejarah seperti itu tidak hilang.
Ia hanya berubah bentuk.
Korupsinikus tersenyum tipis.
“Negara boleh berganti rezim,” katanya,
“tapi harga diri jarang ikut pensiun, harus melekat.”

Perang Modern, Jiwa Lama
Serangan darat bukan sekadar strategi militer.
Ia adalah ujian paling berat: logistik, ketahanan, dan—yang sering diremehkan—mental rakyat yang diserang.
Di atas kertas, kekuatan militer bisa dihitung.
Tank, pesawat, rudal—semuanya bisa dipetakan.
Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar masuk hitungan:
seberapa keras sebuah bangsa menolak untuk kalah.
Dan di situlah sejarah Persia sering diam-diam ikut hadir.

Bukan Vietnam, Bukan Afghanistan—Tapi…
Iran bukan Vietnam.
Iran juga bukan Afghanistan.
Namun dunia sudah belajar, bahwa perang darat tidak pernah sesederhana rencana awal.
Yang cepat sering melambat.
Yang pasti sering berubah.
Yang yakin… sering tersesat.
Korupsinikus menghela napas pendek.
“Masuk itu mudah,” katanya,
“yang sulit itu pulang tanpa membawa beban.”

Kekuatan yang Tidak Terlihat
Apa yang membuat sebuah negara bertahan?
Bukan hanya senjata.
Bukan hanya jumlah tentara.
Tapi juga: keyakinan, identitas, dan ingatan kolektif bahwa mereka pernah besar
Itu bukan sesuatu yang bisa dibom.
Itu justru yang sering membuat perang jadi panjang.

Bayangan yang Tidak Bisa Dihapus
Jika benar langkah darat itu terjadi, maka yang dihadapi bukan hanya Iran hari ini.
Tapi juga bayang-bayang panjang Persia—yang mungkin tidak terlihat, tapi terasa.
Korupsinikus berdiri, menatap ke luar jendela yang entah mengarah ke mana.
Lalu ia berbisik pelan:
“Dalam perang, yang sering dilupakan bukan kekuatan lawan…”
Ia berhenti sejenak.
“…tapi kedalaman akarnya, kuat menancap dan menghujam bumi!” (Selesai).

Artikel Bayang-bayang Kebesaran Persia, Sanggupkah Iran Menangkal Serangan Darat AS? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Selain Jakarta, gelombang aksi ini juga berlangsung di Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Kendari, Baubau, Tarakan, hingga Majene. Massa membawa spanduk bertuliskan “Dukung Iran Lawan Israel-AS” sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik kolonialisme modern di Timur Tengah.

​Sekjen FPN, Furqan AMC, menegaskan bahwa dukungan terhadap Iran adalah konsistensi dari perjuangan membela Palestina. Menurutnya, serangan terhadap Iran merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

​”Saat kita mendukung Palestina melawan genosida, maka dengan semangat yang sama kita mendukung Iran melawan agresi militer AS-Israel. Iran memiliki hak sah untuk membela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB demi menjaga integritas teritorialnya,” ujar Furqan di sela-sela aksi.

​FPN menilai, sebagai bangsa yang lahir dari rahim revolusi melawan penjajahan, Indonesia tidak boleh diam melihat arogansi kekuasaan yang menginjak-injak kedaulatan negara lain.

​Dalam rilis resminya, FPN mengeluarkan empat poin tuntutan tegas yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia:

1. ​Kecam Agresi Militer: Mengutuk keras serangan AS-Israel yang mengakibatkan gugurnya pemimpin tertinggi Iran dan jatuhnya korban jiwa lainnya, serta menuntut pemerintah menunjukkan solidaritas nyata bagi kedaulatan Iran.
2. ​Inisiasi Konferensi Internasional: Mendesak Indonesia memelopori Konferensi Darurat Tingkat Tinggi (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) guna menggalang kekuatan global untuk kemerdekaan Palestina dan kedaulatan Iran, meneladani sejarah KAA 1955.
3. ​Evaluasi Keanggotaan Board of Peace (BoP): FPN mendesak Indonesia keluar dari BoP. Lembaga ini dinilai berpotensi melanggar kedaulatan RI karena berada di bawah dominasi personal Donald Trump. FPN mengkhawatirkan BoP hanya menjadi alat “tipu muslihat” untuk mengamankan hasil genosida di Gaza demi kepentingan proyek properti transnasional.
4. ​Batalkan Perjanjian Dagang Berat Sebelah: Menuntut pembatalan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang dinilai merugikan kepentingan nasional dan berisiko mengancam kedaulatan ekonomi bangsa.

​Furqan juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam politik luar negeri yang oportunis. Menurutnya, prinsip “Bebas Aktif” harus dijalankan dengan keberanian membela pihak yang tertindas sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

​”Politik bebas aktif bukan berarti tanpa ketegasan. Kita punya utang sejarah terhadap Palestina, dan hari ini kedaulatan Iran pun sedang diuji oleh agresi. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam bersikap,” pungkasnya.

Artikel Gelar Aksi Serentak di Berbagai Kota, FPN Desak Pemerintah Indonesia Dukung Iran Lawan Agresi AS-Israel pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Sebanyak 100 karangan bunga dari pengurus dan kader PSI tingkat provinsi hingga kota/kabupaten dikirimkan sebagai bentuk empati dan simpati mendalam atas peristiwa besar yang melanda kawasan Timur Tengah tersebut.

​Direktur Penggalangan Relawan DPP PSI, Furqan AMC, yang hadir langsung di Rumah Dinas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jalan Madiun, Jakarta Pusat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan manifestasi dari nilai kemanusiaan universal.

​”Dalam tradisi diplomasi internasional, menyampaikan belasungkawa adalah bentuk penghormatan kemanusiaan yang melampaui perbedaan politik maupun ideologi. Kami hadir untuk menunjukkan solidaritas antarbangsa,” ujar Furqan setelah diterima oleh Duta Besar Iran, Jumat (6/3).

Langkah ini juga dipandang selaras dengan sikap resmi Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan surat belasungkawa resmi melalui Menteri Luar Negeri Sugiono kepada pemerintah Iran.

​Pantauan di lokasi menunjukkan deretan karangan bunga dari jajaran teras DPP PSI, mulai dari Ketua Umum Kaesang Pangarep, Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, hingga Ketua Harian Ahmad Ali. Tak ketinggalan, ucapan duka juga datang dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, hingga seluruh 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia.

​Uniknya, dari 100 papan bunga yang dikirimkan, 50 di antaranya memuat kutipan inspiratif (quote) dari tokoh-tokoh besar dunia mengenai kebangsaan dan perjuangan melawan imperialisme. Nama-nama seperti Bung Karno, KH Hasyim Asy’ari, Nelson Mandela, hingga Mahatma Gandhi menghiasi deretan bunga tersebut, membawa pesan perdamaian dan keadilan global.

​”Kehadiran karangan bunga dari kader PSI ini adalah simbol bahwa politik Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, penghormatan antarbangsa, serta diplomasi yang beradab,” tutup Furqan.

Artikel Wujud Solidaritas Kemanusiaan, Kader PSI Kirim 100 Karangan Bunga Duka Cita atas Wafatnya Ayatullah Ali Khamenei pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Namun, tawaran tersebut memicu diskursus kritis mengenai posisi tawar Indonesia di panggung internasional. Apakah Indonesia masih memegang kunci netralitas yang murni?

​Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM, memberikan catatan kritis. Menurutnya, diplomasi bukan sekadar soal retorika niat baik, melainkan soal persepsi ketidakterpihakan yang absolut.

​”Seharusnya Indonesia meninjau ulang atau keluar dulu dari keterlibatan di Board of Peace (BoP) sebelum memosisikan diri sebagai mediator. Sebab, netralitas tidak bisa dilakukan setengah hati,” tegas Aceng.

​Aceng menyoroti posisi Indonesia dalam BoP yang sering kali dipersepsikan secara geopolitik condong pada orbit kepentingan tertentu. Meskipun narasi resmi menyebutkan BoP sebagai forum perdamaian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pihak yang bertikai—terutama Teheran—mungkin melihat keterlibatan tersebut sebagai indikasi keberpihakan tersirat.

​Dalam teori resolusi konflik internasional, seorang mediator wajib memenuhi tiga pilar utama:

​Penerimaan (Acceptability): Diakui oleh kedua belah pihak.

​Ketiadaan Konflik Kepentingan: Tidak memiliki keterikatan struktural dengan salah satu blok.

​Jarak Strategis yang Sama: Berdiri di titik ekuidistan terhadap semua pihak yang berkonflik.

​”Bagaimana mungkin kita menawarkan mediasi jika secara struktural posisi kita masih berada dalam jangkauan pengaruh salah satu pihak? Tanpa jarak strategis, tawaran mediasi dikhawatirkan hanya akan menjadi diplomasi semu yang kurang memiliki legitimasi di mata dunia internasional,” lanjut Aceng.

​Aceng mengingatkan bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki fondasi moral historis: Bebas Aktif. Prinsip ini bukanlah slogan usang, melainkan identitas yang membuat Indonesia dihormati sejak era Konferensi Asia-Afrika sebagai pemimpin negara non-blok.

​Ia menilai, jika Indonesia ingin benar-benar berperan sebagai juru damai yang disegani oleh Washington maupun Teheran, maka diperlukan langkah reposisi yang konkret, bukan sekadar pidato diplomatik.

​”Ini bukan soal sikap anti-Barat atau anti-Blok mana pun. Ini adalah soal menjaga integritas posisi. Negara yang ingin duduk di tengah tidak boleh berdiri terlalu dekat dengan salah satu sisi. Jika ingin dipercaya, Indonesia harus memastikan posisinya benar-benar berdiri di luar pusaran blok besar,” pungkasnya.

​Kini, kepemimpinan Presiden Prabowo diuji di mata sejarah: apakah Indonesia akan kembali menjadi aktor independen yang menentukan arah perdamaian, atau sekadar menjadi pengikut arus dalam pertarungan kepentingan global?

​Sumber: ASH

Artikel Uji Kredibilitas Mediator: Mampukah Prabowo Menengahi Iran-AS di Tengah Bayang-bayang BoP? pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Secara historis, bendera merah dalam tradisi Syiah adalah simbol utang darah. Ia tidak akan turun sebelum “pembayaran” tuntas. Namun, dalam konteks serangan Amerika dan Israel ke jantung kedaulatan Iran, bendera ini telah bertransformasi dari simbol duka menjadi instrumen mobilisasi massa global.

​Keberanian Iran mengibarkan bendera ini di Jamkaran—tempat yang diyakini sebagai titik komunikasi dengan Imam Mahdi—menunjukkan bahwa Iran tidak lagi memandang konflik ini sebagai perang konvensional antarnegara. Mereka sedang menyeret narasi ini ke ranah Eskatologi (akhir zaman). Ini adalah pesan kepada Washington dan Tel Aviv bahwa mereka tidak sedang menghadapi tentara reguler, melainkan pasukan yang merasa memiliki mandat teologis.

​Langkah Iran ini menandai kematian diplomasi formal. Ketika bendera merah naik, meja perundingan dilipat. Ada beberapa fakta yang harus kita cermati secara berani:

​Kegagalan Deterensi Barat: Serangan langsung ke wilayah Iran menunjukkan bahwa “garis merah” yang selama ini dijaga telah hancur. Pengibaran bendera merah adalah jawaban bahwa Teheran tidak lagi merasa terikat oleh aturan main internasional yang dianggap standar ganda.

​Efek Domino Kawasan: Bendera ini adalah sinyal bagi “Poros Perlawanan” (Hezbollah, Houthi, dan faksi di Irak) untuk bergerak secara asimetris. Ini bukan lagi soal satu serangan balasan, tapi tentang menciptakan kondisi ketidakamanan permanen bagi aset-aset AS dan Israel di seluruh dunia.

​Hegemoni yang Terkikis: Keberanian Iran menunjukkan bahwa sanksi ekonomi puluhan tahun gagal melumpuhkan determinasi ideologis mereka. Merah Jamkaran adalah simbol pembangkangan total terhadap tatanan unipolar.

​Menganggap pengibaran bendera ini hanya sebagai gertakan adalah kesalahan strategis yang fatal. Dunia harus menyadari bahwa di balik kain merah itu, ada pergeseran paradigma: dari bertahan menjadi menyerang, dari protes menjadi pembalasan.

​Bagi Indonesia dan komunitas internasional, ini adalah alarm keras. Jika eskalasi ini tidak diredam dengan keadilan—bukan sekadar tekanan—maka bendera merah tersebut akan menjadi saksi bisu bagi babak paling kelam dalam sejarah modern Timur Tengah.

Artikel Merah Jamkaran: Bukan Sekadar Kain, Tapi Proklamasi “Kiamat” Geopolitik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​

Porosmedia.com – Peristiwa ketegangan terbuka yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari 2026 menandai fase baru yang krusial dalam arsitektur keamanan Timur Tengah. Situasi ini bukan lagi sekadar perang bayangan (shadow war) atau operasi intelijen terselubung, melainkan konfrontasi terbuka yang berpotensi menyeret negara-negara Teluk—termasuk Qatar dan Bahrain sebagai mitra strategis Washington—ke dalam pusaran konflik yang lebih kompleks.

​Pertanyaan mendasar yang muncul saat ini bukan lagi sekadar stabilitas kawasan, melainkan seberapa efektif mekanisme diplomasi mampu membendung eskalasi agar tidak menjadi perang regional yang destruktif.

​Secara perspektif hukum internasional, tindakan militer yang bersifat preventif terhadap fasilitas strategis suatu negara berdaulat tanpa mandat eksplisit dari Dewan Keamanan PBB senantiasa berada dalam wilayah perdebatan yang pelik. Meskipun argumen keamanan nasional sering kali dikedepankan, prinsip non-agresi sebagaimana diatur dalam Piagam PBB tetap menjadi fondasi utama ketertiban dunia.

​Jika klaim serangan berdasarkan asumsi ancaman masa depan menjadi preseden yang dibenarkan tanpa verifikasi multilateral, maka sistem internasional dikhawatirkan akan bergeser menuju “hukum rimba” yang mengancam kedaulatan negara-negara kecil dan menengah.

​Di sisi lain, respons militer balasan melalui penggunaan rudal dan drone kian memperlebar spektrum konflik. Ketika aset-aset militer di kawasan Teluk menjadi target, risiko gangguan terhadap Selat Hormuz—jalur nadi energi global—menjadi nyata. Satu kesalahan kalkulasi teknis di lapangan dapat memicu guncangan pasar energi yang berujung pada inflasi global dan resesi ekonomi dunia.

​Selama beberapa dekade, Timur Tengah seolah menjadi panggung proyeksi kekuatan eksternal. Dinamika antara Iran, Israel, dan AS adalah manifestasi nyata dari pertarungan hegemoni yang membuat kawasan ini sulit mencapai kemandirian dalam penyelesaian masalah domestiknya.

​Lantas, sejauh mana peran kekuatan besar lainnya seperti Rusia dan Tiongkok? Secara geopolitik, keterlibatan militer langsung dari Moskow maupun Beijing tampaknya kecil kemungkinan. Rusia masih terfokus pada front di Eropa Timur, sementara Tiongkok lebih memprioritaskan stabilitas jalur perdagangan dan pasokan energi. Dukungan mereka kemungkinan besar akan tetap berada di jalur diplomatik dan penguatan ekonomi untuk menghindari konfrontasi global yang tidak diinginkan oleh pihak mana pun.

​Iran saat ini menghadapi tekanan besar untuk melakukan apa yang disebut sebagai controlled escalation (eskalasi terkendali)—memberikan respons yang cukup untuk menjaga martabat kedaulatan, namun tidak cukup kuat untuk memicu perang total. Namun, sejarah mencatat bahwa eskalasi yang direncanakan “terkendali” sering kali lepas kendali akibat tekanan domestik maupun miskalkulasi politik.

​Fragmentasi di dunia Arab juga menjadi tantangan tersendiri. Di tengah beragamnya kepentingan politik luar negeri antar-negara Teluk, yang dibutuhkan saat ini bukanlah mobilisasi ideologis yang membelah kawasan, melainkan konsolidasi berbasis prinsip: kedaulatan, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme regional.

Eskalasi yang terjadi pada 28 Februari 2026 adalah alarm keras. Timur Tengah sedang diuji kemampuannya untuk membangun arsitektur perdamaian yang berdaulat. Jika kawasan ini kembali terjerumus dalam konflik berkepanjangan, hal itu bukan hanya disebabkan oleh agresi satu pihak, melainkan kegagalan kolektif dalam menciptakan sistem keamanan regional yang otonom dan kredibel.

​Api ketegangan telah menyala. Kini pilihannya ada di tangan para pemimpin kawasan: memadamkannya melalui meja diplomasi yang bermartabat, atau membiarkannya meluas menjadi kebakaran geopolitik yang tak terkendali.

​

Artikel ​Timur Tengah di Ambang “Api Besar”: Eksalasi, Hegemoni, dan Ujian Kedaulatan Regional pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com – Setelah langkah mengejutkan Donald J. Trump memecat lebih dari 1.200 personel intelijen CIA yang diduga terkait dengan operasi “Deep State”, panggung politik dan militer global kembali bergetar. Trump, yang kini kembali berpengaruh secara de facto dalam kebijakan luar negeri AS, memusatkan perhatiannya pada satu hal: membongkar jaringan dalam tubuh negaranya sendiri, termasuk apa yang ia sebut sebagai “pasukan Thanos”—istilah metaforis untuk kekuatan gelap dalam militer dan intelijen AS yang beroperasi di luar kendali resmi Presiden.

Kini, sorotan tertuju ke Qatar—negara kecil namun strategis yang menjadi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan pertanyaannya adalah: mengapa Iran justru menjadi pihak yang “membersihkan” markas ini?

Ghost Protocol: Operasi Bayangan CIA di Luar Kendali POTUS

Sinyalemen keberadaan “Operasi Ghost Protocol”, semacam agenda rahasia CIA yang tidak dikendalikan langsung oleh Gedung Putih, menjadi benang merah dari dinamika konflik terbaru antara Iran dan AS. Trump, dalam narasi kubunya, disebut berupaya membongkar operasi ini agar kekuatan negara kembali utuh di bawah kendali sipil, bukan bayangan intelijen atau korporasi militer.

“Green light” untuk menghentikan operasi ini, dalam pandangan kelompok Trumpian, bukan lagi sekadar tindakan defensif, tetapi pembersihan. Dalam konteks ini, serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar setelah tiga fasilitas nuklirnya diserang, menjadi bagian dari puzzle besar yang mengarah pada “penonaktifan sistem”.

Alih-alih membalas, Trump justru menyerukan gencatan senjata dan mulai mengevakuasi warga Amerika dari Israel. Sinyal yang sangat tidak biasa bagi seorang pemimpin adidaya—kecuali memang sudah tidak lagi ingin mempertahankan pos pertahanan yang dikuasai pihak-pihak tak loyal.

Qatar: Dulu Kambing Hitam, Kini Merasa Dilepaskan

Reaksi Qatar terhadap serangan Iran di wilayahnya pun menarik. Secara formal mereka mengecam, tetapi secara politis bisa dibaca berbeda. Negara ini punya sejarah panjang dikucilkan oleh Saudi, UEA, dan AS dengan tudingan menyokong terorisme, yang kemudian terbukti tak sepenuhnya akurat.

Pada 2014, Qatar menjadi bulan-bulanan negara Teluk lainnya karena sikap independennya terhadap Iran. Bahkan FIFA sempat terancam mencabut status tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun di balik itu, Swiss Leaks 2015 dan Perjanjian Transparansi Keuangan Internasional 2017 justru menyingkap fakta mengejutkan: aliran dana ke kelompok ekstremis sebagian besar justru berasal dari Saudi, bukan Qatar.

Dengan latar belakang ini, serangan Iran ke pangkalan AS bisa saja dipandang oleh Qatar sebagai semacam “bulldozer tak resmi” yang membongkar bangunan dominasi militer asing di atas tanah mereka. Suatu bentuk pembebasan yang tak bisa mereka lakukan sendiri secara terbuka.

Netanyahu di Pojokan, Trump Bilang “Ora Urus!”

Yang paling terpukul mungkin adalah Israel. Setelah menyerang situs nuklir Iran, balasan pun datang. Tapi alih-alih dibantu, Tel Aviv justru ditinggal sendiri. Trump tidak mengerahkan pasukan tambahan, tidak menggertak balik, dan bahkan membiarkan warga AS meninggalkan Israel. Apa maksud semua ini?

Trump secara terang-terangan menyatakan “Ora Urus!”, sebuah ekspresi Jawa yang berarti “bukan urusan saya lagi”. Ini bukan semata ungkapan frustrasi, tapi mungkin strategi: melepaskan Israel dan pangkalan militer AS yang sudah “disusupi” kekuatan Deep State agar hancur dari dalam. Suatu bentuk strategi pemurnian lewat pembiaran.

Dan ketika warga Tel Aviv mulai eksodus dan Netanyahu kehabisan dukungan, kita hanya bisa membayangkan bagaimana ia duduk termenung di pojokan bunker sambil menggumamkan bait lagu lama:

Kau

Artikel “Ora Urus!”: Ketika Trump Biarkan Iran Hantam Qatar dan Netanyahu Menangis di Pojokan pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com, Makassar, 24 Juni 2025 — Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel, saya terdorong untuk menghubungi seorang sahabat lama: Haji Mustofa, seorang Qari internasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat dunia di Iran, serta pernah mengabdi di Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta.

Perawakannya mirip tentara, namun tutur katanya lembut, ramah, dan penuh ketulusan. Jika beliau melantunkan ayat suci Al-Qur’an, suasananya syahdu—seperti ada getar ruhani yang menyentuh kalbu. Maka, tak heran jika saya memilihnya sebagai narasumber untuk memahami Iran dari sudut yang lebih manusiawi, spiritual, dan jauh dari bias media arus utama.

Ketika sambungan telepon tersambung, suara beliau terdengar hangat.

“Alhamdulillah sehat, Bapak Asrul. Dunia boleh gaduh, tapi hati kita harus tetap lapang.”

Dari obrolan kami sore itu, saya menemukan kembali potongan-potongan mozaik Iran—sebuah bangsa yang sering disalahpahami, namun justru menunjukkan keteguhan, kreativitas, dan ketahanan luar biasa dalam menghadapi tekanan global.

1. Pemimpin Ulama vs Presiden Kapitalis

Iran dipimpin oleh Rahbar (Pemimpin Tertinggi), seorang ulama yang dipilih oleh Dewan Ahli, bukan oleh partai atau kekuatan modal. Presiden Iran, yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan sehari-hari. Bandingkan dengan Amerika Serikat, yang presidennya sering berasal dari elite bisnis, hasil pertarungan kampanye miliaran dolar—di mana kekuasaan ditentukan oleh kekuatan dana dan lobi, bukan hikmah dan integritas.

2. Embargo Menguatkan, Globalisasi Melemahkan

Iran bertahan di bawah embargo internasional selama puluhan tahun. Alih-alih runtuh, mereka justru bangkit dengan mengembangkan teknologi sendiri—dari vaksin, drone tempur, hingga sistem pertahanan siber. Di sisi lain, negara-negara seperti AS dan bahkan Indonesia kerap bergantung pada rantai pasok global, sehingga krisis logistik sekecil apapun bisa berdampak besar pada ekonomi domestik.

3. Pusat Perbelanjaan Bebas Brand Asing

Iran memiliki mal yang tujuh kali lebih luas dari Grand Indonesia. Namun, tidak ada satu pun gerai McDonald’s, Starbucks, KFC, H&M, atau merek global lainnya. Isinya? Produk lokal. Ekonomi tumbuh dari dalam, rakyatnya bangga dengan buatan negeri sendiri. Kontras dengan pusat perbelanjaan di Indonesia yang mayoritas diisi brand asing dan menciptakan budaya konsumtif yang tidak produktif.

4. Pahlawan Dihormati, Bukan Dilupakan

Di jalan-jalan kota Iran, terpampang nama dan wajah para syuhada yang gugur dalam perang mempertahankan tanah air. Keluarga mereka dihormati dan dilindungi negara. Bandingkan dengan Amerika, di mana banyak veteran perang hidup menggelandang, terpinggirkan dari sistem jaminan sosial yang mahal dan eksklusif.

5. Minim Pengemis, Nyaris Tanpa Tunawisma

Menurut Pak Haji Mustofa, pengemis di kota-kota besar Iran sangat jarang ditemui. Pemerintah hadir menjaga harkat hidup rakyatnya. Sementara negara adidaya seperti AS menghadapi krisis tunawisma akut di kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles.

6. Budaya Literasi Kuat, Bukan Budaya ‘Scroll’

Di kota suci Qom dan ibu kota Tehran, perpustakaan besar buka hingga malam, dipenuhi anak muda yang membaca filsafat, tafsir, dan sains. Ini kontras dengan budaya populer di negara-negara Barat dan sebagian masyarakat kita, yang lebih akrab dengan Netflix, TikTok, dan scroll tak berujung di media sosial.

7. Film Penuh Nilai vs Hiburan Kosong

Film-film Iran meraih penghargaan di Cannes dan Oscar, bukan karena dana besar, tetapi karena kedalaman cerita, moralitas, dan kekuatan spiritualnya. Sementara banyak film Hollywood justru mengusung kekerasan, seksualitas, dan konsumerisme tanpa nilai luhur.

8. Inovasi Karena Keterbatasan

Iran membuktikan bahwa embargo bukan akhir segalanya. Justru dalam keterbatasan, mereka mampu menciptakan teknologi sendiri. Kreativitas mereka lahir dari kebutuhan, bukan kemewahan. Di negara kapitalis, inovasi seringkali menjadi proyek outsourcing yang tak sepenuhnya berbasis nasionalisme.

9. Kesehatan untuk Semua

Iran menyediakan layanan kesehatan yang murah, bahkan gratis, bagi warganya. Rumah sakit penuh, tetapi terlayani. Di negara seperti Amerika, tanpa asuransi swasta, rakyat biasa bahkan tidak bisa mengakses ruang gawat darurat. Kesehatan menjadi komoditas, bukan hak dasar.

10. Transportasi Murah dan Modern

Metro bawah tanah di Tehran melayani jutaan warga setiap hari. Bersih, tepat waktu, dan murah—sekitar Rp3.500 per perjalanan. Harga bensin pun hanya Rp3.000–Rp5.000 per liter, jauh lebih murah daripada Indonesia yang masih mengklaim subsidi namun harganya menembus Rp10.000/liter.

Menutup pembicaraan itu, saya terdiam cukup lama. Kata-kata Pak Haji Mustofa terngiang:

“Iran bukan negeri sempurna. Tapi mereka tahu siapa diri mereka, dan mereka berdiri di atas kakinya sendiri.”

Bagi saya, Iran adalah cermin. Kita tak harus meniru mereka secara utuh. Tapi kita bisa belajar dari kesadaran mereka akan martabat, kemandirian, dan cinta tanah air. Bahwa peradaban bukan hanya soal teknologi tinggi, melainkan soal keberanian menjaga jati diri bangsa.

Mungkin sudah saatnya kita, Indonesia, mulai menata ulang arah pembangunan. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi merajut ulang fondasi kebangsaan yang berpihak pada manusia, bukan modal semata.

Salam Hormat,

Asrul Sani Abu
Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Sulsel
Alumni LEMHANNAS RI

Artikel Iran dan Hal-hal yang Membuat Kita Tercengang  pertama kali tampil pada Porosmedia.com.